Pemkot Malang Terbitkan SE Terkait Pelaksanaan Idul Adha dan Pemotongan Hewan Kurban

Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 32 Tahun 2022, terkait pelaksanaan Idul Adha dan kurban dalam situasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Di dalam aturan tersebut, Wali Kota Malang, Sutiaji, menyatakan bahwa pelaksanaan Salat Idul Adha berjamaah selama PPKM Level 1, tetap bisa dilaksanakan.

“Jumlah maksimal jamaah antara lain maksimal 100 persen dari kapasitas tersedia. Namun yang terpenting, menerapkan protokol kesehatan dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kemenag dan Inmendagri,” jelas Wali Kota Sutiaji, Rabu (22/06/2022) tadi.

Dijelaskan Wali Kota Sutiaji, untuk aturan pemotongan hewan kurban, dirinya mendorong masyarakat menggunakan Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R). Namun, pihaknya juga memperbolehkan masyarakat menggunakan fasilitas di luar RPH-R dengan persyaratan tertentu.

“Untuk panitia yang melaksanakan pemotongan hewan kurban di luar RPH-R, wajib memenuhi sejumlah ketentuan. Yakni dengan melaporkan ke panitia melalui link yang disediakan,” lanjutnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/SE/PK.300/M/5/2022, untuk panitia yang melakukan pemotongan hewan kurban di luar RPH-R, wajib melaporkan melalui tautan http://bit.ly/HewanKurban22 kepada dinas terkait. Selain itu, hewan kurban harus memenuhi persyaratan syariat Islam, administrasi dan teknis.

Baca juga:

• Diperiksa 6 Jam oleh KPK, Sejumlah Saksi Pokmas Pilih Bungkam
• Jelang Pilkada, Dispendukcapil Kota Malang Dorong Upaya Jemput Bola Perekaman E-KTP
• Disdikbud Kota Malang Kenalkan Koleksi Museum melalui Program Jemput Bola ke Sekolah
• Kecewa Pelayanan Pengiriman Paket, Konsumen Datangi Kantor JNE Pajajaran Kota Malang
• Tiga Pokmas Tak Penuhi Pemeriksaan KPK, Satu Pokmas Beda Inisial Dipanggil Hari Ini

Dijelaskannya, untuk persyaratan syariat Islam berarti hewan kurban harus sehat, tidak cacat, tidak kurus, berjenis kelamin jantan dan cukup umur. Kemudian untuk persyaratan administrasi berarti hewan kurban harus memiliki Sertifikat Veteriner (SV) atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKKH).

“Persyaratan teknis hewan sehat ini harus dilakukan pengecekan oleh dokter hewan atau paramedik veteriner di bawah pengawasan dokter hewan berwenang,” ucapnya.

Pihaknya menghimbau, agar panitia nantinya bisa memisahkan hewan sakit atau diduga sakit. Kemudian, melaporkan hal tersebut kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang. Selain itu, panitia juga harus bertanggung jawab dan mengawasi proses pemotongan hewan kurban. Dalam hal ini, termasuk saat mengawasi penanganan daging, jeroan dan limbah.

Hal terpenting, menurutnya yakni pelaksanaan kurban selama PMK, harus mengoptimalkan peran dokter hewan dan paramedik veteriner. Kemudian, juga perlu melibatkan juru sembelih halal dan petugas terkait lainnya yang berada di bawah pengawasan dokter hewan yang berwenang. (hms/rsy/sit)