Kota Malang
Wali Kota Malang Tinjau Lokasi untuk Perumahan Baru PNS
Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang saat ini mulai merealisasikan rencana perluasan perumahan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu, ditandai dengan peninjauan pembangunan perumahan oleh Wali Kota Malang, Sutiaji, ke lokasi di sekitaran Kawasan Bandulan Baru, Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun Kota Malang, Senin (20/06/2022) tadi.
Perumahan PNS itu, merupakan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, bagi PNS Kota Malang golongan I, II dan III, khususnya yang belum atau tidak memiliki rumah. Dijelaskan Wali Kota Sutiaji, di atas tanah seluas 7,2 hektar tersebut akan dibangun sekitar 560 unit rumah subsidi dengan tipe 36.
“Jadi, perumahan ini untuk PNS yang tidak memiliki rumah dan berhak mendapatkan subsidi. Seperti golongan I, II dan III, yang memiliki tanggungan banyak,” jelas Wali Kota Sutiaji, Senin (20/06/2022).
Baca juga:
- Politisi Nasdem Kota Malang Soroti Pentingnya Miliki Pemimpin Bersih dan Berkualitas
- Pemkot Malang Terus Lakukan Pendataan Pedagang Korban Kebakaran Pasar Comboran
- Berkas Abah Anton Lolos Verifikasi Administrasi Pilkada Kota Malang 2024
- Pemerintah Kota Malang Ajak Generasi Muda Hidupkan Pasar Rakyat
- Sempat Minum Kopi, Seorang Pria Tewas Tertabrak Kereta Api
Selain mereka yang tidak memiliki rumah, tambahnya, prioritas penerima harus memenuhi syarat dan lolos verifikasi yang nantinya akan ditentukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang. “Karena jumlah PNS Kota Malang, saat ini sudah mencapai 7.200 orang. Sedangkan rumah yang disediakan, hanya sekitar 500 an. Tentunya, ini ada verifikasi siapa yang berhak mendapatkan. Untuk persyaratannya nanti dari BKPSDM,” lanjutnya.
Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang itu, berharap agar pembangunan tersebut cepat tuntas dan siap huni di tahun depan 2023 sesuai dengan target yang ditentukan. Diketahui, pembangunan tersebut sudah direncanakan sejak tahun 2014, namun mengalami berbagai kendala.
“Rencana pembangunan ini sebenarnya sudah sejak tahun 2014. Namun, mengalami berbagai kendala sehingga proses pembangunan harus mundur,” tambahnya.
Direktur Utama PT Kharisma Karangploso, Tri Wediyanto, selaku pengembangan menjelaskan bahwa molornya pembangunan tersebut dikarenakan adanya persoalan lahan. Terlebih, pembangunan rumah subsidi di wilayah perkotaan juga semakin sulit dengan adanya aturan spesifikasi bangunan dari pemerintah.
“Kendalanya, karena lokasi ini tidak menyatu. Sehingga, mau tidak mau pengembang harus beli lahan supaya nyambung lokasinya dan itu dihibahkan karena itu bukan untuk jalan,” ungkapnya.
Kemudian, dijelaskannya bahwa untuk proses pembangunan akan berlangsung dalam tiga tahap. Di tahap pertama ini, pihaknya menargetkan dapat merealisasikan 150 unit rumah, dengan selesai di bulan November 2022 mendatang.
“Kami berharap realisasi per November 2022 sudah siap huni 150 unit. Istilahnya sudah akad pertama,” katanya.
Selain itu, untuk spesifikasi rumah dipastikan selain memiliki jenis bangunan tipe 36, dengan luas tanah 66 meter, juga memiliki dua buah kamar tidur. Dengan harga yang ditawarkan yakni Rp 150.500.000.
Sebagai informasi, di Kota Malang sendiri sebelumnya sudah mempunyai dua perumahan PNS. Yakni, ada di kawasan Tlogomas dan Lesanpuro. (hms/rsy/sit)
- Kota Malang4 minggu
Pendaftaran CPNS Kota Malang Mulai Dibuka, Berikut Kuota dan Jadwal Pelaksanaan
- Kota Malang4 minggu
DPRD Kota Malang Gelar Pelantikan Anggota Legislatif Periode 2024-2029 Sabtu Depan
- Hukum & Kriminal4 minggu
Sambut HUT Ke-76 Polwan, Polresta Malang Kota Gelar Donor Darah
- Kota Malang4 minggu
Hadapi Potensi Megathrust, BPBD Kota Malang Siapkan Upaya Mitigasi
- Kota Malang3 minggu
Diusung PDI-Perjuangan, Mantan Wali Kota Malang Sutiaji Maju di Pilgub Jatim 2024
- Hukum & Kriminal3 minggu
Cek Kesiapan Pengamanan Pilkada 2024, Ketua Komisi A DPRD Jatim Datangi Polresta Malang Kota
- Kota Malang2 minggu
Paslon Heri Cahyono dan Ganis Rumpoko Kunjungi Pusat Data Bappeda Kota Malang
- Kota Malang4 minggu
Rakor dan Evaluasi di Empat OPD, Pj Wali Kota Malang Bahas Isu Strategis Prioritas