Tim Riset FISIP UB Usulkan Sensus Penduduk Miskin Dilakukan Perorangan

Memontum Malang – Tim peneliti dari FISIP Universitas Brawijaya (UB) mengusulkan adanya sensus penduduk miskin. Usulan ini disampaikan, setelah melakukan survey ke beberapa daerah dan ditemukan bahwa data kemiskinan ekstrem di lapangan berbeda dengan data yang berada di level desa maupun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui konsolidasi data dari lima pemerintah daerah di Jatim, diantaranya yakni Bojonegoro, Lamongan, Probolinggo, Bangkalan dan Sumenep.

Hal tersebut disampaikan oleh Ahli Kebijakan Sosial FISIP UB, Dr. M. Lukman Hakim, SIP. M.Si., Ahli Politik FISIP UB, Habibi Subandi, SIP. MA., dan Ahli Komunikasi Pembangunan, Abdul Wahid, M.A., melalui hasil risetnya yang bekerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) kepada Memontum.com dan awak media lain, Kamis (30/12/2021).

Ketua Tim Penelitian, M Lukman Hakim tersebut menyampaikan bahwa sensus penduduk sejatinya harus dilakukan per orang. “Kalau datanya bisa diketahui per orang maka datanya akan valid. Tentunya diketahui juga kategorisasinya,” kata Lukman.

Baca juga :

• Fokus Kesolidan Massa, Paslon Nomor Urut 3 Pilkada Kota Malang Tiadakan Kampanye Akbar
• Distribusi Pupuk Bersubsidi Dipermudah, Dispangtan Kota Malang Tunggu Perpres untuk Implementasi
• Pastikan Kesiapan Pilkada, KPU Kota Malang Jadwalkan Apel Besar, Distribusi Logistik dan Pembersihan APK
• Paslon Abadi Soroti Kredibilitas dan Keakuratan Survei Elektabilitas yang Dinilai Berubah-Ubah
• Paslon Abadi Soroti Pentingnya Lakukan Sinergi dan Penanganan Inflasi di Kota Malang

Lukman juga menceritakan, bahwa dalam penelitiannya mendapatkan keluhan dari beberapa kepala desa yang mengeluhkan akan data tidak akurat dalam pemberian bantuan pengentasan kemiskinan. “Kami juga mendorong adanya definisi kemiskinan yang dikeluarkan oleh penduduk miskin, bukan lagi dari akademisi maupun kementrian. Karena, seperti kita lihat contohnya di Bojonegoro, rumahnya tergolong jelek, akan tetapi belum dinyatakan miskin, karena dibelakang rumahnya memiliki lahan pohon jati yang banyak dan luas,” imbuhnya.

Kepala Program Studi S3 Sosiologi FISIP UB ini juga mengatakan, beragam stimulus dan bantuan pemerintah pada masyarakat selama pandemi belum mampu mengentaskan kemiskinan. “Bahkan, pandemi disebut sebagai kondisi yang turut memunculkan kemiskinan ekstrim baru,” tambah Lukman.

Sementara, Peneliti yang lain, Habibi Subandi, menyebut pemilihan kabupaten ini berdasarkan Permenkeu. Yaitu peraturan berisi info tentang daerah yang presentase penduduk miskin paling tinggi di Jatim.

“Kami melakukan riset ini mulai dari bulan November sampai Desember. Tujuan riset ini adalah verifikasi dan validasi data kemiskinan,” jelasnya. (cw1/sit)