Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Malang Capai Target Nasional

Memontum  Kota Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menggelar Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (NKB) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tim Pencapaian Target Nasional dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Malang Tahun 2021 di Ruang Sidang, Balai Kota Malang, Kamis (09/12/2021).

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan bahwa manusia adalah objek dalam pembangunan, target pembangunan, pelaku pembangunan dan sasaran pembangunan.

“Kata kuncinya adalah pendataan. Beberapa hari yang lalu, Presiden menyampaikan, tertib administrasi adalah sesuatu yang mudah diucap tapi susah dilaksanakan. Jika tertib dari setiap warga, kita nanti tinggal bagaimana pelaksanaan secara administrasi,” terang Wali Kota Sutiaji.

Baca juga

• Sempat Terjadi Aksi Saling Dorong, PN Malang Eksekusi Rumah di Perum Bumi Palapa Kota Malang
• Nasib Sekolah di Lahan UM, Pemkot Malang Siapkan Opsi Merger
• Ancam Mahasiswa dengan Pisau dan Celurit, Dua Begundal Ditangkap Polisi
• Gencarkan Deteksi Dini, 925 Warga Kota Malang Positif TBC dalam Lima Bulan
• Disimpan di Pembalut, Seorang Perempuan Coba Selundupkan Obat-Obatan ke Lapas Malang

Pada tahun 2023 mendatang, tambahnya, Kota Malang sudah harus siap dengan akses satu data. Hal itu, sejalan dengan gerakan Indonesia sadar tertib administrasi kependudukan sesuai instruksi dari Menteri Dalam Negeri. Yang artinya, apa yang dilakukan Kota Malang, akan sejalan dengan kebijakan dari pemerintah pusat.

“Gerakan satu data akan sukses kita laksanakan, jika kita selalu tertib administrasi. Utamanya, adalah tertib administrasi kependudukan,” terangnya.

Wali Kota Sutiaji juga mengatakan, penandatanganan NKB dan PKS, merupakan wujud komitmen bersama untuk terus membangun kesadaran masyarakat agar selalu tertib administrasi. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan menggandeng forum-forum keagamaan.

Berdasarkan data yang ada, sampai 8 Desember 2021, perekaman KTP elektronik telah 96,75 persen, kepemilikan KIA 60,48 persen, akta kelahiran anak 95,35 persen. Sedangkan untuk akta perkawinan, akta perceraian, dan akta kematian telah 100 persen.

“Pencapaian target nasional dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan Kota Malang, telah membuahkan hasil sejak Agustus hingga November 2021,” ujarnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang, Eny Hari Sutiarny, mengungkapkan bahwa tujuan kegiatan ini untuk menguatkan koordinasi, kolaborasi dan sinkronisasi antar instansi serta pemangku kepentingan dalam administrasi kependudukan. Selain itu, acara ini juga sebagai upaya Dispendukcapil Kota Malang untuk mencapai target nasional.

“Kita telah melaksanakan pelayanan jemput bola ke kelurahan dan panti asuhan, sosialisasi tentang administrasi kependudukan sesuai perundang-undangan, melaksanakan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi pelayanan online seperti Siapel dan juga penggunaan WhatsApp. TP PKK Kota Malang juga sangat aktif dalam mendukung suksesnya pencapaian administrasi kependudukan Kota Malang,” paparnya.

Pada acara ini, ada sedikitnya 11 instansi yang menandatangani NKB dan PKS. Beberapa instansi itu, seperti Ketua Pengadilan Negeri Malang, Ketua Pengadilan Agama Malang, Ketua Forum Komunikasi Panti Sosial Asuhan Anak Kota Malang, Ketua Pemuka Agama Buddha (Klenteng Eng An Kiong), Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Malang, Ketua Pemuka Agama Katolik Katedral Ijen Kota Malang, Ketua Pemuka Agama Kristen Berkat Malang Gema Kasih Kota Malang, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Malang. (hms/sit)