Pemerintahan
Wali Kota Sutiaji sebut 74 Peraturan Perlu Menyesuaikan Sistem OSS Berbasis Resiko
Memontum Kota Malang – Presiden RI, Joko Widodo, telah meresmikan secara langsung sistem Online Single Submission (OSS) berbasis resiko, Senin (09/08) tadi. Dimana, poin pentingnya adalah Kepala Daerah diharapkan mampu mengimplementasikan dengan maksimal di wilayah masing-masing.
Wali Kota Malang, Sutiaji, menanggapi hal itu berencana untuk segera berunding bersama legislatif perihal peraturan-peraturan terkait. “Saya kira, kita perlu bicara dengan teman-teman di DPRD Kota Malang. Karena, ada banyak perundang-undangan yang harus disesuaikan dan menyesuaikan OSS berbasis resiko ini,” ujarnya.
Baca juga
- Jabatan Kasat Reskrim dan Kasat Lantas Polresta Malang Kota Berganti
- Toko Retail Modern Jadi Salah Satu Penyumbang Investasi Kota Malang
- Pemkot Malang Komitmen Percepat Penanganan Penyakit TB Lewat Penataan Lingkungan Sehat
- Kunjungi MPP, Ombudsman RI Apresiasi Potret Pelayanan Publik yang Hampir Sempurna
- Kolonel Pelaut Hartanto Resmi Jabat Komandan Lanal Malang, Siap Jaga Stabilitas Menjelang Pilkada 2024
Menurut orang nomor satu di Kota Malang itu, setidaknya ada 74 perundang-undangan yang perlu dilakukan penyesuaian berkaitan dengan perizinan. “Ada beberapa peraturan, tentunya sampai turunannya. Jadi Undang-Undang (UU), ada Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), dan diturunkan ke bawah sampai kepada Peraturan Daerah (Perda),” urainya.
Oleh karena itu, Sutiaji menganggap perlu ada pembicaraan secara khusus berkaitan dengan peraturan.
“Karena bisa jadi, ini akan tumpul pelaksanaannya. Bisa jadi nanti menurut kearifan lokal tidak boleh, tapi di OSS berbasis resiko dibolehkan. Atau menurut Perda tidak boleh, tapi OSS berbasis resiko membolehkan. Jadi biar tidak ada kerancuan di tengah implementasi,” tegas politisi Partai Demokrat itu.
Bahkan, Wali Kota juga telah menghubungi Sekda Provinsi Jawa Timur, untuk segera membuat daftar peraturan apa saja yang sekiranya tidak mendorong OSS berbasis resiko. “Ini perlu ada pembicaraan secara khusus dan saya sudah telepon pak Sekda Provinsi. Supaya segera Biro Hukum Provinsi ngelist Perda yang sekiranya tidak mendorong pada OSS berbasis resiko,” tutur Sutiaji. (hms/mus/sit)
- Kota Malang4 minggu
DPRD Kota Malang Gelar Pelantikan Anggota Legislatif Periode 2024-2029 Sabtu Depan
- Kota Malang3 minggu
Diusung PDI-Perjuangan, Mantan Wali Kota Malang Sutiaji Maju di Pilgub Jatim 2024
- Hukum & Kriminal3 minggu
Cek Kesiapan Pengamanan Pilkada 2024, Ketua Komisi A DPRD Jatim Datangi Polresta Malang Kota
- Kota Malang2 minggu
Paslon Heri Cahyono dan Ganis Rumpoko Kunjungi Pusat Data Bappeda Kota Malang
- Kota Malang3 minggu
Parkir Jadi Isu Prioritas, Pj Wali Kota Malang Tinjau Titik Parkir dan Pembangunan Parkir Vertikal
- Kota Malang4 minggu
Rakor dan Evaluasi di Empat OPD, Pj Wali Kota Malang Bahas Isu Strategis Prioritas
- Kota Malang4 minggu
60 Pendaftar Masuk di CASN Kota Malang
- Kota Malang4 minggu
Atasi Pengelolaan Sampah, Kota Malang Terima Bantuan Hibah Rp 180 Miliar dari Bank Dunia