Kota Malang
DPRD Kota Malang Desak Pemkot segera Realisasikan Angkutan Pelajar

Memontum Kota Malang – DPRD Kota Malang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk segera merealisasikan program angkutan pelajar yang hingga kini belum berjalan. Terlebih, anggaran sebesar Rp 1,9 miliar telah diperjuangkan dan dialokasikan dalam APBD 2026.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, mengatakan bahwa percepatan realisasi angkutan pelajar menjadi salah satu solusi yang dapat menjawab keresahan para sopir Angkutan Kota (Angkot), di tengah penolakan terhadap rencana operasional Trans Jatim Koridor 2. “Kami sudah memperjuangkan anggaran sebesar Rp 1,9 miliar untuk angkutan sekolah. Karena itu kami minta Pemerintah Kota segera merealisasikan program angkutan pelajar tersebut,” ujar Dito-sapaannya, Selasa (30/06/2026) tadi.
Dikatakannya, belum berjalannya program angkutan pelajar menjadi salah satu penyebab kekecewaan paguyuban sopir Angkot. Sebab, program tersebut sebelumnya digadang-gadang dapat melibatkan Angkot sebagai moda transportasi bagi siswa.
“Kan salah satu kekecewaan teman-teman Angkot itu program angkutan pelajar belum jalan-jalan juga hingga sekarang,” katanya.
Baca juga :
Dito menjelaskan, keberadaan angkutan pelajar juga dapat menjadi bagian dari penataan transportasi publik di Kota Malang. Ke depan, Angkot diharapkan tidak hanya melayani trayek reguler, tetapi juga dapat berfungsi sebagai transportasi pendukung (feeder) bagi layanan Trans Jatim.
“Kami ingin ke depan angkot bisa menjadi supporting system Trans Jatim sebagai feeder. Karena itu program angkutan pelajar ini harus segera direalisasikan agar para sopir Angkot juga mendapatkan kepastian,” ucapnya.
Selain itu, DPRD juga mendorong Pemkot Malang mulai mengkaji kembali penataan trayek angkutan umum beserta skema pembiayaannya. Menurut Dito, Pemkot Malang perlu menyiapkan langkah jangka panjang untuk merevitalisasi angkutan umum agar mampu terintegrasi dengan layanan transportasi milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Nanti APBD Kota Malang juga harus mulai dialokasikan untuk penataan transportasi lokal, termasuk mengkaji trayek baru dan menjadikan Angkot sebagai feeder Trans Jatim. Penanganan transportasi harus dilakukan secara menyeluruh,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kota Malang3 mingguKetua DPRD Kota Malang Sepakat Hentikan MBG dan KMP yang Tak Mampu Fasilitasi Masyarakat
Kota Malang4 mingguDPRD Kota Malang Soroti PKL Semi Permanen dan Desak Revitalisasi Pasar Tawangmangu
Kota Malang3 mingguKetua DPRD Kota Malang Ingatkan Pemkot Tak Alihfungsikan LSD dan RTH untuk Koperasi Merah Putih
Kota Malang2 mingguWali Kota Malang Siapkan Surat Edaran Larangan ASN Bermedia Sosial saat Jam Kerja
Kota Malang3 mingguRatusan Mahasiswa UB Turun ke Jalan, Soroti Kenaikan Harga hingga Desak Penghentian MBG
Kota Malang3 mingguPengerjaan Jalan Gadang-Bumiayu Dimulai, Pemkot Malang Target Rampung November 2026
Kota Malang1 mingguTertibkan Bangunan di Atas Aset Pemkot Malang, Kawasan RTH Buring Bakal Dikembalikan sesuai Fungsi
Kota Malang3 mingguPelatihan Petugas Sensus, Sekda Erik Tegaskan Tanpa Data Akurat Pemerintah Sulit Tentukan Arah Pembangunan

















