Connect with us

Pendidikan

Tim PKM Polinema Beri Bantuan Mesin Pedal Sealer

Diterbitkan

||

Tim PKM-K Polinema memberikan mesin pedal sealer.
Tim PKM-K Polinema memberikan mesin pedal sealer.

Sosialisasi Pentingnya Pemasaran Online dan Desain Kemasan Produk

Memontum Kota Malang – Tim pengabdian kepada masyarakat-kemitraan (PKM-K) oleh dosen Jurusan Administrasi Niaga yang terdiri dari DR. Dra. Anik Kusmintarti, MM., DR. Baroroh Lestari, S.Sos.,M.AB., Becik Gati Anjari., S,ST.,M.Pd., Jatrifia Ongga Sinatrya, S.S.,M.Hum., dan diketuai oleh Dra. Ita Rifiani Permatasari melakukan
pembinaan kepada sentra marning jagung di Kampung Simpang Teluk Bayur Kota Malang. Hal ini dimaksudkan, demi mengimplementasikan pentingnya pencatatan keuangan, pemasaran online dan juga desain kemasan produk.

Selain itu, tim PKM-K Polinema juga memberikan mesin pedal sealer. Yakni, mesin yang dapat mengatur panas secara otomatis sesuai dengan plastik kemasan. Mesin ini menggunakan teknologi anti over heating atau bisa mengendalikan panas ketika sudah mencapai suhu maksimum.

“Mesin ini sangat berguna untuk kemasan sebuah produk. Tujuannya, agar plastik kemasan yang digunakan tidak mudah meleleh,” ujar Dra. Ita Rifiani Permatasari, Ketua Tim PKM-K.

Ditambahkan, mitra dari kegiatan PKM-K ini adalah produsen yang memasarkan langsung di tokonya sendiri. Seperti salah satunya, Ibu Uswatul Khasanah pemilik Toko Marning Jagung Cahaya dan Bapak Moch Fauzi pemilik Toko Adnan.

Sentra emping marning jagung sendiri, telah ada sejak tahun 1970 yang dipelopori oleh H. Abdul Qadir. Saat itu, proses pembuatan emping marning jagung masih sangat sederhana yaitu dengan cara merebus jagung yang kemudian dibiarkan beberapa lama hingga dingin. Kemudian, jagung rebus itu dipipihkan dan disiram air garam. Baru setelah itu, dikeringkan hingga menjadi krecek lalu digoreng.

“Melalui kegiatan PKM-K ini, diharapkan mitra PKM-K dapat menentukan harga pokok penjualan (HPP), harga jual, mengetahui laba usaha dengan menggunakan aplikasi pencatatan keuangan sederhana pada telpon genggam. Selain itu, mitra PKM-K dapat memperluas pasar dan pemasaran produk dan bisa mendesain label produk lebih menarik,” tutupnya. (cw2/sit)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pendidikan

Ingin Jadi Kepala Sekolah di Malang, Diklat Cakep Ya…

Diterbitkan

||

Ingin Jadi Kepala Sekolah di Malang, Diklat Cakep Ya…

Memontum Kota Malang – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Malang berupaya meningkatkan kualitas kepala sekolah di seluruh instansi pendidikan di Kota Malang.

Salah satu upaya tersebut, dengan mewajibkan calon kepala sekolah mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah (Diklat Cakep).

“Mulai tahun 2014 kalau tidak salah, stok calon kepala sekolah tinggal sedikit,” ungkap Kepala Dikbud Kota Malang, Suwarjana, Kamis (25/02) tadi.

Padahal menurutnya, calon kepala sekolah sebelum resmi menjabat harus lulus Diklat Cakep. Tak hanya sekolah negeri di Kota Malang, hal itu juga berlaku bagi sekolah swasta.

“Sekarang, mohon maaf, untuk jadi kepala sekolah itu harus lulus Diklat Cakep, baik sekolah negeri maupun swasta. Jadi kami tekankan pada teman-teman yayasan yang mendirikan sekolah bahwa kepala sekolah swasta pun yang diangkat oleh yayasan mereka harus mandiri untuk ikut Diklat Cakep,” tambah Suwarjana.

Baca juga: Bina Kesenian Tradisional Malang, Dikbud Gelar Malang Got Culture Talent

Pasalnya, dijelaskan Suwarjana, jika kepala sekolah belum mengikuti Diklat Cakep, sekolah tersebut tidak bisa menerima bantuan.

“Tak hanya itu, nanti bisa bermasalah di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kemudian kayak bantuan-bantuan tidak bisa mendapatkan, bahkan tidak bisa tandatangan di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) kalau mereka belum lulus Diklat Cakep,” tegasnya.

Meski begitu, untuk saat ini diakui pria yang pernah menjabat Kepala Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah itu, di Kota Malang tinggal 4 sekolah swasta yang belum ikuti Diklat Cakep.

“Insyaallah Kota Malang walaupun sekolah swasta, sudah tinggal 4 apa 6 sekolah yang belum ikut Diklat Cakep. Kalau negeri sudah pasti,” jelasnya.

Mulai bulan ini pun pihaknya sudah lakukan seleksi administrasi untuk calon kepala sekolah. Untuk seleksi pengetahuan umum

akan dilangsungkan dengan Lembaga Penyelenggara Pemberdayaan dan Peningkatan Calon Kepala Sekolah (LP3KS). (cw1/ed2)

Lanjutkan Membaca

Pendidikan

Dikbud Malang Rancang Kurikulum Muatan Lokal Pengganti Budi Pekerti

Diterbitkan

||

Dikbud Malang Rancang Kurikulum Muatan Lokal Pengganti Budi Pekerti

Memontum Kota Malang – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Malang berencana membuat kurikulum muatan lokal untuk pengganti budi pekerti. Hal ini dilakukan, untuk menetralisir mulai lunturnya pendidikan budi pekerti kepada generasi penerus bangsa.

“Saat awal menjabat di Dikbud Kota Malang, pendidikan karakter menjadi PR buat saya. Karena adik-adik kita sekarang, mulai luntur budi pekertinya,” ungkap Kepala Dikbud Kota Malang, Suwarjana, Kamis (25/02) tadi.

Menurut Suwarjana, sekolah-sekolah sudah melakukan penekanan pendidikan budi pekerti, namun dirasa masih belum efektif. Hal itu dikarenakan, pendidikan itu masih menjadi satu dengan mata pelajaran Pendidikan Agama.

“Sekolah di Kota Malang sudah melakukan, tapi hanya pagi hari dikumpulkan di suatu tempat ibadah bareng-bareng. Saya rasa itu kurang efektif,” tambah pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah itu.

Baca Juga: Penilaian Keseharian Jadi Syarat Kelulusan Siswa Kota Malang Tahun 2021

Oleh karena itu, pihaknya gerak cepat mengumpulkan pengawas, kepala sekolah, dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Hal itu, untuk membahas pembuatan kurikulum muatan lokal budi pekerti.

“Menurut kami, lebih efektif kalau pendidikan karakter budi pekerti masuk mata pelajaran sendiri. Kalau selama ini kan dititipkan di Pendidikan Agama,” paparnya.

Meski diakui Suwarjana akan ada resiko yang dihasilkan dengan penetapan muatan lokal ini, seperti penambahan jam pelajaran dan lama jam kerja guru juga bertambah, namun akan dicoba dan dievaluasi.

“Tapi tetap akan kami evaluasi terus bersama perangkat terkait. Doakan, nanti maksimal di tahun ajaran 2022, pendidikan itu sudah ada,” tuturnya. (cw1/sit)

Lanjutkan Membaca

Pendidikan

Dikbud Kota Malang Mulai Benahi PPDB

Diterbitkan

||

Dikbud Kota Malang Mulai Benahi PPDB

Memontum Kota Malang – Dalam rangka meningkatkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Malang, sedang menggodok Peraturan Wali Kota (Perwal) maupun Surat Edaran (SE).

Hal itu disampaikan Kepala Dikbud Kota Malang, Suwarjana, disela-sela acara Forum Diskusi Lintas Perangkat Daerah, Rabu (24/02) siang.

“Dalam waktu dekat, Insya Allah PPDB untuk Perwal dan SE sudah kami godok. Bagaimana kami pun akan membuat terobosan jangan sampai kekurangan sebelum-sebelumnya muncul lagi, dan pastinya kita pertahankan apa yang sudah bagus,” ungkap Suwarjana.

Dirinya menambahkan, untuk jalur prestasi di tahun ini akan dipilah, antara prestasi akademik maupun non akademik.

“Di kala jalur prestasi yang selama ini hanya jumlahnya 30 persen tetapi tidak memilahkan antara prestasi akademik maupun non akademik, di tahun ini akan kami bedakan. Katakanlah mungkin 20 persen untuk prestasi akademik 10 persen untuk non akademik,” tambah Suwarjana.

Baca juga: UN Dihapus, Disdikbud Kota Malang Upayakan Kriteria Kelulusan Siswa

Tidak hanya itu, pihaknya juga berkaca pada permasalahan PPDB sebelum-sebelumnya. Dimana banyak orang tua maupun wali murid protes tatkala anak mereka yang bersekolah di sekolah favorite kalah dengan sekolah pinggiran. Karena hanya memacu pada nilai rapor saja.

“Kemarin yang dimasalahkan oleh masyarakat kan anak di sekolah ibaratnya lebih favorit dengan sekolah yang pinggiran kok kalah. Karena nilai rapor lebih besar yang di sekolah non favorite, menurut masyarakat. Sehingga kami evaluasi lagi dan akan kami berlakukan indeks sekolah,” tandasnya.

Indeks sekolah yang dimaksud didapat dari rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) tiga tahun terakhir di sekolah tersebut.

Menurutnya jika menggunakan metode indeks sekolah, selain nilai rapor, bisa memberikan efek keadilan untuk para siswa.

“Kalau kita pakai dasar itu Insya Allah akan kelihatan sekolah yang, mohon maaf, bermutu atau tidak. Walaupun nilai rapornya mau ditinggikan, tapi nanti kalahnya di indeks sekolah,” tegasnya.

Begitupula perihal zonasi, dirinya mengaku sedang menggodok bersama pengawas sekolah, Dewan Pendidikan Kota Malang (DPKM), maupun Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

“Zonasi masih kami godok, karena anak yang berprestasi harus diwadahi lebih. Guna memberi semangat untuknya pribadi maupun juga kepada orang tua yang putra-putrinya,” jelas Suwarjana.

Baginya yang paling penting adalah harus mengamankan siswa-siswi yang berprestasi dengan memberi fasilitas lebih untuk tunjang peningkatan dan eksplorasi mereka. (cw1/sit)

Lanjutkan Membaca

Terpopuler