Connect with us

Pemerintahan

Bapenda Segera Sesuaikan NJOP PBB Perkotaan

Diterbitkan

||

Kawasan niaga di Jalan Mayjend Sungkono, Kota Malang. (memo x/hms)
Kawasan niaga di Jalan Mayjend Sungkono, Kota Malang. (memo x/hms)

Demi Dongkrak PAD Kota Malang

Memontum, Malang – Tak menunggu lama Pemerintah Kota (Pemkot) Malang langsung merespon cepat arahan Tim Korsupgah KPK RI Wilayah VI, untuk segera melaksanakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi & Bangunan (PBB) Perkotaan.

Khususnya di lokasi tertentu (non pemukiman) seperti kawasan bisnis, industri, niaga, komersial, perdagangan dan perkantoran yang ada di wilayah Kota Malang. Tim khusus dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) telah melakukan pemetaan potensi dan kajian penyesuaian NJOP perkotaan yang tengah disimulasikan.

“Kami berkoordinasi dengan Bappeda untuk sinergi database secara geospasial dan pemetaan dengan sistem overlay peta block PBB kami terhadap peta RTRW maupun RDTRK pada koridor jalan tertentu yang mengalami perkembangan pesat, terutama untuk kawasan bisnis, perdagangan, jasa dan lainnya,” ungkap Kepala Bapenda Kota Malang, Ir Ade Herawanto MT.

Sehingga kemudian ditemukan irisan wilayah yangmana barawal dari data berbasis jalan menjadi data yang berbasis fungsi dalam rangka penyesuaian NJOP PBB sebagaimana arahan Tim Korsupgah KPK.

Pemkot Malang terakhir kali melakukan penyesuaian NJOP PBB pada tahun 2016, sehingga sudah saatnya untuk melaksanakan penyesuaikan NJOP PBB sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perda dan Perwali Kota Malang.

Berdasarkan ketentuan pada pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Perda No 11 Tahun 2011 tentang PBB Perkotaan, ditegaskan bahwa ayat (1) Dasar Pengenaan Pajak Bumi & Bangunan Perkotaan adalah NJOP, sedangkan pada ayat (2) ditegaskan bahwa besarnya NJOP sebagaimana ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Ade membeberkan, dari hasil kajian yang dilakukan dan fakta di lapangan memperkuat sinyal agar penyesuaian NJOP segera dilakukan. Pasalnya, NJOP beberapa kawasan rupanya masih terlalu rendah. Padahal harga riil atau appraisal nya sudah tinggi.

“Sebagai contoh saja, harga tanah atau rumah di ruas Jalan Soekarno Hatta dan kawasan sekitarnya nilainya sudah tinggi alias tidak bisa dibilang murah. Tapi faktanya NJOP kawasan sekitaran masih rendah. Kondisi demikian jelas perlu penyesuaian,” terang Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya.

“Setelah sinergi dengan para perencana tata ruang kota dari Bappeda, maka kami akan mensimulasikan dalam format-format yang sudah diatur dengan UU, Perda dan Perwali Kota Malang, maka akan kami usulkan SK Kenaikan NJOP tersebut ke Walikota. Tentu saja dengan pertimbangan tanpa menaikkan besaran PBB yang akan ditanggung oleh seluruh masyarakat Kota Malang,” papar pria yang dikenal sebagai tokoh Aremania itu.

Hal ini penting ditekankan, supaya tidak membebani rakyat yang saat ini tengah dalam kondisi prihatin diterpa pandemi covid-19 yang berimbas ke berbagai aspek kehidupan.

“Jadi NJOP tersebut lebih berfungsi sebagai alat pengontrol nilai transaksi-transaksi lahan di Kota Malang dalam rangka standarisasi nilai BPHTB yang dikelola Pemkot Malang dan PPH final yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui KPP serta PNBP bagi penerbitan sertifikat tanah oleh BPN,” beber Sam Ade.

Selain ruas Soekarno-Hatta dan kawasan bisnis, industri, niaga, komersial, perdagangan dan perkantoran di wilayah Kecamatan Lowokwaru, seperti Kelurahan Mojolangu, Tunjungsekar, Tulusrejo, Jatimulyo, Tunggulwulung hingga Tasikmadu, rencana penyesuaian juga menyasar kawasan non pemukiman sejenis di ruas Jalan Mayjend Sungkono dan wilayah sekitarnya, seperti Kelurahan Buring, Bumiayu, Wonokoyo, Tlogowaru dan Arjowinangun.

Usulan SK Penyesuaian NJOP PBB Kota Malang juga sudah disampaikan kepada pihak legislatif. Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika SE menyampaikan bahwa jika memang dirasa perlu dan kaitannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, penyesuaian NJOP PBB layak dilakukan asal tidak memberatkan masyarakat.

“Dampak positifnya ke depan, yakni juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak,” tutur Made. Dukungan juga sempat dilontarkan oleh Ketua Komisi B, Trio Agus Purwono STP.

“Kami sangat mendukung dilakukannya kajian terhadap kenaikan NJOP di 2020. Nantinya agar juga bisa menjadi dasar yang kuat dalam menghitung berapa besaran Pajak Bumi & Bangunan (PBB) yang sesuai untuk Kota Malang,” tukasnya.

“Tapi kami juga minta agar nantinya PBB turut memperhatikan kelas lahannya. Misal untuk lahan pertanian tidak sama dengan lahan di sektor bisnis dan perumahan. Termasuk yang digunakan untuk kegiatan sosial,” lanjut Trio Agus.

Langkah ini diapresiasi positif oleh Walikota Malang, Drs H Sutiaji. Pemilik kursi N1 itu berharap usulan tersebut bisa segera ditindaklanjuti.

“Dalam rangka peningkatan PAD diperlukan langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi, termasuk juga di PBB Perkotaan. Tentu harus dilakukan perhitungan dan kajian secara seksama sehingga dalam implementasi juga ada keselarasan antara upaya peningkatan potensi dengan kondisi sosial yang ada. Untuk itu saya minta Bapenda dapat mengawal ini dengan sebaik-baiknya,” pesan orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu. (*/hms/man)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Evaluasi Penerapan PPKM Jilid 1, Kota Malang Mendapat Apresiasi Mendagri

Diterbitkan

||

Memontum Kota Malang – Wali Kota Malang, Sutiaji, mengikuti Rakor (Rapat Koordinasi) evaluasi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) bersama Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, secara virtual, Selasa (26/01) tadi.

Dari hasil evaluasi itu, Sutiaji menyampaikan bahwa penilaian penerapan PPKM untuk Kota Malang di jilid I, tergolong bagus.

“Alhamdulillah penilaian PPKM kita bagus. Bahkan, kita diberi apresiasi,” kata Wali Kota, seusai pelaksanaan virtual bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Wasto.

Apresiasi yang berikan kepada Kota Malang, tambah Sutiaji, karena telah berani meyakinkan Kemendagri (Kementrian Dalam Negeri), berkaitan dengan jam tutup usaha.

“Saya mampu meyakinkan Kemendagri, bahwa tutup usaha itu pukul 20.00 malam. Sehingga, sekarang sudah tidak perlu SE (Surat Edaran) lagi seperti PPKM pertama. Karena, sudah sesuai dengan Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri),” tambahnya.

Baca Juga: Penerapan PPKM Malang Mendapat Apresiasi Pemprov Jatim

Namun saat ini, diakui Sutiaji, bahwa pihaknya kembali mohon ijin kepada Kemendagri untuk diberikan kelonggaran penerapan PPKM bagi PKL (Pedagang Kaki Lima).

“Tapi tetap ada aturannya. Meski PKL boleh buka di atas jam 20.00, namun pembeli tidak boleh makan di tempat. Kenapa saya mohonkan dispensasi, karena saya pernah ngobrol dengan PKL. Mereka rata-rata, baru buka pukul 18.00 dan pukul 19.30. Sementara pembelinya, masih terbatas atau tiga (pembeli, red). Sehingga, sangat tidak manusiawi kalau kami juga terapkan tutup untuk PKL,” tambahnya. (cw1/sit)

Lanjutkan Membaca

Kota Malang

Wali Kota Sutiaji Belum Tertarik Membeli GeNose UGM

Diterbitkan

||

Memontum Kota Malang – GeNose, alat pendeteksi Covid-19 buatan UGM (Universitas Gajah Mada), akhir-akhir ini cukup menarik perhatian. Bagaimana tidak, alat ini diklaim memiliki akurasi di atas 90 persen dan sudah mendapat izin edar dari Kemenkes RI (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia).

Meski begitu, Wali Kota Malang, Sutiaji, tidak ingin terburu-buru merencanakan untuk membeli alat skrining dan diagnostik Covid-19 berbasis hembusan nafas itu. Dengan alasan, ingin lebih mengetahui kevalidan alat.

“Kita lihat kevalidannya dahulu. Kalau dari tim ahli sudah menyampaikan bahwa alat itu valid, ya enak. Semua orang jadinya bisa melakukan deteksi dini sendiri,” ujarnya.

Sutiaji menambahkan, dirinya dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, tidak ingin tergesa-gesa merencanakan pengadaan alat GeNose, sebelum adanya rekomendasi. “Kalau belum ada rekomendasi, ya salah nanti kita. Bisa-bisa, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) keluar dan kita kena KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” ujarnya.

Sutiaji menuturkan, bahwa pihaknya hanya merekomendasikan sesuatu jika sudah teruji. “Maka di kami itu relatif, BTT (Belanja Tidak Terduga) kami relatif. Saya tidak dengan gampangnya, memberi persetujuan pengajuan anggaran. Saya lihat, bagaimana dan buat apa,” tambahnya.

Sutiaji berharap, jangan sampai ada oknum pejabat yang menyalahgunakan.

“Belajar dari kasus Bansos itu lah, ya. Dan kalau tidak ada edaran, ya belum rencana membeli alat tersebut,” ujarnya. (cw1/sit)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Ini Dia 10 Nama Penerima Vaksinasi Simbolis Kota Malang, Pemilik Juragan 99 Trans Masuk Daftar

Diterbitkan

||

Ini Dia 10 Nama Penerima Vaksinasi Simbolis Kota Malang, Pemilik Juragan 99 Trans Masuk Daftar
Untuk menangkal hoax, Sutiaji bakal melibatkan kalangan milenial saat vaksinasi simbolis dilakukan Februari mendatang .

Memontum Kota Malang – Menjelang vaksinasi simbolis yang akan berlangsung bulan Februari 2021 mendatang, Wali Kota Malang, Sutiaji, mengaku sudah megantongi nama-nama yang akan divaksin.

Hal itu diungkapnya usai menghadiri acara Musrenbang anak di Ngalam Command Center (NCC), Senin (25/1) tadi.

“Kita kebagian pelaksanaan vaksinasi simbolis Februari nanti. Kota Malang akan diwaliki oleh 10 orang. Ada dari unsur Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), tokoh agama, tenaga kesehatan, dan influencer,” ungkapnya.

Secara rinci, ke 10 tokoh itu antara lain Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang, Nuruli Mahdilis, Ketua Kejaksaan Negeri Kota Malang, Andi Darmawangsa.

Kemudian ada, Dandim 0833, Letkol Arm Ferdian Primadhona, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, Waka Polresta Malang Kota, AKBP Totok Mulyanto Diyono.

“Untuk tokoh agama ada dari Muhammadiyah, Baroni dan NU diwakili oleh Isroqunnajah. Tenaga kesehatan ditunjuk dr. Putu Moda Arsana dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia),” tambahnya.

Tidak ketinggalan, sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, vaksinasi simbolis nanti juga akan menggandeng kalangan milenial.

“Dalam hal ini, influencer pemilik Juragan 99 Trans, Gilang Widya Pramana yang akan mewakili kalangan milenial,” beber Sutiaji.

Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 Kota Malang Mundur Februari

Seperti yang diketahui, orang nomor satu di Kota Malang ini memang sudah merencanakan menggandeng milenial saat vaksinasi simbolis.

Pasalnya, dia ingin ada peran serta milenial dan media dalam menangkal hoax yang tersebar di masyarakat terkait dengan vaksin sinovac. (cw1/sit)

Lanjutkan Membaca

Terpopuler