Connect with us

Politik

Wajib Dongkrak Perolehan Suara

Diterbitkan

||

Wajib Dongkrak Perolehan Suara

Penyerahan SK DPD Nasdem Malang Raya

Memontum, Malang – Tiga Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem se-Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu) resmi menerima SK dari Ketua DPW Partai NasDem, Sri Sajekti atau biasa disapa Bunda Janet, Sabtu (8/8/2020).

SK itu ditandatangani oleh Ketum DPP Partai NasDem Surya Paloh dan Sekjen Johny G. Plate. SK bernomor 283-kpts/DPP-NasDem/VII/2020 tentang pengesahan susunan pengurus DPD Partai NasDem Kota Malang Provinsi Jatim periode 2020-2024.

“Selamat ya, harus terus bersemangat,” tegas Bunda Janet setelah menyerahkan SK di Kantor DPW Partai NasDem Jatim di Surabaya. Bunda Janet memberikan pesan agar segera merapikan Kartu Tanda Anggota (KTA). Ini sekaligus menindaklanjuti instruksi dari DPP. Apalagi KTA Partai NasDem ini proses amat melek digital.

“Naikkan suara dan rangkul pemilih muda untuk memilih Partai NasDem,” tegasnya. Tiga DPD NasDem tersebut antara lain Choirul Anam sebagai Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Malang, Abdul Hanan emban jabatan Ketua DPD Partai NasDem Kota Malang dan Sujono Jonet sebagai Ketua DPD Partai NasDem Kota Batu.

“Kita menggelorakan semangat restorasi di Kota Malang. Strategi telah kita susun dan jalankan demi kejayaan Partai NasDem,” kata Abdul Hanan usai menerima SK tersebut, kemarin.

Sementara, Sujono Jonet mengatakan pada periode ini pihaknya langsung melakukan pendataan keanggotaan. “Kami akan kerja keras untuk mendata dan siap mengemban sebagaimana petunjuk dari pusat,” tegasnya. (jun/man)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Pilkada Ditengah Pandemi, Money Politic Ditunggu Sebagian Warga

Diterbitkan

||

oleh

Tri Hendra Wahyudi. (ist)
Tri Hendra Wahyudi. (ist)

Memontum MalangPilkada serentak 9 Desember 2020, terasa beda karena dilaksanakan saat pandemi covid-19. Ini tidak menyebabkan tensi politik turun. Bahkan saat ini sudah mulai meningkat. Pusat Kajian Pemilu dan Demokrasi FISIP UB mengadakan Survey pemetaan politik dan perilaku memilih masyarakat Malang dalam pemilukada 2020 yang melibatkan 800 responden.

Akademisi Universitas Brawijaya sekaligus Pengamat Politik Tri Hendra Wahyudi mengatakan dirinya merasa miris karena mayoritas warga Malang akan menerima politik uang saat pilkada berdasarkan hasil survey yang dilakukan. Survey yang dilakukannya, menunjukkan 43,3 % warga akan menerima uang (money politic).

“Saya merasa miris. Karena dari hasil survey kami, mayoritas yaitu 43,3 % warga menyatakan akan menerima uang (money politics), tapi tidak mempengaruhi pilhan politik. Selanjutnya masyarakat yang bisa dipengaruhi politik uang 20,9% dan yang menolak tegas politik uang sebesar 34,6%,” tutur Tri Hendra Wahyudi, kemarin.

Tri Hendra mengungkapkan, setidaknya ada tiga point solusi meminimalisir praktik politik uang. Yakni pertama, perlunya dilakukan sinergisitas penegakan hukum pidana pemilu, oleh Bawaslu dan polisi. Baik bagi pelaku berupa penjara, maupun calon yang terbukti melakukan politik uang berupa diskualifikasi dari kepesertaan pemilu. Kedua, maksimalisasi calon agar mampu dan berhasil dalam membangun kedekatan emosional dengan konstituen.

“Solusi ketiga adalah untuk jangka panjang, perlu dijalankan sosialiasi yang terus menerus oleh penyelenggara pemilu dan akademisi ke masyarakat, tentang dampak buruk money politics bagi demokrasi yang bisa memicu meryeruaknya korupsi,” pungkas Tri Hendra. (yan)

 

Lanjutkan Membaca

Politik

Kepengurusan DPC PKB Kota Malang Dinilai Otoriter

Diterbitkan

||

oleh

Kepengurusan DPC PKB Kota Malang Dinilai Otoriter

Memontum Kota Malang – Kepengurusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapat kritik dari salah seorang kadernya. Kader yang enggan disebutkan namanya ini menilai bahwa beberapa keputusan yang diambil oleh DPC PKB sangat tidak aspiratif khususnya dalam proses plotung penempatan kadernya dalam formasuli di DPRD. Hal itu juga termasuk dalam moment menjelang Muscab pada 2020 mendatang.

Selain itu, menurutnya juga ada beberapa poin yang dianggap kurang bisa menyerap aspirasi para kader non kepengurusan. Dirinya menyebut ada beberapa keputusan dan kebijakan yang tidak pernah dirapatkan atau dibahas dalam sebuah forum resmi.

Salah satunya, ia menyebut ada beberapa kader yang dulu membelot dan tidak mendukubg keputusan DPP PKB saat Pilkada 2018, namun saat ini aktif menjadi pengurus inti DPC PKB Kota Malang. Bahkan menurutnya juga ada yang sempat keluar dari PKB dan saat itu nyaleg melalui partai lain.

“Kini menjadi pengurus inti di Dewan Syuro DPC PKB Kota Malang. Belum lagi, penunjukkan nama seseorang di posisi DPRD Kota Malang. Kami juga tidak pernah diajak runding oleh DPC PKB Kota Malang. Kami merasakan kepemimpinan DPC PKB Kota Malang, dalam hal ini ditengarai otoritas sewenang – wenang kepada anggotanya,” ujarnya.

Dirinya mengaku bahwa hak tersebut sangat disayangkan. Menurutnya, banyak kader PKB yang lebih senior dan memiliki loyalitas, namub tidak mendapatkan perhatian dari pengurus DPC. “Yang terjadi malah sebaliknya, yang ada malah dikesampingkan,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPC PKB Kota Malang Zaini Nashiruddin mengatakan bahwa hal itu sama sekali tidak benar. Sebab, menurutnya, segala keputusan yang diambil oleh DPC PKB, sebelumnya juga telah dikoordinasikan dengan jajaran Dewan Pengurus Wilayah (DPW).

“Itu tidak benar. Semuanya sudah kami koordinasikan. Dan semua keputusan yang diambil, juga dilakukan sesuai dengan peraturan di PKB,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPC PKB Kota Malang, Kamis (12/9/2019).

Bahkan, menurut Zaini, pernyataan tersebut sudah jelas bukan dari pengurus DPC. Sebab menurutnya, jika pengurus DPC sudah bisa dipastikan paham dengan mekanisme dan aturan yang ada dalam pengambilan segala keputusan. Namun begitu, menurutnya memang tidak semua forum harus melibatkan seluruh elemen DPC PKB.

“Artinya begini, kan ada porsinya masing-masing. Jadi tidak semua forum melibatkan ranting atau PAC. Ada bebeberapa kebijakan yang diambil hanya melalui pengurus harian, pimpinan DPC dan beberapa yang lainnya. Saya kira hal itu tidak hanya di PKB, organisasi lain juga seperti itu,” jeasnya.

Terlebih menurut Zaini, segala bentuk keputusan apapun dalam DPC PKB Kota Malang juga telah diketahui oleh DPW. “Dan saya juga yakin, dalam menentukan keputusannya, DPW pasti juga punya pertimbangan,” pungkasnya. (iki/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Politik

PDIP Targetkan Menang di Pilbup Malang

Diterbitkan

||

oleh

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Sri Untari saat ditemui di Kantor DPC PDIP Kota Malang beberapa waktu lalu. (kik)

Memontum Kota Malang – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menargetkan dapat meraih kemenangan dalam gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Malang pada 2020 mendatang. Hal itu dikatakan oleh Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur (Jatim) Sri Untari saat ditemui di sela kesibukannya belum lama ini.

Lebih lanjut Untari mengatakan, pihaknya masih akan melakukan koordinasi cabang terkait persiapan Pilkada di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Malang. “Targetnya di Kabupaten Malang bisa menang dan PDIP punya Bupati,” ujar Untari.

Untuk itu, hingga kini ia mengatakan bahwa pihaknya masih belum bisa memastikan siapakah sosok yang nantinya akan direkomendasikan oleh partai untuk maju dalam perebutan kursi Bupati Malang periode 2020-2025.

“Kalau untuk stok sebagai calon Bupati, PDIP punya banyak stok kok. Jadi artinya, semisal saya ndak siap, yang lain banyak yang siap,” tuturnya sambil tersenyum.

Terlepas dari hal itu, menurut Untari Pilkada bukan sekadar ajang untuk mencari perolehan suara secara perorangan, namun menurutnya lebih kepada bagaimana sosok tersebut mampu menjadi magnet bagi orang banyak.

“Ibaratnya kalau sudah dikunci hatinya untuk satu orang, tidak akan dibukakan untuk orang lain,” imbuhnya.

Sebelumnya, Untari juga mengatakan bahwa menjelang Pilkada 2020, ia menyebut mesin PDIP sudah panas. Sementara itu untuk figurnya, ia juga menyebutkan beberapa spesifikasi terkait sosok seperti apa yang nanti akan direkomendasikan.

“Yang jelas kami mengutamakan kader. Untuk figurnya, yang jelas memiliki basis masa, memiliki kekaderan yang jelas, ideologi Pancasila yang jelas, setia pada NKRI, tidak memiliki cacat sosial, yang utama dia juga memiliki kepedulian kepada masyarakat tidak hanya pada saat Pilkada saja, tetapi juga dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau mesinnya kan sudah panas,” pungkasnya. (iki/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler