Connect with us

Pemerintahan

Rapid Test Berbayar Stasiun Kota Malang Mulai 1 Agustus

Diterbitkan

||

Rapid Test Berbayar Stasiun Kota Malang Mulai 1 Agustus

Memontum Kota Malang – Traveller dan para pemudik yang ingin menikmati layanan rapid test di Stasiun Kota Malang harap bersabar. Pasalnya, pelayanan yang seharusnya dimulai pada tanggal (29/7/2020) ini diundur menjadi Sabtu (1/8/2020).

“Untuk stasiun Surabaya yaitu Gubeng dan Pasar Turi memang mulai hari Rabu, tapi untuk Kota Malang per tanggal 1 Agustus,” ujar Suprapto, Manager Humas PT KAI Daop 8 Surabaya.

Ketika wartawan melihat di sekitaran stasiun Kota Malang masih belum ada kegiatan Rapid Test yang disediakan hasil kerjasama PT KAI dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) itu. PT KAI Daop 8 Surabaya akan menyediakan layanan rapid test berbayar seharga 85 ribu saja. Para traveller jarak jauh nantinya bisa menikmati layanan tersebut di 3 stasiun kelas besar wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya.

Ketiga stasiun tersebut adalah Stasiun Gubeng, Surabaya Pasar Turi dan stasiun Malang. Ketiga stasiun tersebut merupakan stasiun pemberangkatan awal bagi pelanggan yang akan naik kereta api jarak jauh.

“Layanan ini kami sediakan untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan yang akan menggunakan kereta api di masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Dimana salah satu persyaratan bagi para penumpang kereta api jarak jauh adalah harus dilengkapi dengan surat bebas Covid-19. Kami berharap pelanggan kereta api dapat memaksimalkannya,” terang Suprapto.

Layanan Rapid Test ini bakal membuka jam pelayanan mulai pukul 07.00 sampai 19.00 WIB malam. Perlu dicatat, pelanggan yang berhak melakukan rapid test ini diharuskan memiliki kode booking tiket Kereta Api jarak jauh. Dimana sebelumnya calon penumpang tersebut mengambil nomor antrian di Customer Service stasiun.

“Dengan hadirnya layanan ini, diharapkan mobilitas masyarakat dapat meningkat. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan tentunya. Dengan penerapan protocol kesehatan yang ketat, diharapkan menjadikan kereta api sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, selamat, dan seluruh pelanggannya sehat sampai di tujuan,” tutup Suprapto.

Penyediaan layanan Rapid Test di stasiun merupakan bentuk peningkatan pelayanan KAI dalam rangka menerapkan protokol kesehatan yang ketat pada moda transportasi kereta api. (mg1/yan)

 

Pemerintahan

Wali Kota Sutiaji Apresiasi Dashboard JKN BPJS dalam Bantu Monitor Kesehatan Masyarakat

Diterbitkan

||

Memontum Kota Malang – Wali Kota Kota Malang, Sutiaji dan Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Malang, Dina Diana Permata, menandatangani kesepakatan bersama tentang pemanfaatan data dan informasi dalam layanan lingkup tugas BPJS Kesehatan. Agenda yang bertempat di Gazebo Balai Kota Malang, itu diapresiasi oleh Wali Kota Sutiaji, Senin (02/08) tadi.

“Apresiasi untuk fungsi dashboard Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam memonitor dan menganalisa kesehatan masyarakat di Kota Malang. Ini sesungguhnya sangat-sangat membantu bagi Pemerintah, dalam rangka Mengambil Kebijakan ke depan” ujar Sutiaji.

Baca juga:

    Masih menurut Sutiaji, jika hal tersebut benar-benar dilakukan dengan baik, maka yang terpapar Covid-19 dari Lansia maupun komorbid, bisa dimitigasi dari sana. Oleh karena itu, Kota Malang berkomitmen dalam mendukung program JKN dengan telah mengikuti Universal Health Coverage (UHC). Saat ini, hampir seluruh penduduk Kota Malang telah terdaftar sebagai peserta JKN KIS sebanyak 828.123 orang atau 95,61 persen dari jumlah.

    “Penandatangan hari ini menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Kota Malang. Dengan adanya dashboard JKN maka memudahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat yang muaranya pada peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” papar Sutiaji.

    Di sisi lain, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Dina Diana Permata, menambahkan bahwa dashboard JKN yang menjadi salah satu implementasi dari kesepakatan bersama hari ini, akan memudahkan Pemkot Malang dalam mendapatkan data dan informasi perkembangan JKN di Kota Malang.

    “Jadi pemerintah bisa mengakses data-data kepesertaan dan pelayanan kesehatan secara langsung, tidak harus menunggu adanya surat maupun laporan. Harapan kami memudahkan Bapak Wali Kota untuk mengambil kebijakan-kebijakan terkait pelaksanaan program JKN di Kota Malang” kata Dina (mus/ed2)

    Lanjutkan Membaca

    Kota Malang

    Atasi Efek Pandemi, Pemkot Malang Salurkan Berbagai Bansos

    Diterbitkan

    ||

    Memontum Kota Malang – Dalam mengatasi efek pandemi covid-19 di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya penyaluran bantuan sosial (bansos) sebagai wujud penanganan dampak sosial dan ekonomi. Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan bahwa setidaknya ada 5 program bantuan Pemkot Malang saat ini.

    “Pertama adalah bantuan bagi 2.500 Pedagang Kaki Lima (PKL), penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), pemberian 1.500 paket bantuan bagi warga isolasi mandiri (Isoman) dan tenaga pemulasaraan. Selain itu juga kami beri tambahan bansos dari APBD, dan program pemotongan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN),” paparnya, Sabtu (31/07).

    Baca Juga:

      Untuk bansos yang menyasar 2.500 PKL, para kelompok sasaran telah menerima masing-masing Rp 300 ribu. Dimana melalui bansos ini PKL dipilih karena pertimbangan sebagai salah satu kelompok rentan.

      “Bansos PKL yang menelan anggaran Rp750 juta sudah didistribusikan secara aman di 26 titik yang tersebar di Kota Malang. Sehingga menghindari kerumunan,” terang Sutiaji.

      Kemudian penyaluran BST pada 25.859 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) juga telah dilaksanakan. Dimana BST tersebut meraup anggaran Rp 15.515.400.000 dengan penerima masing-masing KPM Rp 600 ribu.

      “Selanjutnya hasil iuran ASN dalam Gerakan Seribu juga berhasil menyalurkan 1.500 paket sembako. Yang mana itu diperuntukkan bagi warga Isoman dan tenaga pemulasaraan,” imbuhnya.

      Tambahan bansos yang bersumber dari APBD Kota Malang pun juga sedang disalurkan. Dimana bansos masyarakat terdampak pertama dianggarkan Rp 6.858.300.000 dengan sasaran 22.861 KPM.

      “Selanjutnya bansos masyarakat terdampak kedua dianggarkan Rp 3.131.700.000 dengan sasaran 10.459 KPM. Lanjut, jaring pengaman sosial dianggarkan Rp 10.815.000.000 untuk 7.226 warga yang terdiri dari KPM reguler, lansia, dan disabilitas,” urainya.

      Terakhir, ada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang nantinya akan diwujudkan dalam bentuk sembako. “Total yang bisa terkumpul dari pemotongan TPP ASN adalah Rp 10 milyar,” pungkas orang nomor satu di Kota Malang itu. (mus/ed2)

      Lanjutkan Membaca

      Kota Malang

      47.64 Persen Anggaran 2021 Terealisasi Untuk Penanganan Covid-19 Kota Malang

      Diterbitkan

      ||

      Memontum Kota Malang – Pendekatan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam menghadapi pandemi yaitu dengan memperkuat penanganan semua aspek terdampak secara sinergi, humanis, dan tetap disiplin. Anggaran yang memadai pun juga telah disiapkan oleh Pemkot Malang untuk penanganan Covid-19. Bahkan dikatakan Wali Kota Malang, Sutiaji, pihaknya akan secara adaptif melakukan penyesuaian mengkaji perkembangan situasi.

      “Saat ini kebijakan anggaran penanganan Covid-19 telah terealisasi sebesar 47.64 persen,” ujarnya, Jumat (30/07).

      Baca Juga:

        Dari anggaran sebesar Rp 110.627.257.502 telah terealisasi sebanyak Rp 52.697.303.411

        Yang mana tersalurkan pada 3 aspek yaitu bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi.

        Pada bidang kesehatan, dianggarkan sebesar Rp 88.310.620.402 dan terealisasi Rp 44.503.512.107

        Kemudian untuk jaring pengaman sosial terealisasi sebesar 38.57 persen dari anggaran Rp 13.520.125.000

        Terakhir untuk penanganan dampak ekonomi meraup anggaran Rp 8.796.512.100 dan teralisasi sebesar Rp 2.979.333.304 atau sebanyak 33.87 persen.

        “Selanjutnya juga ada anggaran penanganan Covid-19 yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT),” katanya.

        Dimana anggaran dari BTT sebesar Rp 56.484.001.504, sedangkan realisasi Rp 34.035.779.065

        “Atau sekitar 60.26 persen anggaran BTT sudah terealisasi untuk penanganan Covid-19 di Kota Malang,” sambung Sutiaji.

        Strategi utama di bidang kesehatan itu sendiri dijelaskannya mencangkup 3T (Tracing, Testing, dan Treatment), penegakan protokol kesehatan (prokes), vaksinasi, sarana prasarana (sarpras), Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kesehatan (nakes).

        “Dalam strategi penyangga ada bantuan sosial (bansos) dan pemulihan ekonomi. Termasuk peran serta semua pihak yang memberikan bantuan swadaya. Sedangkan strategi pendukung yaitu sosialisasi penegakan disiplin,” terangnya. (hms/mus/ed2)

        Lanjutkan Membaca

        Terpopuler