Connect with us

Pendidikan

UM Bebaskan UKT 7.569 Mahasiswa

Diterbitkan

||

Rektor UM Prof Dr H AH Rofi’ uddin, M.Pd. (Ist)
Rektor UM Prof Dr H AH Rofi’ uddin, M.Pd. (Ist)

Memontum Kota Malang – Pandemi Covid 19 yang hingga saat ini masih belum berakhir menjadi momok dari masyarakat lebih tepatnya dari pendapatan/ekonomi, seluruh masyarakat mengeluhkan akan hal tersebut karena Pandemi ini membuat ekonomi negeri dan masyarakat sendiri menurun drastis. Beberapa perguruan tinggi sempat kualahan terkait pembelajaran yang harus dilakukan melalui daring sehingga mahasiswa banyak yang memintak potongan hingga pembebasan UKT.

Saat ini Universitas Malang (UM) membantu mahasiswanya yang terdampak Covid 19 sebagai wujud kepedulian dampak wabah Covid 19, UM membebaskan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada 7.569 mahasiswanya. Kebijakan ini diambil oleh UM sebagai empati atas kesulitan ekonomi yang dialami oleh sebagian orang tua mahasiswa yang sedang terdampak pandemi Covid 19. Pembebasan UKT diberikan kepada mahasiswa tinggal menempuh skripsi dan status gagal yudisium pada semester Gasal 2020-2021.

Rektor UM saat dikonfirmasi pada hari Rabu (29/7/2020) mengatakan “Jika mengacu pada kebijakan Kemendikbud, mahasiswa yang mengambil enam sks di massa akhir kuliah membayar paling tinggi 50% UKT, maka kebijakan UM jelas melampaui, ini salah satu perhatian UM kepada mahasiswa,” terang Prof. Dr. H. AH. Rofi’uddin, M.Pd, Rektor UM.

Di samping pembebasan UKT, UM juga akan memberikan relaksasi pembayaran UKT. Di antaranya ada penurunan dan penundaan pembayaran bagi mahasiswa yang akan mengangsur UKT dengan catatan orang tua yang terdampak Covid 19.

“Ada 3.655 mahasiswa D3/S1 yang diturunkan UKT-nya dan 235 mahasiswa diberi kesempatan mengangsur UKT” tambah Prof. Dr. H. AH. Rofi’uddin, M.Pd. Untuk menopang perkuliahan perkuliahan semester Gasal 2020/2020 yang dilakukan secara daring, UM juga memberikan fasilitas kepada seluruh mahasiswa dalam bentuk paket data sebesar 10 GB setiap bulan, dan akan berlangsung selama empat bulan.

“Maka dari itu, mulai sekarang mahasiswa harus memastikan bahwa nomor handphone yang tertera pada siakad mahasiswa masih aktif”’ tambahnya.

Selain bantuan paket data pihak kampus juga memberikan bantuan berupa sembako kepada mahasiswa yang berasal dari luar Kota Malang yang tetap tinggal di Kota Malang selama pandemi Covid 19. Pada bulan April pemberian donasi dilakukan sebanyak dua tahap, tahap pertama sebanyak 1.825 mahasiswa sedangkan tahap kedua sebanyak 1.557 mahasiswanya. Untuk tahap ketiganya dilakukan pada bulan mei kepada 1.148 mahasiswa bersamaan dengan pemberian paket sembako untuk mahasiswa penerima Bidikmisi yang berasal dari Malang Raya dan masih tinggal di Malang sebanyak 238 mahasiswa.

“Universitas Negeri Malang terus berusaha semaksimal mungkin untuk peduli kepada mahasiswa di saat pandemi ini,” tutup Rektor UM. (mg1/yan)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Kota Malang

Pelantikan Rektor Unisma Dinilai Sekjen Dewan Pengurus Pusat GMPK sebagai Bentuk Pelecehan terhadap PBNU dan Rais Aam

Diterbitkan

||

oleh

Pelantikan Rektor Unisma Dinilai Sekjen Dewan Pengurus Pusat GMPK sebagai Bentuk Pelecehan terhadap PBNU dan Rais Aam

Momentum Kota Malang – Pelantikan Prof Dr H Masykuri MSi menjadi Rektor Universitas Islam Malang (Unisma) Periode 2022 hingga 2026 pada Senin (05/12/2022) sore, dinilai telah melecehkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Hal itu, diungkapkan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), Abdul Aziz, pada Kamis (08/12/2022) tadi.

Menurutnya, proses pemilihan Rektor di Unisma yang tetap dilanjutkan, padahal sebelumnya sudah diminta untuk dihentikan sementara oleh PBNU, itu adalah bentuk nyata dan perlawanan Pimpinan Universitas terhadap Romo Kyai Miftachul Akhyar, Rais Aam PBNU, yang notabene pemimpin Ormas terbesar di Indonesia. “Unisma sebagai institusi Perguruan Tinggi yang mambawa nama Nahdlatul Ulama (NU), malah memberi contoh buruk,” tegas Aziz, yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Konsorsium Alumni Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (KAUM-PTKIN) Se-Indonesia.

Pastinya, lanjut Aziz, PBNU akan mengambil langkah tegas. Salah satunya, melakukan komunikasi dengan Kemendikbud dan Kemenag soal administrasi dan keabsahan pimpinan Perguruan Tinggi tersebut. Termasuk, dimungkinkan mengambil langkah hukum atas penggunaan produk hukum yang patut diduga ilegal dalam proses pemilihan Rektor hingga pelantikan yang dipaksakan.

“Apa yang dilakukan Saudara Masykuri, tidak menggambarkan kematangan sebagai seorang pemimpin. Harusnya, diujung karirnya memberikan teladan yang baik pada segenap Civitas Akademika, juga Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) yang tersebar di seluruh tanah air. Paling tidak, taat terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan. Sudah tahu hanya dua periode malah merubah menjadi tidak mengenal periodeisasi,” kata Aziz, yang juga Advokat & Legal Consultant dan CEO Firma Hukum PROGRESIF LAW.

Pria yang aktif sebagai Mediator lulusan Pusat Mediasi Nasional (PMN) lisensi Mahkamah Agung (MA) ini juga mengatakan, Masykuri seharusnya taat kepada AD/ART dan Statuta (2018), yang di dalamnya mengatur jabatan Rektor dua periode, dan merubah Statuta yang kemudian mencalonkan sebagai Rektor kembali.

Baca juga :

“Fatalnya, ia mengabaikan dua surat PBNU, yakni penundaan proses Pilrek, dan penetapan Profesor M Nuh sebagai pejabat sementara Rektor hingga tiga bulan ke depan, bahkan tidak peduli bahwa di dalam ketiga surat itu, ada tanda tangan Rais Am PBNU, yang menjadi panutan dan nasehat-nasehatnya ditaati warga NU di negeri ini,” katanya.

Terkait situasi dan kondisi penyelenggaraan Pilrek Unisma yang diduga bermasalah dalam regulasi dan prosesnya, sambungnya, Aziz mengaku sudah komunikasi langsung dengan Rais Am PBNU, Kyai Miftachul Akhyar maupun dengan Tim Tabayyun Klarifikasi (Tabayyun), yang dipimpin M Nuh. “Jadi, pemilihan rektor ini patut diduga menggunakan produk hukum yang ilegal. Sehingga, turunan hasilnya automatically (secara otomatis) tidak sah secara hukum. Dewan Pembina yang seharusnya dilibatkan secara keseluruhan, termasuk ex officio dua orang dari LP Ma’arif PBNU, tetapi faktanya dalam rapat yang digelar Dewan Pembina sebanyak tiga kali, yaitu tanggal 02, 16 dan 26 November 2022, sesuai hasil klarifikasi, PBNU tidak pernah dilibatkan. Padahal, keputusan itu diambil atas dasar 2/3 dari jumlah Dewan Pembina sebelas orang itu,” tuturnya.

Sedangkan isu akan terjadi kekosongan rektor di Unisma itu, Aziz berpendapat, tidak akan terjadi. Sebab, sebelumnya sudah ada rapat dan keputusan PBNU yang hasilnya menugaskan Prof Muhammad Nuh menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Rektor Unisma dan dalam hal ini sudah diketahui oleh Masykuri. “Bahkan, disebutkan bahwa Masykuri sudah tahu dan setuju terhadap hasil rapat tersebut,” katanya. Tetapi faktanya, tetap memaksakan melanjutkan proses pemilihan rektor hingga pelantikan. “Terus terang, sebagai orang yang lahir dan dibesarkan dalam keluarga Nahdliyin, saya prihatin atas realitas Pilrek di Unisma yang potensial melabrak demokrasi dan menutup adanya regenerasi. Saya syok (kaget) pada Senin lalu itu, ada demonstrasi bakar ban dari para aktivis mahasiswa yang mendesak untuk segera dilakukan pelantikan Rektor. Tentu, publik bisa menilai dengan jernih soal demo tersebut seperti apa,” ujar Aziz menyesalkan kejadian itu.

Menurut Aziz, proses penyelenggaraan pemilihan Rektor tahun 2022 di Unisma itu, dapat dikualifikasi sebagai preseden buruk karena berpedoman pada statuta yang dibuat tidak mengenal periodeisasi lagi. “Ini memang tak lazim, ya. Mana ada jabatan tak dibatasi. Bahaya, itu. Sebelum Pilrek digelar, statuta dirubah tanpa melibatkan PBNU sebagai bagian dari Dewan Pembina dan pelantikan Rektor pun terkesan diam-diam dan dipaksakan di tengah Tim Klarifikasi PBNU bekerja secara profesional dan progresif. Unisma ini mestinya menjadi contoh, malah sebaliknya,” paparnya. (sit)

Lanjutkan Membaca

Kota Malang

Sikapi Reaksi PBNU, Rektor Unisma Terlantik Enggan Berkomentar dan Alumni Nilai Pelantikan Simpan Maksud dan Tujuan Tersembunyi

Diterbitkan

||

oleh

Sikapi Reaksi PBNU, Rektor Unisma Terlantik Enggan Berkomentar dan Alumni Nilai Pelantikan Simpan Maksud dan Tujuan Tersembunyi

Memontum Kota Malang – Pelantikan kali ketiga atau tiga periode masa Rektor Prof Dr H Masykuri Bakri MSi untuk menahkodai Universitas Islam Malang (Unisma), terus mengundang reaksi. Tidak hanya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai bagian dari Dewan Pembina Ex-Officio, yang sudah memberikan sinyal hukum untuk membawa proses ini. Namun, beberapa alumni Unisma, pun menduga ada maksud dan tujuan tersembunyi dari pelantikan tiga periode tersebut.

Sekedar diketahui, dari penelusuran Memontum.com, diketahui bahwa PBNU sebenarnya juga telah mengeluarkan surat dengan perihal Instruksi Penetapan Pejabat Sementara (Pjs) Rektor Unisma. Surat yang dikeluarkan pada 05 Desember 2022, itu bertuliskan bahwa merujuk dewan pembina yayasan unisma tanggal 3 November 2022 perihal tanggapan terhadap surat PBNU Nomor 325/PB.01/A.II.10.67/99/11/22 dan laporan yang disampaikan oleh Tim Klarifikasi PBNU, maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, PBNU menyetujui usulan Dewan Pembina Yayasan Unisma menunjuk Prof Dr H Mohammad Nuh D.E.A sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Rektor Unisma. Kedua, PBNU sebagai bagian dari Dewan Pembina Ex-Officio menginstruksikan kepada Pengurus Yayasan Unisma agar segera menerbitkan surat keputusan pengangkatan Prof Dr H Mohammad Nuh D.E.A, sebagai Pjs Rektor Unisma yang berlaku selama tiga bulan. Ketiga, PBNU mengintruksikan kepada pengurus yayasan Unisma untuk tidak melanjutkan proses pemilihan rektor baru yang saat ini sampai dengan tahap akhir yaitu pelantikan dan pengukuhan Prof Dr H Masykuri Bakri MSi sampai dengan proses tabayyun selesai. Dalam surat itu, juga dilengkapi tanda tangan oleh KH Miftachul Akhyar, KH Ahmad Said Asrori, KH Yahya Cholil Staquf dan Drs H Saifullah Yusuf dan dengan berstempel.

Rektor Unisma yang saat ini sudah terpilih dan dilantik, Prof Dr H Masykuri Bakri MSi, saat dikonfirmasi mengenai serangkaian surat PBNU, termasuk sinyal hukum usai pelantikannya, enggan memberikan komentar. Keterangan itu, disampaikannya melalui pesan WhatsApp.

“Saya tidak mau komen,” ucapnya singkat saat dihubungi Memontum.com, Rabu (07/12/2022) tadi.

Sementara itu, Alumni Unisma, Gigeh, menyampaikan jika pelantikan rektor hingga kali ketiga itu, diduga ada maksud dan tujuan yang lain. Terlepas, dari jabatan sebagai seorang Rektor.

Baca juga :

“Jika hingga tiga kali menjabat, tentu ini harus dipertanyakan lagi. Karena yang saya ketahui, Rektor dan Pembantu Rektor, dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. Kalau lebih, pasti ada maksud dan tujuan tersendiri. Terlepas, dari jabatan seorang rektor universitas,” kata Gigeh.

Sejalan dengan keterangan itu, Alumni Unisma, M Afif, mengatakan jika dirinya tidak setuju atas dilantiknya Rektor Prof Dr H Masykuri Bakri MSi, untuk ketiga kalinya. Hal itu, tentu saja harus diganti dengan yang lainnya.

“Apakah tidak ada yang pantas menggantikan? Saya nggak setuju, karena ini seharusnya sudah waktunya ganti. Kalau kinerjanya bagus, tidak apa-apa dipertahankan sampai tiga kali,” ujarnya.

M Afif juga berkaca, dari dua periode di bawah kepemimpinan Prof Dr H Masykuri Bakrie MSi. Dimana, hanya pembangunan-pembangunan yang dilakukan. “Kita lihat, dari dua periode yang pernah dipegang, itu saya rasa hanya pembangunan yang dikembangkan. Dari segi akademisi, itu masih kurang. Apalagi, masalah perizinan gedung. Kalau gedung itu untuk mahasiswa, harusnya dimudahkan kalau mau memanfaatkan gedung atau mengadakan konser,” jelas Afif.

Selain itu, dirinya juga memberikan kritikan kepada Rektor Unisma, bahwa saat ini perkembangan zaman dinilai sudah semakin maju. Namun, Unisma masih kalah dengan kampus-kampus lain. “Dua periode yang dipegang itu, selalu ketinggalan tiga sampai lima step dengan kampus lain. Bahkan, kita hanya unggul satu atau dua tingkat dari kampus sebelah,” imbuhnya.

Berbeda dengan alumni Unisma, yang namanya ingin disamarkan. Alumni berinisial A, menyampaikan jika kepemimpinan Prof Dr H Masykuri Bakri MSi, ini dirasa ambisius. Sebab, banyak guru besar yang dirasa bisa untuk menjadi rektor.

“Banyak guru-guru besar lainnya yang bisa. Meskipun, mereka banyak juga yang nggak mau maju untuk mencalonkan diri sebagai Rektor Unisma,” ucapnya. (rsy/sit)

Lanjutkan Membaca

Kota Malang

Warning Statuta Pelantikan Rektor Tak Digubris, PBNU Beri Sinyal Hukum dan Unisma Balik Sampaikan Hubungan Unisma dengan PBNU

Diterbitkan

||

oleh

Warning Statuta Pelantikan Rektor Tak Digubris, PBNU Beri Sinyal Hukum dan Unisma Balik Sampaikan Hubungan Unisma dengan PBNU

Memontum Kota Malang – Pelantikan Rektor Universitas Islam Malang (Unisma), yang digelar pada Senin (05/12/2022) kemarin, bakal berbuntut panjang. Itu karena, himbauan atau warning yang sebelumnya disampaikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), terkait statuta yang tidak sesuai, malah direspon dengan tetap melantik rektor.

Akibatnya, melalui surat tertanggal 05 Desember 2022 atau Senin kemarin, PBNU pun memberikan sinyal hukum atas hal tersebut. Dituangkan dalam surat satu lembar, PBNU mengisi perihal surat dengan tulisan ‘Sikap PBNU atas langkah Pengurus Yayasan Unisma’.

Adapun isi surat, yakni menjawab surat saudara nomor 601/A.35/Y.XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 perihal klarifikasi, PBNU melalui surat ini menyesalkan langkah pengurus yayasan Unisma yang mengabaikan sikap dan kebijakan Dewan Pembina Yayasan Unisma dan PBNU. Untuk selanjutnya, PBNU akan mengambil langkah-langkah yang semestinya, termasuk mempertimbangkan kemungkinan mengambil langkah hukum jika diperlukan.

Surat tersebut, ditandatangani oleh Ketua Umum, KH Yahya Cholil Staquf, Sekretaris Jenderal, Drs H Syaifullah Yusuf, Rais Aam, KH Miftachul Akhyar dan Katib Aam, KH Achmad Said dan berstempel.

Baca juga :

Menanggapi hal tersebut, Kabid SDM dan Keagamaan Pengurus Yayasan Unisma, Ali Ashari, mengatakan jika dikeluarkan surat tersebut ada paham yang salah. Sehingga menurutnya, diperlukan klarifikasi.

“Saya kira ini ada paham yang salah, ini perlu klarifikasi saja,” tulisnya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat Whatsapp, Selasa (06/12/2022) tadi.

Disampaikannya, bahwa jika Unisma itu berbeda dengan universitas yang didirikan langsung oleh PBNU. Sehingga, secara manajemen kepengurusan tidak langsung di bawah kendali PBNU.

“Unisma ini didirikan oleh kelompok orang NU yang tergabung dalam yayasan. Sehingga, secara manajemen tidak langsung di bawah PBNU. Berbeda dengan UNU, karena mereka didirikan oleh PBNU. Maka bisa dikendalikan langsung oleh PBNU,” imbuhnya. (rsy/sit)

Lanjutkan Membaca

Terpopuler