Connect with us

Pendidikan

Obati Kangen, Guru Paud Luangkan Waktu Mengajar di Rumahnya

Diterbitkan

||

Memontum Kota Malang – Di massa pandemi Covid 19 ini kegiatan belajar mengajar khususnya di Kota Malang yang masih terhenti dan harus melakukan kegiatan melalui daring (online). Hal ini membuat para guru yang mengajar bahkan murid dan orang tua merasa kangen dengan suasana sekolah dan kegiatan belajar mengajar.

Salah satunya Sripit (52) salah satu guru Paud yang sudah 7 tahun lebih mengabdi sebagai guru Paud Barnes Kids, merasa kangen dengan suasana mengajar tatap muka bersama murid-muridnya. Ketika di temui pada hari Selasa 28 Juli 2020 di rumahnya yang bertempat di Jl. Bareng Tenes 4A, Sripit sebagai Guru yang mengajar beberapa murid mulai dari Paud hingga TK di ruang tamu rumahnya.

Inisiatifnya untuk melakukan kegiatan belajar mengajar ini dikarenakan melihat para murid dan anak-anak kecil sekitar rumahnya yang selalu bermain tidak terarah, membuat hatinya tergerak untuk mengumpulkan anak-anak agar bisa berkegiatan bermain sambil belajar. Para murid yang juga diajarkan untuk bagaimana melakukan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan membersihkan lingkungan.

“Saya sebagai Guru sangat tergerak selain merindukan suasana mengajar di sekolah saya juga ingin melihat anak-anak walaupun di massa pandemi Covid 19 ini mereka tidak bisa bersekolah secara langsung setidaknya mereka masih dapat belajar dan melakukan hal positif agar perkembangannya juga tetap baik,” terang Sripit, Guru Paud.

Untuk murid yang ikut dalam pembelajaran tersebut yaitu mulai dari Paud hingga TK yang berada di sekitaran kampungnya. Menggunakan Ruang Tamu Rumah sebagai tempat pembelajaran melihat murid yang merasa senang merasa lega karena disisilain masih bisa berbuat hal yang positif dan membantu para murid agar bisa belajar kembali.

Salah satu orang tua murid juga mengungkapkan rasa bahagianya karena di massa pandemi ini anaknya masih bisa melakukan hal positif selain pendampingan dari orang tuanya juga bisa di dampingi khusus oleh guru. “Sangat senang sekali melihat anak saya bisa bermain dengan positif dan belajar, karena saya juga kan sibuk dengan urusa rumah tangga jadi tekadang juga susah untuk setiap kali mengajari anak saya dirumah, ini melihatnya anak saya yang sangat bersemangat belajar membuat saya senang,” terang Feby salah satu orang tua murid.

Dengan sukarela Sripit mengajar dan mengajak bermain murid-muridnya yang senantiasa senang dengan hal ini sudah membuatnya terbayarkan dengan rasa kangennya saat mengajar di sekolah secara langsung. Hal ini membuat lingkungan kampungnya juga masih bisa melakukan hal positif di tengah pandemi Covid 19.

“Sukarela saya sangat terbayarkan dengan melihat anak-anak yang begitu antusias mengikuti pembelajaran ini, melihat anak-anak yang masih bisa belajar dan bermain positif ini selama mereka masih belum bisa bersekolah dengan normal kembali,” tutup Sripit Guru Paud. (cw2/yan)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pendidikan

Ingin Jadi Kepala Sekolah di Malang, Diklat Cakep Ya…

Diterbitkan

||

Ingin Jadi Kepala Sekolah di Malang, Diklat Cakep Ya…

Memontum Kota Malang – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Malang berupaya meningkatkan kualitas kepala sekolah di seluruh instansi pendidikan di Kota Malang.

Salah satu upaya tersebut, dengan mewajibkan calon kepala sekolah mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah (Diklat Cakep).

“Mulai tahun 2014 kalau tidak salah, stok calon kepala sekolah tinggal sedikit,” ungkap Kepala Dikbud Kota Malang, Suwarjana, Kamis (25/02) tadi.

Padahal menurutnya, calon kepala sekolah sebelum resmi menjabat harus lulus Diklat Cakep. Tak hanya sekolah negeri di Kota Malang, hal itu juga berlaku bagi sekolah swasta.

“Sekarang, mohon maaf, untuk jadi kepala sekolah itu harus lulus Diklat Cakep, baik sekolah negeri maupun swasta. Jadi kami tekankan pada teman-teman yayasan yang mendirikan sekolah bahwa kepala sekolah swasta pun yang diangkat oleh yayasan mereka harus mandiri untuk ikut Diklat Cakep,” tambah Suwarjana.

Baca juga: Bina Kesenian Tradisional Malang, Dikbud Gelar Malang Got Culture Talent

Pasalnya, dijelaskan Suwarjana, jika kepala sekolah belum mengikuti Diklat Cakep, sekolah tersebut tidak bisa menerima bantuan.

“Tak hanya itu, nanti bisa bermasalah di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kemudian kayak bantuan-bantuan tidak bisa mendapatkan, bahkan tidak bisa tandatangan di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) kalau mereka belum lulus Diklat Cakep,” tegasnya.

Meski begitu, untuk saat ini diakui pria yang pernah menjabat Kepala Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah itu, di Kota Malang tinggal 4 sekolah swasta yang belum ikuti Diklat Cakep.

“Insyaallah Kota Malang walaupun sekolah swasta, sudah tinggal 4 apa 6 sekolah yang belum ikut Diklat Cakep. Kalau negeri sudah pasti,” jelasnya.

Mulai bulan ini pun pihaknya sudah lakukan seleksi administrasi untuk calon kepala sekolah. Untuk seleksi pengetahuan umum

akan dilangsungkan dengan Lembaga Penyelenggara Pemberdayaan dan Peningkatan Calon Kepala Sekolah (LP3KS). (cw1/ed2)

Lanjutkan Membaca

Pendidikan

Dikbud Malang Rancang Kurikulum Muatan Lokal Pengganti Budi Pekerti

Diterbitkan

||

Dikbud Malang Rancang Kurikulum Muatan Lokal Pengganti Budi Pekerti

Memontum Kota Malang – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Malang berencana membuat kurikulum muatan lokal untuk pengganti budi pekerti. Hal ini dilakukan, untuk menetralisir mulai lunturnya pendidikan budi pekerti kepada generasi penerus bangsa.

“Saat awal menjabat di Dikbud Kota Malang, pendidikan karakter menjadi PR buat saya. Karena adik-adik kita sekarang, mulai luntur budi pekertinya,” ungkap Kepala Dikbud Kota Malang, Suwarjana, Kamis (25/02) tadi.

Menurut Suwarjana, sekolah-sekolah sudah melakukan penekanan pendidikan budi pekerti, namun dirasa masih belum efektif. Hal itu dikarenakan, pendidikan itu masih menjadi satu dengan mata pelajaran Pendidikan Agama.

“Sekolah di Kota Malang sudah melakukan, tapi hanya pagi hari dikumpulkan di suatu tempat ibadah bareng-bareng. Saya rasa itu kurang efektif,” tambah pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah itu.

Baca Juga: Penilaian Keseharian Jadi Syarat Kelulusan Siswa Kota Malang Tahun 2021

Oleh karena itu, pihaknya gerak cepat mengumpulkan pengawas, kepala sekolah, dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Hal itu, untuk membahas pembuatan kurikulum muatan lokal budi pekerti.

“Menurut kami, lebih efektif kalau pendidikan karakter budi pekerti masuk mata pelajaran sendiri. Kalau selama ini kan dititipkan di Pendidikan Agama,” paparnya.

Meski diakui Suwarjana akan ada resiko yang dihasilkan dengan penetapan muatan lokal ini, seperti penambahan jam pelajaran dan lama jam kerja guru juga bertambah, namun akan dicoba dan dievaluasi.

“Tapi tetap akan kami evaluasi terus bersama perangkat terkait. Doakan, nanti maksimal di tahun ajaran 2022, pendidikan itu sudah ada,” tuturnya. (cw1/sit)

Lanjutkan Membaca

Pendidikan

Dikbud Kota Malang Mulai Benahi PPDB

Diterbitkan

||

Dikbud Kota Malang Mulai Benahi PPDB

Memontum Kota Malang – Dalam rangka meningkatkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Malang, sedang menggodok Peraturan Wali Kota (Perwal) maupun Surat Edaran (SE).

Hal itu disampaikan Kepala Dikbud Kota Malang, Suwarjana, disela-sela acara Forum Diskusi Lintas Perangkat Daerah, Rabu (24/02) siang.

“Dalam waktu dekat, Insya Allah PPDB untuk Perwal dan SE sudah kami godok. Bagaimana kami pun akan membuat terobosan jangan sampai kekurangan sebelum-sebelumnya muncul lagi, dan pastinya kita pertahankan apa yang sudah bagus,” ungkap Suwarjana.

Dirinya menambahkan, untuk jalur prestasi di tahun ini akan dipilah, antara prestasi akademik maupun non akademik.

“Di kala jalur prestasi yang selama ini hanya jumlahnya 30 persen tetapi tidak memilahkan antara prestasi akademik maupun non akademik, di tahun ini akan kami bedakan. Katakanlah mungkin 20 persen untuk prestasi akademik 10 persen untuk non akademik,” tambah Suwarjana.

Baca juga: UN Dihapus, Disdikbud Kota Malang Upayakan Kriteria Kelulusan Siswa

Tidak hanya itu, pihaknya juga berkaca pada permasalahan PPDB sebelum-sebelumnya. Dimana banyak orang tua maupun wali murid protes tatkala anak mereka yang bersekolah di sekolah favorite kalah dengan sekolah pinggiran. Karena hanya memacu pada nilai rapor saja.

“Kemarin yang dimasalahkan oleh masyarakat kan anak di sekolah ibaratnya lebih favorit dengan sekolah yang pinggiran kok kalah. Karena nilai rapor lebih besar yang di sekolah non favorite, menurut masyarakat. Sehingga kami evaluasi lagi dan akan kami berlakukan indeks sekolah,” tandasnya.

Indeks sekolah yang dimaksud didapat dari rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) tiga tahun terakhir di sekolah tersebut.

Menurutnya jika menggunakan metode indeks sekolah, selain nilai rapor, bisa memberikan efek keadilan untuk para siswa.

“Kalau kita pakai dasar itu Insya Allah akan kelihatan sekolah yang, mohon maaf, bermutu atau tidak. Walaupun nilai rapornya mau ditinggikan, tapi nanti kalahnya di indeks sekolah,” tegasnya.

Begitupula perihal zonasi, dirinya mengaku sedang menggodok bersama pengawas sekolah, Dewan Pendidikan Kota Malang (DPKM), maupun Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

“Zonasi masih kami godok, karena anak yang berprestasi harus diwadahi lebih. Guna memberi semangat untuknya pribadi maupun juga kepada orang tua yang putra-putrinya,” jelas Suwarjana.

Baginya yang paling penting adalah harus mengamankan siswa-siswi yang berprestasi dengan memberi fasilitas lebih untuk tunjang peningkatan dan eksplorasi mereka. (cw1/sit)

Lanjutkan Membaca

Terpopuler