Connect with us

Pemerintahan

Kejaksaan Kota Malang Selamatkan Kerugian Negara Rp 131 Miliar

Diterbitkan

||

Kasi Pidum Wahyu Hidayatullah SH MH, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang Andi Darmawangsa SH MH dan Kasi Pidsus Ujang Supriadi SH MH. (gie)
Kasi Pidum Wahyu Hidayatullah SH MH, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang Andi Darmawangsa SH MH dan Kasi Pidsus Ujang Supriadi SH MH. (gie)

Memontum Kota Malang – Kejaksaan Negeri Kota Malang telah menyelamatkan kerugian negera sebesar Rp 131.302.426.188 terhitung sejak Januari 2020 hingga Juli 2020. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang Andi Darmawangsa SH MH usai melaksanakan upacara Hari Bhakti Adhyaksa ke 60 secara virtual di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang, Rabu (22/7/2020) pagi.

“Kami melaksanakan upacara Bhakti Adhyaksa ke 60. Dilaksanakan sederhana upacara virtual karena masih dalam kondisi pandemi. Capaian kinerja sejak Januari hingga Juli 2020, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, bidang inj telah menerima sekitar 200 surat kuasa khusus dan telah memulihkan sekitar Rp 500 juta. Kita mendapat surat kuasa khusus, kita lakukan penagihan ke beberapa pihak terkait BPJS, Pajak dan sebagainya kurang lebih Rp 500 juta,” ujar Andi.

Pidsus Kejaksaan Negeri Kota Malang melalaluii kegiatan penyelidikan dan penyidikan berhasil menyelamatkan kerugian negera Rp 131.302.426. 188. ” Ini dari penyelamatan proses penyelidikan, puldata dan pulbaket. Kedua dari denda, kami telah menyetorkan ke kas negara Rp 50 juta dan uang oenganti proses persidangan, kami telah menerima penyetoran uang pengembalian negara Rp 77,8 juta,” ujar Andi.

Untuk Pidum telah menyetorkan ke kas negera Rp 1,55 miliar dari tilang. Biaya perkara dari persidangan Rp 15,4 juta, melakukan pemusnahan Barang Bukti (BB) dari perkara yang sudah inkrah berupa 8 kg ganja, 1 kg SS, kosmwtik 10 dos, obat-obatan 1.874 ribu butir. Sedangkan Intel telah berhasil menyetorkan ke kas negara Rp 61,7 juta.

“Penyetoran ke kas negara atau ke kas Pemda ada yang berupa aset dan uang. Seperti halnya Pidsus ada 4 kasus seperti gedung Ramayana, RTH,” ujar Andi.

Dibahas juga tentang kasus Kayu Tangan Heritage Kota Malang. “Jadi Pelaksanaan belum diserahkan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Jadi proses belum final penyerahannya masih tanggung jawab rekanan. Selama ini tim kami turun menemukan beberapa hal yang diketahui. Ada perencanaan yang kurang mantap. Sevab jalan tersebut dilalui kendaraan namun kontruksinya kurang pas. Konteuksinya batu, pasir dan aspal. Jika kena air pasirnya akan berkurang. Tentunya membuat batunya goyah dan banyak yang rusak,” ujar Andi.

Meskipun saat ini pihak CV telah kembalikan uang Rp 282 juta ke kas daerah pada Senin (20/7/2020) dan pemeriksaan Kejaksaan tidak dilanjutkan, namun hal ini belumlah akhir. ” Ini belum final. Kejaksaan adalah pemeriksaan awal saat belum diserahkan ke PPK. Jadi nantinya pada akhir tahun masih ada peneriksaan dari BPK. Kalau BPK menemukan hal yang menyimpang ya bakal dilanjutkan,” ujar Andi. (gie/yan)

 

Kota Malang

Kemenag Terbitkan SE Nomor 13 Tahun 2021, Ini Tanggapan Wali Kota Sutiaji

Diterbitkan

||

Memontum Kota MalangKasus Covid-19 yang akhir-akhir ini naik tajam di berbagai daerah membuat Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan himbauan pembatasan kegiatan di rumah ibadah. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadat. Berkaitan dengan itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, merasa setuju dengan langkah Kemenag RI.

“Apalagi sekarang di berbagai daerah ada juga kasus munculnya varian baru. Saya rasa ini bagus untuk mencegah, mengendalikan, dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia,” ungkapnya, Jumat (18/06).

Baca Juga:

    Menurut Sutiaji, peningkatan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 memang diprediksi 1 bulan setelah lebaran.

    “Saya rasa semua mulai meningkat. Apalagi 1 bulan setelah lebaran memang diprediksi terjadi peningkatan,” sambungnya.

    Orang nomor satu di Kota Malang itu menekankan bahwa harus ada penguatan pengendalian Covid-19, sehingga tak makin menimbulkan bahaya.

    “Salah satu diantaranya ya Idul Adha bulan depan tidak boleh mudik. Tempat ibadah ada pembatasan, dalam artian protokol kesehatan (prokes) diterapkan dengan ketat,” bebernya.

    Namun berkaitan dengan teknis lebih lanjut untuk respon SE Kemenag tersebut, Wali Kota Sutiaji mengaku belum menyusun teknisnya.

    “Pasti nanti ada perubahan atau penyesuaian, cuma belum ada teknisnya. Seperti saat sholat nanti bagaimana dan sebagainya,” ujarnya.

    Terakhir pihaknya berharap dengan makin dikuatkannya Masjid Tangguh di Kota Malang, juga dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Covid-19. “Mudah-mudahan kita bisa menjalankan itu. Karena tetap, Masjid Tangguh juga harus dikuatkan,” tegas Sutiaji. (mus/ed2)

    Lanjutkan Membaca

    Kota Malang

    Kasus Covid-19 Kota Malang Naik, Wali Kota Sutiaji Akan Galakkan Operasi Gabungan Lagi

    Diterbitkan

    ||

    Memontum Kota Malang – Tingkat kasus baru pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Malang, terus menunjukkan tren yang fluktuatif. Meski begitu, Wali Kota Malang, Sutiaji, menghimbau masyarakat tak perlu cemas secara berlebihan.

    “Insyaallah, tingkat kenaikan terkendali walaupun fluktuatif. Yang penting, jangan ada kecemasan. Karena kuncinya adalah, bisa dikendalikan. Kalau tidak bisa dikendalikan, itu yang bahaya,” ujarnya, Kamis (17/06) tadi.

    Baca Juga:

      Meski begitu, pihaknya menekankan tidak boleh lengah dalam penerapan protokol kesehatan (prokes). Pasalnya, varian virus baru sudah masuk di beberapa wilayah Jawa Timur.

      “Saya semalam ditelfon oleh Epidemolog Provinsi, bahwa varian virus Delta sudah masuk di Jatim. Dan sekarang sedang tracing, mudah-mudahan tidak menyebar ke daerah lain, apalagi Kota Malang,” sambungnya.

      Berkaitan dengan tindak lanjut makin mengganasnya Covid-19, Sutiaji mengatakan, bahwa pihaknya akan segera melakukan operasi gabungan kembali. “Akan dirapatkan dulu, Insyaallah kita akan melakukan operasi gabungan lagi ke titik-titik tertentu. Untuk menyadarkan masyarakat tertib Prokes,” tambahnya.

      Namun, dirinya menampik, jika memberlakukan lockdown di Kota Malang. Pasalnya, dengan penguatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro, masih dirasa mampu menanggulangi penyebaran Covid-19.

      “Selain itu kita juga masih berupaya terus berikan literasi pada masyarakat. Bahwa ketika sakit jangan takut ke dokter atau puskesmas terdekat. Karena sekarang banyak warga yang tidak berani berobat, takut tertular Covid-19 di Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes),” paparnya.

      Senada dengan Wali Kota Sutiaji, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, dr Husnul Muarif, juga menyatakan bahwa peningkatan kasus fluktuatif. Hingga menyebabkan Bed Occupancy Ratio (BOR) cukup tinggi.

      “BOR ICU sudah mencapai 50 persen lebih, kalau BOR isolasi 30 persen. Masih aman sebenarnya, namun perlu waspada. Karena kalau sudah di angka 65 persen, harus ada plan penambahan tempat tidur,” katanya.

      Pria yang pernah menjabat sebagai Direktur RSUD Kota Malang ini pun juga menjelaskan bahwa mayoritas pasien yang dirawat di Kota Malang berasal dari luar kota. “Di RSSA mayoritas pasien covid-19 dari luar kota. Sedangkan di RS Lapangan Idjen Boulevard mayoritas warga Kota Malang,” terangnya. (mus/sit)

      Lanjutkan Membaca

      Pemerintahan

      Wali Kota Tegaskan LLTT Hadir Demi Wujudkan Kota Malang Bebas BABS

      Diterbitkan

      ||

      Memontum Kota Malang – Capaian akses sanitasi layak di Kota Malang, terus meningkat. Berdasarkan data terbaru Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP), Kota Malang makin sejalan dengan mimpi bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF).

      “Capaian akses sanitasi layak terus meningkat dan telah menyentuh angka 84,12 persen pada tahun 2020,” kata Wali Kota Malang, Sutiaji, Kamis (17/06) tadi.

      Baca juga:

      Sehingga, tambahnya, UPT Pengolahan Air Limbah Daerah (PALD) DPUPRPKP memiliki komitmen menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Yaitu, melalui Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT), penyedotan lumpur tinja dari tangki-tangki septik dilakukan secara terjadwal atau berkala.

      “LLTT tidak menghilangkan keberadaan layanan on call. Keduanya dibutuhkan karena LLTT hanya memberikan layanan di waktu yang sudah dijadwalkan, sedangkan layanan on call memberikan layanan pada waktu-waktu insidentil lainnya,” jelas Sutiaji.

      Bagi masyarakat yang membutuhkan layanan ini bisa menghubungi layanan call center UPT PALD, 0341 564000 atau 0895390640000. “Ada berbagai manfaat yang diperoleh dari layanan penyedotan terjadwal ini. Antara lain, meringankan belanja rumah tangga karena pembayaran diangsur setiap bulan, tidak ragu menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih, dapat memperbaiki kualitas dan kesehatan masyarakat, serta memelihara fungsi tangki septic,” kata Sutiaji.

      Pemilik kursi N1 itu menegaskan, memang harus ada kolaborasi antara sarana dan prasarana yang disediakan dengan pola hidup masyarakat. “Perilaku masyarakat harus terbangun dengan baik dan sarana prasarana kita siapkan bisa digunakan. Sehingga kalau sudah saatnya sedot WC dia tidak perlu repot lagi karena sudah ada rutinitas,” sambungnya.

      Karena waktu yang sudah terjadwal, dipastikan tidak ada penumpukan yang nanti akan berkaitan dengan higienis sumber air bawah tanah. Dan kolaborasi dengan stakeholder sudah terjalin dengan baik. Sejauh ini pun sudah ada 14 perusahaan yang bergabung dengan Pemkot Malang.

      “Pembiasaan pola hidup bersih dan sehat sangatlah penting. Rencananya, Pemkot Malang akan berkolaborasi juga dengan TP PKK Kota Malang melalui dasa wisma,” papar Wali Kota.

      Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Hadi Santoso, mengatakan bahwa kesadaran masyarakat akan kebersihan sanitasi telah berangsur meningkat. Hal itu dibuktikan dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pembuangan limbah secara terjadwal cenderung meningkat.

      “Pembuangan limbah oleh perusahaan sedot tinja saat ini juga terarah di Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) Supit Urang. Di IPLT itu, limbah akan diolah dan dimanfaatkan menjadi pupuk,” ucap pria yang akrab disapa Soni itu.

      Kemudahan pembayaran pun juga diberikan karena jadwal pembuangan tidak tentu. “Maka jam operasional kami 24 jam. Nanti bayarnya pake barcode saja di IPLT. Selain itu, sebenarnya target utama dari Bapak Wali bukanlah untuk meningkatkan pendapatan, tetapi meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dengan melakukan penyedotan lumpur tinja secara terjadwal,” beber pria yang pernah menjabat sebagai Pjs Sekda Kota Malang itu.

      Dengan menggandeng Perumda Air Minum Tugu Tirta, ke depan pembayaran bisa diangsur setiap bulan yang dititipkan di rekening PDAM. Tarif pengurasan tangki septik dipatok Rp 15 ribu per kubik. (hms/mus/sit)

      Lanjutkan Membaca

      Terpopuler