Connect with us

Pemerintahan

Satgas Covid Kota Malang Sasar Kafe di Kendalsari, 3 Pelanggan Reaktif Dibawa ke Rumah Isolasi

Diterbitkan

||

Satgas Covid Kota Malang Sasar Kafe di Kendalsari, 3 Pelanggan Reaktif Dibawa ke Rumah Isolasi

Memontum Kota MalangOpsgab penertiban dan penegakan protokol Covid 19 bersama Walikota Malang, kali ini menyasar kafe di daerah Kendalsari (7/7/2020) sekitar pukul 21.00. Pengunjung yang masih baanyak di kafe, langsung dilakukan rapid test massal.

Beberapa pengunjung yang mulai kelabakan, segera diamankan dan dilakukan rapid test di tempat. Ada juga pelanggan yang sedang menikmati bersama keluarga dan anak-anaknya. Petugas langsung memisahkan dari pengunjung lain, agar anak kecil tidak berada di kerumunan.

“Kegiatan ini dilakukan secara random. Hari ini juga random tidak bisa ditebak. Titik-titik lokasi juga random dan waktu juga kita rahasiakan agar tidak bocor kemana-mana. Kita merasa prihatin karena OTG (Orang Tanpa Gejala.red) di Malang luar biasa penambahan kasusnya. Banyak dari OTG, karena OTG diyakini mereka tetap akan berkeliaran. Tapi tetap membawa virus bahaya bagi orang lain di sekitarnya, apalagi kerumunan,” ujar Walikota Malang Sutiaji.

Dari hasil rapid test kemarin, dari sekitar 140 orang, tercatat 3 yang reaktif dan langsung dibawa ke rumah isolasi di Jl Kawi.

“Ini pembelajaran bagi kita, bersama pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran covid. Di rumah isolasi terdapat 50 bed dan sekarang sudah terisi 15 dengan yang sekarang,” ujarnya.

Banyak pelanggan yang tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak, itu sudah menyalahi protokol kesehatan. Pihak cafe yang harus bertanggung jawab mendapatkan imbasnya untuk penutupan sementara dengan jangka waktu yang belum ditentukan. Pihak pengelola cafe juga dianjurkan Walikota Malang untuk memperhatikan protokol kesehatan mulai dari masker, peralatan cuci tangan di setiap titik dan tempat duduk yang bisa menjaga jarak.

Baca : Kota Malang Zona Merah, Opsgab Digeber, Pengunjung Kafe Reaktif Dikirim ke Rumah Isolasi

Walikota menyampaikan dengan tegas. “Kami akan cek terus untuk benar-benar menerapkan protokol dan alat-alatnya. Pengelola juga di wajibkan untuk menegur konsumen untuk memakai masker. Jika ada pembiaran atau tidak menaati protokol kesehatan tidak menutup kemungkinan akan dicabut izin usahanya agar bisa merasa jera. Pemerintah hadir untuk memberi jaminan kepada masyarakat kita,” tutupnya. (mg1/yan)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Wawali Minta Laskar Perencana Mampu Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Diterbitkan

||

oleh

Memontum Kota Malang – Laskar perencana harus bisa membedakan mana kebutuhan masyarakat dan mana keinginan masyarakat. Karena prioritas pembangunan adalah memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Malang.

“Tugas utama laskar perencana nantinya adalah meningkatkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam forum diskusi atau musyawarah dalam Musrenbang dan bahkan sejak tahapan rembug RW dan Pra Musrenbang,” kata Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, saat membuka Bimtek kepada tenaga pendamping Musrenbang kelurahan kecamatan di salah satu hotel di Kota Malang, Rabu (25/11) tadi.

Salah satunya, tambah Wawali, dengan menggali dan menginventarisir permasalahan yang terjadi serta isu-isu pembangunan yang berkembang di masyarakat. Untuk kemudian, memandu atau mendampingi masyarakat dalam merumuskan usulan kegiatan yang merupakan solusi konkret atas permasalahan atau isu tersebut. “Termasuk, dalam menentukan prioritas atas usulan kegiatan yang disepakati,” ujarnya.

Laskar perencana saat ini, lanjutnya, sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, membantu tugas Bappeda menerjemahkan hasil Musrenbang ke dalam kamus usulan. Lalu, melakukan input ke dalam aplikasi E-Musrenbang SIPD.
Wawali juga berpesan, kepada Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat di lingkungan Pemkot Malang, untuk mengoptimalkan peran para laskar perencana secara optimal sejak proses rembug RW, Pra Musrenbang sampai dengan Musrenbang.

“Mohon kenali profil laskar perencana untuk masing-masing kecamatan atau kelurahan. Libatkan mereka secara aktif dalam proses musrenbang dan support mereka,” tuturnya.
Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu, mengatakan tujuan dilaksanakannya bimtek tersebut adalah untuk meningkatkan pemahaman Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat kelurahan dan kecamatan. Serta, pendampingnya dalam rangka pelaksanaan teknis Musrebang Kota Malang. (rhd/sit)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Belajar dari Pengalaman Langsung Kesembuhan Penyintas COVID-19

Diterbitkan

||

Logo KPCPEN.

Pola Makan dengan Asupan Makanan Tinggi Kalori dan Tinggi Protein Merupakan Treatment

Memontum Jakarta – Tanpa ada gejala demam, Twindy Rarasati langsung mengalami gejala sesak nafas. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, dirinya dinyatakan positif COVID-19.

“Awalnya, saya langsung sesak nafas. Sakit kepala, kelelahan, hilangnya indera penciuman dan pengecapan. Tapi saya tidak mengalami demam atau batuk,” jelasnya.

Hal ini diceritakan Twindy, yang berprofesi sebagai dokter, dalam Dialog Produktif dengan tema ‘Vaksin Sebagai Perencanaan Preventif Kesehatan’ yang diselenggarakan di Media Center Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Senin (23/11).

Menurutnya, ada banyak sekali gejala yang dapat timbul ketika terinfeksi virus Corona. Karena itu penting, untuk selalu memperhatikan perubahan yang terjadi pada tubuh.

“Saya sempat dirawat di rumah sakit selama dua minggu dan lanjut isolasi mandiri dua minggu lagi. Baru kemudian, dinyatakan sembuh dan bisa kembali bekerja,” jelasnya.

Diceritakan Twindy, selama proses recovery, indera perasa dan penciuman pelan-pelan berangsur pulih setelah empat atau lima hari dia kehilangan dua kemampuan indra tersebut.

“Mengatur pola makan dengan asupan makanan tinggi kalori, tinggi protein sebagai usaha meningkatkan imunitas,” ujarnya menjelaskan treatment yang dilakukan sepanjang proses pemulihan.

Karena berprofesi sebagai dokter dan berada di garda terdepan, Twindy sadar bahwa risiko tertular lebih besar. Untuk mencegah risiko penularan, Twindy melakukan mitigasi terlebih dahulu.

“Saya sudah menerapkan protokol kesehatan di rumah. Ada ruangan terpisah dan sudah ada alurnya. Aktivitas makan juga tidak dapat dilakukan bersama untuk mengurangi risiko tertularnya anggota keluarga lainnya,” tuturnya.

Berdasarkan pengalamannya sebagai penyintas, Twindy mengungkapkan, bahwa protokol kesehatan harus sebaik-baiknya dilakukan.

“Tanggung jawab menjalankan protokol kesehatan ada di diri kita sendiri dan jangan lupa untuk terus update ilmu agar bisa tahu apa yang harus dilakukan. Terus berjuang melawan COVID-19 dan tetap semangat. Kita bisa bangkit dan overcome,” tutupnya. (kpc/sit/adv)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

BPKH-DPR RI Gelar FGD, Dorong Penguatan Regulasi Dana Haji

Diterbitkan

||

FGD BPKH dan aggota Komisi XI DPR RI Ir Andreas Eddy Susetyo MM. (gie)
FGD BPKH dan aggota Komisi XI DPR RI Ir Andreas Eddy Susetyo MM. (gie)

Memontum Kota Malang – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melakukan Focus Group Discussion (FGD) yang bertemakan ‘Optimalisasi Dana Haji dan Kemaslahatan’ bersama DPR RI dan MUI di Rayz Hotel Malang, Sabtu (21/11/2020) pagi. Salah satunya BPKH membahas penguatan regulasi dana haji.

Acara yang dihadiri oleh anggota badan pelaksana bidang kesekretariatan badan dan kemaslahatan BPKH Dr Rahmat Hidayat SE MT, anggota pelaksana Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas BPKH Dr Beny Witjaksono MM, anggota Komisi XI DPR RI Ir Andreas Eddy Susetyo MM, Ketua MUI Kota Malang KH Misno Fadhol Hija ini membahas penguatan regulasi untuk optimalisasi dana haji. Investasi sektor riil dengan tetap memegang prinsip syariah.

Komisi XI DPR RI Ir Andreas Eddy Susetyo mengatakan BPKH dapat menggerakan sektor ekonomi Indonesia dengan memaksimalkan pengelolaan dananya dengan prinsip syariah.

“Pertama kita menginginkan selain investasi dalam bentuk instrumen keuangan serti Sukuk dan juga perbankan. Kita juga mendorong BPKH dapat melakukan investasi langsung. Masih ada keterbatasan dalam undang-undang masalah mengenai problem dan resikonya,” ujar Andreas.

Optimalisasi ini harus tetap memegang prinsip syariah. “Banyak juga potensinya mengikuti kepada ekonomi syariah, seperti mendorong produk makanan syariah, kosmetik bahkan wisata. Harus ada perencanaan dimana untuk investasi jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Intinya kita tidak menginginkan BPKH ‘tidur’. Kita inginkan dana setoran dari umat itu betul-betul efektif, optimal dengan mempertahankan kaidah syariah,” ujar Andreas.

Dalam kesempatan itu Andreas memaparkan mengenai pembebasan pajak untuk lembaga sosial dan keagamaan (termasuk BPKH) yang tercantum dalam UU Cipta Karya. Andreas berharap pembebasan pajak untuk BPKH dapat meningkatkan nilai manfaat yang dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan umat.

Pelaksana bidang investasi surat berharga dan emas BPKH Dr Beny Witjaksono MM menyebutkan bahwa perlu ada tinjauan regulasi pengelolaan dana haji. Karena dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, penggunaan nilai manfaat sangat terbatas. Padahal, BPKH sebagai lembaga pengelolaan keuangan perlu membutuhkan modal, untuk menambal resiko yang dihadapi.

“Dalam pasal yang ada, pengunaan nilai manfaat hanya terbatas. Satu untuk subsidi, kedua berikan dana kemaslahatan umat dan ketiga pemberian nilai manfaat kepada jamaah saja. Apabila regulasi telah mengatur kelonggaran penggunaan nilai manfaat. Misalnya, mengucurkan investasi di sektor riil, maka nantinya dapat memperkuat BPKH secara modal,” ujar Beny.

Dia mengatakan bahwa perlunya ditinjau UU 34 Tahun 2014, tentang penggunaan nilai manfaat yang sangat terbatas.

“Permodalan penting untuk mengcover resiko. Kalau kita tidak punya cadangan, kita cenderung hanya investasi ke instrumen yang tidak beresiko. Apabila regulasi sudah mengatur boleh menyisihkan keuntungan atau nilai manfaat. Nilainya akan cukup besar, jika diinvestasikan,” ujar Beny.

Saat ini dana haji ada sebesar Rp 142 triliun. Nilai manfaatnya akan ditutup di kisaran Rp 7,2 trilian sampai Rp 7,5 triliun tahun ini.

“Kalau setahun bisa pupuk itu, akan luar biasa. Karena bank syariah paling kecil buku 1 modalnya hanya dibawah Rp 1 triliun, dan kalau buku 2 diatas Rp 1 triliun. Jika ada undang-undang meluruskan itu, maka kita bisa punya modal atau cadangan. Memberikan peluang BPKH bisa mencadangkan nilai manfaatnya,” ujar Beny. (gie)

Lanjutkan Membaca

Terpopuler