Connect with us

Pemerintahan

PSBB Kota Malang, FMPC: Sutiaji Rugikan Masyarakat

Diterbitkan

||

PSBB Kota Malang, FMPC Sutiaji Rugikan Masyarakat

Memontum Kota Malang – Gubernur Jatim Khofifah, Sabtu 9 Mei 2020 siang, telah menyetujui pemberlakuan PSBB di Malang.Raya. Bahkan Khofifah menyatakan jika Minggu 10 Mei 2020, pihaknya akan mengajukan ke Menkes, untuk mendapatkan persetujuan.

Baca : Gubernur Jatim Restui PSBB Malang Raya, Segera Ajukan ke Menkes

Namun rancunya, sebelum persetujuan PSBB Malang Raya ini, Pemerintah Pusat melalu Menhub Budi Karya Sumadi menyatakan jika mulai Kamis (7/5/2020) semua moda transportasi boleh beroperasi lagi.

Baca : Pemerintah Izinkan Semua Moda Transportasi Beroperasi Besok dengan Batasan Kriteria Penumpang

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Pemerintah Izinkan Semua Moda Transportasi Beroperasi Besok dengan Batasan Kriteria Penumpang”, https://nasional.kompas.com/read/2020/05/06/11345521/pemerintah-izinkan-semua-moda-transportasi-beroperasi-besok-dengan-batasan.

Tentu saja hal ini memantik reaksi dari MUI. Karena kebijakan untuk beribadah di masjid belum dilonggarkan. Pemerintah diminta tegas mengumumkan kondisi wabah Covid-19 ini sudah terkendali dan aman kepada rakyat. Hak rakyat mendapat informasi agar masjid dibuka dan bisa mengadakan ibadah di masjid lagi.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dr Anwar Abbas Sabtu (9/5/2020). Pernyataannya itu menanggapi sikap pemerintah yang dinilai ambigu dengan mengeluarkan keputusan melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pembukaan lapangan udara, pengoperasian semua moda transportasi umum.

Menurut Abbas, agar tidak terjadi kebingungan di kalangan umat sehubungan keluarnya keputusan baru pemerintah maka MUI meminta ketegasan sikap pemerintah tentang penyebaran Covid-19 apakah sudah terkendali atau belum.

Baca : MUI: Transportasi Umum Dibuka, Mestinya Masjid Juga

Demikian juga usulan Walikota Malang Sutiaji untuk memberlakukan PSBB di Kota Malang, kembali mendapat reaksi keras dari Forum Masyarakat Peduli Covid-19 (FMPC-19). Melalui Sudarno, forum ini sudah pernah menyampaikan keresahan masyarakat jika PSBB diterapkan. Pertimbangannya, sebelum PSBB, kondisi ekonomi sosial sudah terpuruk. Apalagi jika diterapkan pembatasan yang represif ditengah keterpurukan seperti ini.

Hidup rakyat sudah berat, masih ditambah lagi sikap represif saat PSBB. Ini bisa memicu ketegangan psikis dan sosial, hingga konflik horisontal dan vertikal.

Baca : Pemkot Malang Ajukan PSBB, Picu Keresahan Masyarakat

“Sejak awal, Walikota Malang tidak memiliki konsep tentang bagaimana menangani covid 19 yang juga melanda di Kota Malang. Selama ini PSBB selalu yang dijadikan kebijakan utama dalam merespon covid 19, tentunya hal ini akan sangat merugikan masyarakat,” tegas Sudarno.

Kerugian dan tertekannya masyarakat akan semakin berat ketika masyarakat tidak mengetahui intervensi kebijakan seperti apa yang akan diambil oleh Pemerintah Kota Malang ketika PSBB ini diberlakukan. Tentunya derita rakyat akan semakin dalam, imbuh Sudarno.

Tidak adanya kepastian bagi rakyat bagaimana pemenuhan pangan selama PSBB berlangsung. Tentunya pangan yang secara simulasi mencukupi kebutuhan masyarakat bukan hanya ala kadarnya. Pun dengan kesehatan rakyat juga perlu untuk diperhatikan dalam kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah, lanjut Sudarno.

Kondisi Ini tentunya juga perlu untuk di publish tentang road map (peta jalan) seperti apa kebijakan pemerintah dalam menangani Covid 19 ini. Faktanya road map ini tidak pernah ada dan menjadi mitigasi kebijakan pemerintah Kota Malang.

“PSBB pun, saya yakin tidak akan menyelesaikan masalah covid 19,” tukas Sudarno dari Forum Masyarakat Kota Malang Peduli Covid-19. (yan)

 

Kota Malang

Ingin Silaturahim dengan Wali Kota Sutiaji? Begini Caranya

Diterbitkan

||

Memontum Kota Malang – Tidak mengadakan Open House, bukan berarti menutup diri dari tali silaturahmi. Selain melakukan halal bi halal online bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Wali Kota Malang, Sutiaji, juga mengajak masyarakat Kota Malang, bersilaturahim virtual melalui akun Instagram pribadinya.

Inovasi yang dinamai Silaturahim Virtual (SILVI) ini, memanfaatkan sosial media Instagram sebagai platform untuk tetap menjalin tali persaudaraan. “Pandemi jangan surutkan semangat silaturahim. Kita harus bisa memanfaatkan teknologi, untuk sambung rasa dan koneksi hati,” ujar Wali Kota Malang, Jumat (14/05) tadi.

Baca Juga:

    Mengingat Rumah Dinas Wali Kota Malang yang tidak melakukan Open House di momen Idul Fitri kali ini, maka silaturahmi yang bisa diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, ini pun berkonsep cukup sederhana dan memungkinkan dilakukan di masa pandemi. “Jujur, saya cukup bersedih, tidak dapat menerima tamu, baik keluarga, kerabat, jajaran Pemkot Malang, maupun para kolega. Namun, situasi dan kondisinya memang tidak memungkinkan. Kesehatan dan keselamatan, perlu diutamakan. Karena tidak memungkinkan open house, maka, diinisiasilah open account,” jelasnya.

    Bagi masyarakat yang ingin SILVI bersama orang nomor satu di Kota Malang ini, cukup memposting foto bersama keluarga atau orang terdekat melalui Instagram Story. Kemudian tag dan mention Instagram orang-orang yang ada di foto tersebut dan Instagram Sutiaji, @sam.sutiaji

    “Selanjutnya, silahkan beri pantun ucapan lebaran yang kreatif dengan menuliskan hastag #SilaturahimVirtual. Nanti postingan akan direpost melalui Instagram Story saya,” papar pemilik kursi N1 itu. Tidak lupa, dirinya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah, untuk warga Kota Malang yang merayakan. “Saya pribadi dan kami sekeluarga mohon maaf atas salah dan khilaf teriring doa semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah,” pungkasnya. (hms/mus/sit)

    Lanjutkan Membaca

    Pemerintahan

    Siasati Larangan Open House, Pemkot Malang Gelar Halal Bihalal Online

    Diterbitkan

    ||

    Memontum Kota Malang – Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, membuat perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 H, tidak seperti biasanya. Terlebih, Aparatur Sipil Negara (ASN), pun tidak diperkenankan menggelar Open House, guna mencegah penularan virus Covid-19. Mensiasati hal itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, hari ini atau Kamis (13/5), tetap melaksanakan jalin silaturahmi dan halal bihalal, dengan melakukan secara virtual atau online.

    “Karena memang masih dalam suasana pandemi, sehingga pertemuan-pertemuan fisik harus diminimalisir. Selain itu, Pemerintah juga telah mengeluarkan instruksi untuk tidak menggelar open house. Maka, kembali Halal bihalal secara virtual, kita lakukan,” ujar Wali Kota Malang, Sutiaji.

    Baca juga:

    Saat Halal bi Halal bersama jajarannya, orang nomor satu di Kota Malang itu, turut didampingi oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Malang, Widayati Sutiaji dan keluarga.

    Sementara Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, pun juga bersama istri, Elly Sofyan Edi. Hadir pula, Pjs Sekda, Hadi Santoso, jajaran Staf Ahli, Asisten, Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan Perusahaan Daerah, Kabag, Camat dan Lurah.

    Halal bihalal virtual kali ini pun juga bertepatan dengan ulang tahun pemilik kursi N1 itu. “Mari semua jajaran Pemkot Malang terus mengkampanyekan protokol kesehatan (Prokes). Terus meningkatkan mutu layanan dan menjaga soliditas,” tambahnya.

    Tidak hanya Halal bi Halal secara daring, Wali Kota Sutiaji beserta keluarga juga menggelar dan menunaikan ibadah Sholat Ied di rumah dinas. “Saya sholat di rumah,” tuturnya. (hms/mus/sit)

    Lanjutkan Membaca

    Kota Malang

    Apel Kesiapan Pengamanan Malam Takbir, Wali Kota Sutiaji Ingatkan Tindakan Represif

    Diterbitkan

    ||

    Memontum Kota Malang – Demi mengoptimalkan penerapan himbauan larangan takbir keliling, Wali Kota Malang, Sutiaji, menggelar apel bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Rabu (12/05) tadi. Apel Gelar Pasukan Kesiapan Pengamanan Malam Takbir yang berlangsung di Halaman Balai Kota Malang, diikuti oleh pasukan dari TNI dan Polri, Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemadam Kebakaran (Damkar), Senkom dan beberapa komunitas masyarakat lainnya.

    Wali Kota Sutiaji mengatakan, bahwa pihaknya telah sepakat bahwa di wilayah Kota Malang, melarang pelaksanaan takbir. “Jelas, berpedoman pada SE yang dikeluarkan ibu Gubernur, takbir keliling dilarang. Oleh karena itu usai apel nanti, 300 personil akan keliling ke sejumlah titik di Kota Malang untuk menegakkan aturan,” ujar Sutiaji.

    Baca Juga:

      Dijelaskan orang nomor satu di Kota Malang itu, jika ditemukan pelanggar, akan dihimbau tanpa tindakan represif. “Bila nanti masih ditemukan yang melaksanakan takbir keliling, akan dipulangkan,” tambahnya.

      Sementara itu, untuk Sholat Ied yang tahun ini diperbolehkan, Sutiaji menyatakan, bahwa pihaknya bersama Forkopimda sudah melakukan koordinasi langsung dengan para takmir masjid. “Intinya kita sudah berkomunikasi jauh-jauh hari terkait dengan penerapan protokol kesehatan (Prokes). Jangan sampai terjadi kerumunan di masjid, kalau bisa Sholat Ied di sekitar rumah. Saya saja besok sholat bersama keluarga di rumah,” jelasnya.

      Berkaitan dengan itu, orang nomor satu di Kota Malang juga menjelaskan, bahwa apakah besok Alun-Alun Merdeka akan dibuka untuk menampung jamaah Sholat Ied atau tidak. Menurutnya, hal tersebut sifatnya kondisional, melihat banyak atau tidaknya masyarakat yang menjalankan Sholat Idul Fitri di Masjid Jami’.

      “Sebenarnya, itu kan dibuka karena emergency. Bukan dibuka untuk umum. Daripada di dalam Masjid Jami’ itu penuh, sesak dan terjadi kerumunan, maka ditaruh di alun-alun. Jadi besok dibuka atau tidak, kondisional,” jelas pemilik kursi N1 itu.

      Selain takbir keliling dan Sholat Ied, Sutiaji juga menekankan pada aktifitas ziarah makam. Dimana kegiatan tersebut diperbolehkan selama menaati dan tidak melanggar Prokes.

      “Ziarah makam tetap dibolehkan sepanjang itu tidak melanggar prokes. Sebenarnya sudah berkali-kali saya sampaikan konsennya di Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro, karena makam kan lokasinya juga di RT atau RW. Penguatan disitu, kalau ada yang langgar prokes ketua RT atau RW dan masyarakat sekitar bisa menegur,” paparnya. (hms/mus/sit)

      Lanjutkan Membaca

      Terpopuler