Connect with us

Pemerintahan

PSBB Kota Malang, FMPC: Sutiaji Rugikan Masyarakat

Diterbitkan

||

PSBB Kota Malang, FMPC Sutiaji Rugikan Masyarakat

Memontum Kota Malang – Gubernur Jatim Khofifah, Sabtu 9 Mei 2020 siang, telah menyetujui pemberlakuan PSBB di Malang.Raya. Bahkan Khofifah menyatakan jika Minggu 10 Mei 2020, pihaknya akan mengajukan ke Menkes, untuk mendapatkan persetujuan.

Baca : Gubernur Jatim Restui PSBB Malang Raya, Segera Ajukan ke Menkes

Namun rancunya, sebelum persetujuan PSBB Malang Raya ini, Pemerintah Pusat melalu Menhub Budi Karya Sumadi menyatakan jika mulai Kamis (7/5/2020) semua moda transportasi boleh beroperasi lagi.

Baca : Pemerintah Izinkan Semua Moda Transportasi Beroperasi Besok dengan Batasan Kriteria Penumpang

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Pemerintah Izinkan Semua Moda Transportasi Beroperasi Besok dengan Batasan Kriteria Penumpang”, https://nasional.kompas.com/read/2020/05/06/11345521/pemerintah-izinkan-semua-moda-transportasi-beroperasi-besok-dengan-batasan.

Tentu saja hal ini memantik reaksi dari MUI. Karena kebijakan untuk beribadah di masjid belum dilonggarkan. Pemerintah diminta tegas mengumumkan kondisi wabah Covid-19 ini sudah terkendali dan aman kepada rakyat. Hak rakyat mendapat informasi agar masjid dibuka dan bisa mengadakan ibadah di masjid lagi.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dr Anwar Abbas Sabtu (9/5/2020). Pernyataannya itu menanggapi sikap pemerintah yang dinilai ambigu dengan mengeluarkan keputusan melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pembukaan lapangan udara, pengoperasian semua moda transportasi umum.

Menurut Abbas, agar tidak terjadi kebingungan di kalangan umat sehubungan keluarnya keputusan baru pemerintah maka MUI meminta ketegasan sikap pemerintah tentang penyebaran Covid-19 apakah sudah terkendali atau belum.

Baca : MUI: Transportasi Umum Dibuka, Mestinya Masjid Juga

Demikian juga usulan Walikota Malang Sutiaji untuk memberlakukan PSBB di Kota Malang, kembali mendapat reaksi keras dari Forum Masyarakat Peduli Covid-19 (FMPC-19). Melalui Sudarno, forum ini sudah pernah menyampaikan keresahan masyarakat jika PSBB diterapkan. Pertimbangannya, sebelum PSBB, kondisi ekonomi sosial sudah terpuruk. Apalagi jika diterapkan pembatasan yang represif ditengah keterpurukan seperti ini.

Hidup rakyat sudah berat, masih ditambah lagi sikap represif saat PSBB. Ini bisa memicu ketegangan psikis dan sosial, hingga konflik horisontal dan vertikal.

Baca : Pemkot Malang Ajukan PSBB, Picu Keresahan Masyarakat

“Sejak awal, Walikota Malang tidak memiliki konsep tentang bagaimana menangani covid 19 yang juga melanda di Kota Malang. Selama ini PSBB selalu yang dijadikan kebijakan utama dalam merespon covid 19, tentunya hal ini akan sangat merugikan masyarakat,” tegas Sudarno.

Kerugian dan tertekannya masyarakat akan semakin berat ketika masyarakat tidak mengetahui intervensi kebijakan seperti apa yang akan diambil oleh Pemerintah Kota Malang ketika PSBB ini diberlakukan. Tentunya derita rakyat akan semakin dalam, imbuh Sudarno.

Tidak adanya kepastian bagi rakyat bagaimana pemenuhan pangan selama PSBB berlangsung. Tentunya pangan yang secara simulasi mencukupi kebutuhan masyarakat bukan hanya ala kadarnya. Pun dengan kesehatan rakyat juga perlu untuk diperhatikan dalam kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah, lanjut Sudarno.

Kondisi Ini tentunya juga perlu untuk di publish tentang road map (peta jalan) seperti apa kebijakan pemerintah dalam menangani Covid 19 ini. Faktanya road map ini tidak pernah ada dan menjadi mitigasi kebijakan pemerintah Kota Malang.

“PSBB pun, saya yakin tidak akan menyelesaikan masalah covid 19,” tukas Sudarno dari Forum Masyarakat Kota Malang Peduli Covid-19. (yan)

 

Pemerintahan

PAD 2021 Diproyeksikan Capai Rp 1,8 Trilliun

Diterbitkan

||

Suasana rapat paripurna penyampaian ringkasan nota Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.
Suasana rapat paripurna penyampaian ringkasan nota Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Memontum Kota Malang – Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan ringkasan nota Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Jalan Tugu Kota Malang, Senin (26/10) tadi. Dalam penjelasannya, PAD untuk Tahun anggaran 2021, ditargetkan mampu menembus angka hingga Rp 1,8 trilllun.

“Rincian pendapatan sebagai berikut, anggaran pajak ditargetkan sebesar Rp 511 milyar, retribusi daerah sebesar Rp 45 milyar, target hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp 36 milyar,” kata Sutiaji dalam penyampaian rapat paripurna.

Terkait pendapatan transfer Tahun 2021, ditargetkan sebesar Rp 1,1 trilliun dan pendapatan daerah lainnya yang sah sebesar Rp 93 milyar. “Untuk anggaran belanja daerah Tahun 2021, dialokasikan sebesar Rp 1,9 trilliun. Dengan rincian sebagai berikut, belanja operasional sebesar Rp 1,7 trilliun, belanja pegawai sebesar Rp 923 milyar, untuk belanja dan jasa sebesar Rp 710 milyar dan belanja hibah sebesar Rp 104 milyar,” ujarnya.

Untuk belanja bantuan sosial, Sutiaji menjelaskan, dialokasikan sebesar Rp 13 milyar, belanja modal sebesar Rp 129 milyar dan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 71 milyar. Dana BTT ini nanti salah satunya akan diproyeksikan dalam penanganan Cocid-19.

Ditambahkan, bahwa saat ini pemerintah pusat maupun Provinsi Jatim, belum mengeluarkan kebijakan atas besaran anggaran yang ditetapkan. Sehingga, dalam RAPBD Kota Malang Tahun 2021, belum mencantumkan anggaran transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.

Selain itu, dirinya juga menambahkan, bahwa proyeksi APBD anggaran Tahun 2021 mengalami difisit sebesar 78 milyar. Difisit anggaran tersebut, nantinya akan ditutup dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). “Sejauh ini kita memiliki Silpa sebesar 103 milyar, dan sudah digunakan 25 Milyar. Maka, difisit tersebut akan ditutup dengan Silpa,” pungkasnya. (mg1/sit)

 

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Wawali Izinkan Peringatan Maulid Nabi

Diterbitkan

||

Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko dikonfirmasi usai mengisi sambutan dalam acara Anniversary FKKAUB di Kelurahan Bandungrejosari.

Dengan Tetap Mengedepankan Standar Prokes

Memontum Kota Malang – Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, mengizinkan kegiatan Maulid Nabi kepada seluruh warga yang hendak melaksanakan serangkaian ibadah. Hal tersebut, disampaikannya seusai mengisi sambutan dalam acara Anniversary Forum Komunikasi Kerukunan Antar Umat Beragama (FKKAUB) di Kelurahan Bandungrejosari, Kota Malang, Minggu (25/10) tadi.

“Boleh dilakukan, silahkan. Akan tetapi, perlu diperhatikan protokol kesehatan dan jumlah orangnya. Jangan sampai, terlalu padat dan akhirnya tidak terjadi physical distancing,” jelasnya kepada Memontum.com.

Ditambahkannya, bahwa kegiatan Maulid Nabi, tetap bisa dilakukan agar kerukunan antar sesama umat muslim terjaga. Seperti yang disampaikan, dalam sambutannya bahwa salah satu tugas sebagai manusia adalah menjalin kerukunan, baik yang antar umat muslim maupun antar umat beragama yang lain.

“Menjalin kerukunan itu merupakan tindakan yang derajatnya tinggi. Bahkan, ada lagi yang lebih tinggi lagi adalah merawatnya. Sebab, merawat itu lebih susah daripada memulai,” tegas Bung Edi-sapaan akrab Wawali Kota Malang.

Ketua FKUB Kota Malang, Ahmad Taufik, menambahkan untuk warga yang ingin mengadakan acara Maulid Nabi dengan jumlah yang banyak, bisa dilakukan dengan virtual melalui aplikasi seperti zoom.

“Jadi, Maulid Nabinya tetap berjalan lancar. Sekaligus, bisa banyak yang ikut tanpa harus khawatir terpapar virus Covid-19,” imbuh Ahmad yang berada disisi Bung Edi.

Bung Edi juga berpesan kepada masyarakat untuk tidak mudah lengah dengan kondisi libur panjang di akhir bulan nanti. Sebab, kalau lengah maka akan menurunkan Kota Malang untuk menjadi Zona Merah kembali. (mg1/sit)

 

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Selama Libur Panjang Kota Malang Tetap Terima Wisatawan

Diterbitkan

||

Wali Kota Malang, Sutiaji.
Wali Kota Malang, Sutiaji.

Memontum Kota Malang – Wali Kota Malang, Sutiaji, tidak akan melakukan pembatasan wilayah selama memasuki cuti bersama atau libur panjang. Bahkan, terhadap wisatawan yang bakal ke Kota Malang, juga diberlakukan hal serupa.

“Silahkan berlibur, karena memang ini seperti hari raya (libur panjangnya). Dan pasti, hari Selasa sore dan Rabu, akan menjadi puncak-puncaknya mudik. Kemudian Minggunya, puncaknya arus balik,” ujar Sutiaji saat diwawancarai pada Kamis (22/10) tadi.

Sebenarnya, tambah Sutiaji, ada saran dari epidemiologi, bahwa boleh mudik tapi tidak usah liburan. Hanya saja, untuk tempat-tempat wisata tetap dibuka.

“Intinya, tetap mengutamakan protokol kesehatan,” tambahnya.

Mensikapi libur panjang, Sutiaji menjelaskan, bahwa pihaknya telah meminta kepada instansi terkait, yakni Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, untuk melakukan pengecekan fasilitas. Salah satunya, standart protokol kesehatan di tiap tempat wisata dan hotel.

“Hal itu tetap dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran Covid. Saya minta, prosedur untuk cuci tangan, thermogun, wajib dilakukan,” tegasnya. (mg1/sit)

 

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler