Connect with us

Pemerintahan

PSBB Kota Malang, FMPC: Sutiaji Rugikan Masyarakat

Diterbitkan

||

PSBB Kota Malang, FMPC Sutiaji Rugikan Masyarakat

Memontum Kota Malang – Gubernur Jatim Khofifah, Sabtu 9 Mei 2020 siang, telah menyetujui pemberlakuan PSBB di Malang.Raya. Bahkan Khofifah menyatakan jika Minggu 10 Mei 2020, pihaknya akan mengajukan ke Menkes, untuk mendapatkan persetujuan.

Baca : Gubernur Jatim Restui PSBB Malang Raya, Segera Ajukan ke Menkes

Namun rancunya, sebelum persetujuan PSBB Malang Raya ini, Pemerintah Pusat melalu Menhub Budi Karya Sumadi menyatakan jika mulai Kamis (7/5/2020) semua moda transportasi boleh beroperasi lagi.

Baca : Pemerintah Izinkan Semua Moda Transportasi Beroperasi Besok dengan Batasan Kriteria Penumpang

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Pemerintah Izinkan Semua Moda Transportasi Beroperasi Besok dengan Batasan Kriteria Penumpang”, https://nasional.kompas.com/read/2020/05/06/11345521/pemerintah-izinkan-semua-moda-transportasi-beroperasi-besok-dengan-batasan.

Tentu saja hal ini memantik reaksi dari MUI. Karena kebijakan untuk beribadah di masjid belum dilonggarkan. Pemerintah diminta tegas mengumumkan kondisi wabah Covid-19 ini sudah terkendali dan aman kepada rakyat. Hak rakyat mendapat informasi agar masjid dibuka dan bisa mengadakan ibadah di masjid lagi.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dr Anwar Abbas Sabtu (9/5/2020). Pernyataannya itu menanggapi sikap pemerintah yang dinilai ambigu dengan mengeluarkan keputusan melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pembukaan lapangan udara, pengoperasian semua moda transportasi umum.

Menurut Abbas, agar tidak terjadi kebingungan di kalangan umat sehubungan keluarnya keputusan baru pemerintah maka MUI meminta ketegasan sikap pemerintah tentang penyebaran Covid-19 apakah sudah terkendali atau belum.

Baca : MUI: Transportasi Umum Dibuka, Mestinya Masjid Juga

Demikian juga usulan Walikota Malang Sutiaji untuk memberlakukan PSBB di Kota Malang, kembali mendapat reaksi keras dari Forum Masyarakat Peduli Covid-19 (FMPC-19). Melalui Sudarno, forum ini sudah pernah menyampaikan keresahan masyarakat jika PSBB diterapkan. Pertimbangannya, sebelum PSBB, kondisi ekonomi sosial sudah terpuruk. Apalagi jika diterapkan pembatasan yang represif ditengah keterpurukan seperti ini.

Hidup rakyat sudah berat, masih ditambah lagi sikap represif saat PSBB. Ini bisa memicu ketegangan psikis dan sosial, hingga konflik horisontal dan vertikal.

Baca : Pemkot Malang Ajukan PSBB, Picu Keresahan Masyarakat

“Sejak awal, Walikota Malang tidak memiliki konsep tentang bagaimana menangani covid 19 yang juga melanda di Kota Malang. Selama ini PSBB selalu yang dijadikan kebijakan utama dalam merespon covid 19, tentunya hal ini akan sangat merugikan masyarakat,” tegas Sudarno.

Kerugian dan tertekannya masyarakat akan semakin berat ketika masyarakat tidak mengetahui intervensi kebijakan seperti apa yang akan diambil oleh Pemerintah Kota Malang ketika PSBB ini diberlakukan. Tentunya derita rakyat akan semakin dalam, imbuh Sudarno.

Tidak adanya kepastian bagi rakyat bagaimana pemenuhan pangan selama PSBB berlangsung. Tentunya pangan yang secara simulasi mencukupi kebutuhan masyarakat bukan hanya ala kadarnya. Pun dengan kesehatan rakyat juga perlu untuk diperhatikan dalam kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah, lanjut Sudarno.

Kondisi Ini tentunya juga perlu untuk di publish tentang road map (peta jalan) seperti apa kebijakan pemerintah dalam menangani Covid 19 ini. Faktanya road map ini tidak pernah ada dan menjadi mitigasi kebijakan pemerintah Kota Malang.

“PSBB pun, saya yakin tidak akan menyelesaikan masalah covid 19,” tukas Sudarno dari Forum Masyarakat Kota Malang Peduli Covid-19. (yan)

 

Advertisement
2 Komentar

1 Komentar

  1. Pingback: Perindo Desak Pemkot Malang Tegas Tangani Dampak Ekonomi dan Sosial Pandemi Covid-19 - Memontum Kota Malang

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Kota Malang Raih 2 Penghargaan Ajang Top Digital Awards 2020

Diterbitkan

||

Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kembali menerima penghargaan. Kali ini, pemberian penghargaan didapat melalui ajang bergengsi Top Digital Awards 2020 yang dihelat oleh majalah IT Works.

Tidak tanggung-tanggung, dua reward berhasil diraih sekaligus dalam ajang penghargaan bidang Teknologi Informasi (TI) atau Solusi Digital bergengsi tingkat nasional itu.

“Alhamdulillah, Kota Malang mendapatkan penghargaan Top Digital Implementation on City Government #level stars 4. Selain itu juga, Top leader on Digital Implementation 2020,” ungkap Wali Kota Malang, Sutiaji, Jumat (22/1) tadi.

Penghargaan Top Digital Implementation on City Government #level stars 4, diberikan untuk implementasi Kota Malang.

Sedangkan Top leader on Digital Implementation 2020, diberikan kepada Wali Kota Malang, Sutiaji, atas komitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik di era digital.

Bukan tanpa sebab, Kota Malang mendapat 2 penghargaan sekaligus ini. “Pemkot terus meningkatkan terwujudnya Malang sebagai ‘Smart City’ dalam upaya transformasi digital melalui pembangunan aplikasi dan peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Tidak terkecuali, di saat pandemi Covid-19 dan era new normal, di mana digitalisasi kian menjadi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aktivitasnya,” ujar Sutiaji.

Selain itu, tambahnya, upaya Kota Malang memacu kinerja dan beradaptasi dengan era kenormalan baru antara lain dengan Penyediaan 551 titik wifi gratis di ruang publik hingga balai RW.

Pengembangan antrian online di seluruh puskesmas, layanan perijinan online, aplikasi sibansos, serta pengembangan berbagai sistem informasi manajemen pemerintahan dan pelayanan publik. (cw1/sit)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

PPKM Malang Bertambah 2 Pekan, Ini Penyebabnya

Diterbitkan

||

Memontum Kota Malang – Wali Kota Malang, Sutiaji, sempat menanyakan indikator kembalinya Kota Malang, harus menambah penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) selama 2 pekan.

Mengingat, dari yang seharusnya PPKM berakhir tanggal 25 Januari 2021, namun karena penambahan sehingga berakhir 8 Februari 2021 mendatang.

Seakan menjawab pertanyaan Sutiaji, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, menjelaskan beberapa indikator terkait perpanjangan PPKM.

“Ada beberapa daerah berdasarkan zona dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang kami kaji dan review secara seksama dengan satgas Covid-19 Jawa Timur. Daerah yang tidak memenuhi 4 indikator yang ditetapkan seperti BOR (Bed Occupancy Rate), kasus aktif, tingkat kesembuhan, dan tingkat kematian akan kita masukkan list wilayah yang harus melaksanakan PPKM,” terang Emil-sapaan Wagub seusai melaksanakan Sholat Jumat di Masjid Jami’ Kota Malang, Jumat (22/01) tadi.

Kota atau Kabupaten yang ingin ‘lolos’ dari kebijakan PPKM, tambahnya, setidaknya harus memiliki kasus aktif di bawah 16 persen. Lalu, persentase kematian di bawah 3 persen, persentase kesembuhan di atas 82 persen serta ketersediaan tempat tidur (bed occupancy rate) di bawah 70 persen.

Emil menegaskan, bahwa PPKM berdasarkan Instruksi Kemendagri Nomor 1 Tahun 2021 ini tidak jauh beda dengan kondisi new normal yang sudah dijalani masyarakat Indonesia.

“Sehingga, diharapkan PPKM ini tidak menjadi momok masyarakat. Toh selama ini sekolah juga daring, ibadah dibatasi dengan protokol kesehatan. Yang berbeda hanya penutupan jam pusat perbelanjaan dan cafe, serta kebijakan WFH-WFO,” terangnya.

Orang nomor dua di jajaran Pemerintahan Provinsi Jawa Timur ini menyampaikan bahwa PPKM ini adalah satu alarm keprihatinan terhadap kasus Covid-19.

Meski begitu, tambahnya, bukan berarti perekonomian harus mati. “Sehingga dicari jalan tengah, kita hindari hal yang beresiko, misalnya perkantoran sudah sistem daring. Sedangkan pabrik boleh beroperasi tanpa aturan WFH, tapi harus ketat prokesnya,” papar Emil. (cw1/ed2)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Wagub Umumkan Perpanjang PPKM Selama 2 Pekan, Ada 15 Kota dan Kabupaten Salah Satunya Kota Malang

Diterbitkan

||

Memontum Kota Malang – PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang akan usai tanggal 25 Januari 2021, ternyata bakal diperpanjang hingga 2 pekan.

Jumat (22/01) siang, usai melaksanakan sholat Jumat di Masjid Agung Jami’, Kota Malang, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, menyampaikan sosialisasi berkaitan dengan perpanjangan PPKM.

“Malang Raya ini sebenarnya perkembangan sudah bagus. Trennya semua relatif membaik walaupun BOR (Bad Occupancy Rate) di atas 60 persen. Angka positifnya melandai, bukan berarti tidak ada kasus baru, tapi kasus harian angkanya tidak melonjak. Ini adalah hal yang baik yang harus kita apresiasi,” ungkap orang nomor dua di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur itu.

Walau PPKM diperpanjang, pria yang akrab disapa Emil itu, berharap tidak menjadi momok bagi masyarakat. Karena, Wali Kota Malang sudah memperjuangkan jam tutup pusat perbelanjaan menjadi pukul 20.00 yang seharusnya pukul 19.00.

“Yang kita cegah itu bukan kegiatan masyarakat untuk makan atau mengunjungi pusat belanja. Tapi, kita meminimalisir kegiatan yang sifatnya resiko tinggi terjadi penularan Covid-19. Manfaatnya, tidak sebanding mudhorotnya atau bahasa gaulnya, cangkrukan malem,” ujarnya.

Emil menekankan, tujuan PPKM diperpanjang agar kasus Covid-19, yang sudah meningkat sejak bulan November, tidak hanya dilandaikan.

Namun, harus diturunkan. Terdapat 15 daerah yang menjadi sasaran perpanjangan PPKM hingga 8 Februari 2021 ini. 15 daerah tersebut diantaranya Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

Termasuk, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Kediri. (cw1/sit)

Lanjutkan Membaca

Terpopuler