Connect with us

Pemerintahan

Pemuda Pancasila Kota Malang Bergerak, Jaga Stabilitas Keamanan, Dirikan Posko di Titik Rawan dan 5 Kecamatan

Diterbitkan

||

pembentukan satgas MPC PP Kota Malang dalam pencegahan penyebaran Covid 19 dan persiapan membantu aparat keamanan dalam stabilitas Kota Malang. (gie)
pembentukan satgas MPC PP Kota Malang dalam pencegahan penyebaran Covid 19 dan persiapan membantu aparat keamanan dalam stabilitas Kota Malang. (gie)

Memontum Kota Malang – Demi menjaga stabilitas keamanan dan kondisifitas Kota Malang, MPC Pemuda Pancasila (PP) Kota Malang, merapatkan barisan siap membantu aparat keamanan. Pihaknya bahkan akan membuat posko-posko di beberapa titik rawan di Kota Malang.

Dalam rapat koordinasi MPC PP Kota Malang pada Selasa (14/4/2020) sore ini, mereka berkomitmen untuk membantu petugas kepolisian dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tentunya apa yang dilakukan oleh MPC PP ini mendapat apresiasi dari Wakil Walikota Malang Ir Sofyan Edi Jarwoko, yang hadir dalam kegiatan ini.

Wakil Walikota Malang Ir Sofyan Edi Jarwoko bersama anggota PP. (gie)

Wakil Walikota Malang Ir Sofyan Edi Jarwoko bersama anggota PP. (gie)

“Kegiatan PP sangat dirasakan. Mulai dari kegiatan penyemprotan disinfektan dan kegiatan sosial lainnya. Ini bisa membangkitkan motivasi masyarakat. Karena dampak dari Covid-19, sangat besar, selain penularannya sangat cepat, juga berdampak dalam hal ekonomi, sosial dan psikologis,” ujar Sofyan Edi.

Dengan turut sertanya PP membantu menjaga keamanan diharapkan pula masyarakat bisa semakin tenang dengan terciptanya situasi yang aman dan kondusif. “Faktor yang sangat penting dijaga dan dirawat bersama-sama adalah situasi yang kondusifndisaat kita bersama-sama berjuang dalam menangani Covid 19. Saat ini PP sudah membentuk satuan tugas akan bersama-sama dengan komponen masyarakat yang lain, bersama arek-arek Malang, Pemerintah Kota Malang, Petugas kepolisian dan Kodim yang ada di Kota Malang untuk selalu menciptakan suasana aman dan kondusif,” ujar Sofyan Edi.

Ditambahkan pula jika suasana semakin aman dan kondusif, masyarakat akan semakin tenang diharapkan mempercepat pemulihan Covid 19. “Insyallah dengan kondisi yang aman dan kondusif, gerakan untuk pembrantasan Covid 19 terus di jalankan, maka masyarakat akan ada ketenangan. Itu akan mempercepat pemulihan,” ujar Sofyan Edi.

Sementara itu Ketua MPC PP Kota Malang H Agus Sunar Dewabrata SH, bahwa pihaknya akan mengerahkan semua anggota PP untuk siap membantu tugas aparat keamanan. “PP Kota Malang akan bahu membahu dengan aparat keamanan dan pemerintah. Memikirkan dampak Virus Corona. Kita ingin Kota Malang yang kita cintai ini tetap kondusif, aman dan nyaman untuk kita semua. Semua anggota PP siap membantu tugas aparat keamanan,”” ujar H Nanang, panggilan akrab Agus Sunar Dewabrata.

Melihat dampak Covid 19 sangat luar biasa membuat ekonomi berantakan di masyarakat menengah ke bawah. “Dampaknya luar biasa pada perekonomian. Nanti akan ada posko-posko di 5 PAC. Nantinya pemberian dari pemerintah maupun donatur-donatur akan kami bantu juga agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan. Terkait keamanan kami siap membantu pengamanan. Nantinya kita akan koordinasi dengan pihak kepolisian. Posko juga akan kita tempatkan di daerah yang dianggp rawan agar tepat dan efisian,” ujar H Nanang. Dalam acara rakor dan pembentukan satgas ini juga dihadiri Kasat Intel Polresta Malang kota Kompol Sutiyono. (gie/yan)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Kota Malang Raih 2 Penghargaan Ajang Top Digital Awards 2020

Diterbitkan

||

Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kembali menerima penghargaan. Kali ini, pemberian penghargaan didapat melalui ajang bergengsi Top Digital Awards 2020 yang dihelat oleh majalah IT Works.

Tidak tanggung-tanggung, dua reward berhasil diraih sekaligus dalam ajang penghargaan bidang Teknologi Informasi (TI) atau Solusi Digital bergengsi tingkat nasional itu.

“Alhamdulillah, Kota Malang mendapatkan penghargaan Top Digital Implementation on City Government #level stars 4. Selain itu juga, Top leader on Digital Implementation 2020,” ungkap Wali Kota Malang, Sutiaji, Jumat (22/1) tadi.

Penghargaan Top Digital Implementation on City Government #level stars 4, diberikan untuk implementasi Kota Malang.

Sedangkan Top leader on Digital Implementation 2020, diberikan kepada Wali Kota Malang, Sutiaji, atas komitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik di era digital.

Bukan tanpa sebab, Kota Malang mendapat 2 penghargaan sekaligus ini. “Pemkot terus meningkatkan terwujudnya Malang sebagai ‘Smart City’ dalam upaya transformasi digital melalui pembangunan aplikasi dan peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Tidak terkecuali, di saat pandemi Covid-19 dan era new normal, di mana digitalisasi kian menjadi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aktivitasnya,” ujar Sutiaji.

Selain itu, tambahnya, upaya Kota Malang memacu kinerja dan beradaptasi dengan era kenormalan baru antara lain dengan Penyediaan 551 titik wifi gratis di ruang publik hingga balai RW.

Pengembangan antrian online di seluruh puskesmas, layanan perijinan online, aplikasi sibansos, serta pengembangan berbagai sistem informasi manajemen pemerintahan dan pelayanan publik. (cw1/sit)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

PPKM Malang Bertambah 2 Pekan, Ini Penyebabnya

Diterbitkan

||

Memontum Kota Malang – Wali Kota Malang, Sutiaji, sempat menanyakan indikator kembalinya Kota Malang, harus menambah penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) selama 2 pekan.

Mengingat, dari yang seharusnya PPKM berakhir tanggal 25 Januari 2021, namun karena penambahan sehingga berakhir 8 Februari 2021 mendatang.

Seakan menjawab pertanyaan Sutiaji, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, menjelaskan beberapa indikator terkait perpanjangan PPKM.

“Ada beberapa daerah berdasarkan zona dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang kami kaji dan review secara seksama dengan satgas Covid-19 Jawa Timur. Daerah yang tidak memenuhi 4 indikator yang ditetapkan seperti BOR (Bed Occupancy Rate), kasus aktif, tingkat kesembuhan, dan tingkat kematian akan kita masukkan list wilayah yang harus melaksanakan PPKM,” terang Emil-sapaan Wagub seusai melaksanakan Sholat Jumat di Masjid Jami’ Kota Malang, Jumat (22/01) tadi.

Kota atau Kabupaten yang ingin ‘lolos’ dari kebijakan PPKM, tambahnya, setidaknya harus memiliki kasus aktif di bawah 16 persen. Lalu, persentase kematian di bawah 3 persen, persentase kesembuhan di atas 82 persen serta ketersediaan tempat tidur (bed occupancy rate) di bawah 70 persen.

Emil menegaskan, bahwa PPKM berdasarkan Instruksi Kemendagri Nomor 1 Tahun 2021 ini tidak jauh beda dengan kondisi new normal yang sudah dijalani masyarakat Indonesia.

“Sehingga, diharapkan PPKM ini tidak menjadi momok masyarakat. Toh selama ini sekolah juga daring, ibadah dibatasi dengan protokol kesehatan. Yang berbeda hanya penutupan jam pusat perbelanjaan dan cafe, serta kebijakan WFH-WFO,” terangnya.

Orang nomor dua di jajaran Pemerintahan Provinsi Jawa Timur ini menyampaikan bahwa PPKM ini adalah satu alarm keprihatinan terhadap kasus Covid-19.

Meski begitu, tambahnya, bukan berarti perekonomian harus mati. “Sehingga dicari jalan tengah, kita hindari hal yang beresiko, misalnya perkantoran sudah sistem daring. Sedangkan pabrik boleh beroperasi tanpa aturan WFH, tapi harus ketat prokesnya,” papar Emil. (cw1/ed2)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Wagub Umumkan Perpanjang PPKM Selama 2 Pekan, Ada 15 Kota dan Kabupaten Salah Satunya Kota Malang

Diterbitkan

||

Memontum Kota Malang – PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang akan usai tanggal 25 Januari 2021, ternyata bakal diperpanjang hingga 2 pekan.

Jumat (22/01) siang, usai melaksanakan sholat Jumat di Masjid Agung Jami’, Kota Malang, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, menyampaikan sosialisasi berkaitan dengan perpanjangan PPKM.

“Malang Raya ini sebenarnya perkembangan sudah bagus. Trennya semua relatif membaik walaupun BOR (Bad Occupancy Rate) di atas 60 persen. Angka positifnya melandai, bukan berarti tidak ada kasus baru, tapi kasus harian angkanya tidak melonjak. Ini adalah hal yang baik yang harus kita apresiasi,” ungkap orang nomor dua di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur itu.

Walau PPKM diperpanjang, pria yang akrab disapa Emil itu, berharap tidak menjadi momok bagi masyarakat. Karena, Wali Kota Malang sudah memperjuangkan jam tutup pusat perbelanjaan menjadi pukul 20.00 yang seharusnya pukul 19.00.

“Yang kita cegah itu bukan kegiatan masyarakat untuk makan atau mengunjungi pusat belanja. Tapi, kita meminimalisir kegiatan yang sifatnya resiko tinggi terjadi penularan Covid-19. Manfaatnya, tidak sebanding mudhorotnya atau bahasa gaulnya, cangkrukan malem,” ujarnya.

Emil menekankan, tujuan PPKM diperpanjang agar kasus Covid-19, yang sudah meningkat sejak bulan November, tidak hanya dilandaikan.

Namun, harus diturunkan. Terdapat 15 daerah yang menjadi sasaran perpanjangan PPKM hingga 8 Februari 2021 ini. 15 daerah tersebut diantaranya Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

Termasuk, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Kediri. (cw1/sit)

Lanjutkan Membaca

Terpopuler