Connect with us

Pemerintahan

Hadapi Gugatan Warga BTU, Perumda Tugu Tirta Berharap Bisa Diselesaikan dengan Mediasi

Diterbitkan

||

Direktur Perumda Tugu Tirta Kota Malang, M. Nor Muhlas.(kik)
Direktur Perumda Tugu Tirta Kota Malang, M. Nor Muhlas.(kik)

Memontum Kota Malang – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tugu Tirta atau PDAM Kota Malang berharap bahwa gugatan dua warga Bulan Terang Utama (BTU) terkait pelayanan air, bisa diselesaikan dengan mediasi. Sebelumnya, diketahu dua warga perumahan BTU melayangkan gugatan kepada Perumda Tugu Tirta Kota Malang lantaran merasa tidak terlayani dengan baik sebagai konsumen. Bukan hanya Perumda Tugu Tirta, dalam gugatan tersebut DPRD Kota Malang juga menjadi turut tergugat.

Saat ditemui di sela kegiatannya pada Senin (27/1/2020) sore, Direktur Perumda Tugu Tirta Kota Malang, M. Nor Muhlas mengatakan bahwa pihaknya berharap agar gugatan tersebut bisa diselesaikan dengan mediasi. Sementara mediasi tersebut dijadwalkan akan digelar sebanyak 3 kali.

“Jadi setelah mediasi tahap awal, mediasi kedua dan mediasi ketiga, kami ingin hal ini bisa diselesaikan dengan mediasi. Karena kami tahu bahwa kalau yang dituntut itu air mengalir, perumahan BTU sudah mengalir,” ujar dia.

Muhlas mengatakan, saat ini pihaknya akan fokus untuk memberikan pelayanan agar masyarakat yang terdampak bisa terpenuhi kebutuhan air bersihnya.

“Saya akan bertanggung jawab atas sisi pelayanannya. Karena ketika terjadi gangguan layanan seperti saat ini, memang saat di periode saya,” imbuh Muhlas.

Sementara itu sebelumnya, berdasarkan informasi yang dihimpun, Sidang perdana kasus gugatan itu rencananya akan digelar pada Selasa (28/1/2020) pukul 09.00 WIB. Gugatan tersebut sebelumnya dilayangkan oleh dua warga Perumahan Bulan Terang Utama (BTU). Saat ini, kasus tersebut ditangani oleh Lembaga bantuan hukum BIMA.

Kuasa Hukum warga, Abdul Wahab menyampaikan, dua warga yang mengajukan gugatan merasa sangat dirugikan. Karena selama dua pekan terakhir mereka tak teraliri air secara maksimal. Hal itu terjadi lantaran pipa milik Perunda Tugu Tirta di Desa Pulungdowo dan Desa Kidal mengalami pecah sampai beberapa kali. Menurutnya Perumda Tugu Tirta Kota Malang telah melanggar pasal 1365 KUHP yaitu merugikan orang lain. Hal itu dalam payung hukum dilindungi, sebab jelas ada kontrak antara Perumda Tugu Tirta Kota Malang dan konsumen.

Dia menilai, jika pecahnya pipa karena force major atau karena bencana, hal itu tidak benar. Karena masih dapat diduga lantaran adanya keteledoran. Misalnya dapat diketahui dari usia pipa hingga ukuran seharusnya yang semestinya ditempatkan dinarea tersebut. Sehingga tekanan air tetap bisa ditahan dengan kekuatan yang sepadan pada pipa yang dipasang. (iki/yan)

 

Pemerintahan

Sutiaji Apresiasi Diskusi Publik Kemlu dan FHUB, Bahas Pelaksanaan Resolusi DK PBB

Diterbitkan

||

Sutiaji Apresiasi Diskusi Publik Kemlu dan FHUB, Bahas Pelaksanaan Resolusi DK PBB

Memontum Kota Malang – “Sejak kejadian 11 September di New York, Resolusi DK PBB mulai mengarah pada individu dan organisasi tertentu. Oleh karena itu, kita perlu duduk bersama untuk membahas mekanisme penerapan Resolusi DK PBB ke dalam hukum nasional”, demikian disampaikan oleh Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Purnomo A Chandra di depan puluhan pengajar hukum internasional dan mahasiswa dari berbagai universitas di Malang pada saat membuka kegiatan Focus Group Discussion “Tinjauan atas Kerangka Akademik Penerapan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa ke dalam Hukum Nasional” di Malang (27/2/2020).

Sementara itu, Walikota Malang, Drs H Sutiaji yang juga turut hadir pada kegiatan ini, sangat mengapresiasi diadakannya kegiatan FGD ini di Malang.

“Malang merupakan tempat yang strategis untuk pengkajian ilmu pengetahuan karena banyaknya universitas di kota ini”, imbuhnya.

Walikota juga menjelaskan bahwa Malang menjadi tempat tinggal WNA, terutama mereka yang merupakan keturunan dari WNI yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia di luar negeri (diaspora). Lebih lanjut beliau tekankan bahwa hak hukum mereka di Indonesia perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan dari Pemerintah.

Selain dihadiri akademisi dari, turut hadir juga perwakilan dari Kemenkumham, Kejaksaan Agung, dan puluhan mahasiswa dari berbagai universitas di Malang. FGD ditujukan untuk menyempurnakan konsep Naskah Akademik RUU UN Act yang telah disusun melalui kerja sama antara Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan dan FH Universitas Indonesia.

Kegiatan FGD ini diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri dengan bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan menghadirkan empat narasumber, yaitu Rina Setyawati (Kasatgas DK PBB), Arie Afriansyah, S.H., MIL., Ph.D. (Pengajar FH UI), Dr. Muchamad Ali Safaat, S.H., M.H. (Dekan FH UB) dan Dr. Setyo Widagdo, S.H., M.Hum. (Pengajar FH UB). (*/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Lapas Klas 1 Malang Makin APIK, 1000 Warga Binaan Dapat 50 Paket Kerja

Diterbitkan

||

Kalapas Klas 1 Malang Anak Agung Gde Krisna saat media Gathering. (ist)
Kalapas Klas 1 Malang Anak Agung Gde Krisna saat media Gathering. (ist)

Memontum Kota Malang – Lapas Klas I Malang/ LP Lowokwaru terus mengembangkan sayap memberikan pelayanan yang terbaik. Kinerjanya sendiri semakin APIK (Akuntable, Profesional, Inovatif dan Kreatif) dalam mengatasi permasalahan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Salah satunya terus berupaya memberikan ketrampilan kerja kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Diharapkan para WBP ini selepas dari Lapas Klas I Malang, sudah bisa mandiri memiliki ketrampilan kerja yang positif sehingga tidak lagi melakukan tindak kejahatan. Agar para WBP ini dapat memiliki ketrampilan kerja, pihak Lapas telah mempersiapkan 50 paket pelatihan kerja bagi 1000 warga binaan.

KPLP Lapas Klas 1 Malang I Wayan Nurasta saat bersama awak media. (gie)

KPLP Lapas Klas 1 Malang I Wayan Nurasta saat bersama awak media. (gie)

Dalam acara Media Gathering yang bertemakan Kolaborasi, Dukung Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020, pada Kamis (27/2/2020) pagi, Kalapas kelas I Malang Anak Agung Gde Krisna AMd Ip SH MSi, mengatakan bahwa pihaknya berkeinginan mewujudkan Lapas menjadi lembaga Produktif.

” Kita bersilaturahmi dengan insan media. Kami sampaikan Program di Tahun 2020. Harapannya program ini dapat dukungan dari media dan menjadi informasi di masyarakat. Diantaranya program pembinaan.narapidana, rehab medis dan pembangunan nasional integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Program-program pertanian yang di Lapas Terbuka Ngajum menjadi sarana asimilasi dan edukasi,” ujar Anak Agung.

Untuk pertanian, pihaknya fokus pada penanaman 19 item kebutuhan pemenuhan dapur Lapas. ” Kita sudah bikin pencatatan tanaman apa saja yang akan di tanam di lahan 20 hektar tersebut. Fokus pemenuhan kebutuhan dapur Lapas. Ada 19 item. Diantaranya kangkung, kacang panjang, sawi, ketela dan lainnya. Di Lapas ada pola makan menu 10 hari. Dalam waktu 10 hari ini menunya harus gonta ganti. Untuk memenuhi itu kenapa harus beli di pasar, kenapa tidak menanam sendiri. Kita menjadi pilot project pemenuhan dalam Lapas. Kalau nantinya berkembang diharapkan bisa suplai di seluruh Lapas di Jawa timur,” ujar Anak Agung.

Untuk mengembangkan kreatifitas kerja warga binaan, Lapas Klas 1 Malang selain memberikan pelatihan-pelatuhan, juga akan memfasikitasi mereka untuk betpraktik. Bahkan rencanaya membuka barbershop dan jasa pijat di luar Lapas. ” Rencananya akan ada Kafe Jamur, Behershop dan juga tempat refleksi. Agar warga binaan saat keluar nanti sudah bisa berkarya dan mampu memilki usaha,” ujar Anak Agung.

Band Makaryoman yang terdiri dari warga binaan Lapas Klas 1 Malang, (gie)

Band Makaryoman yang terdiri dari warga binaan Lapas Klas 1 Malang, (gie)

Kabid Kegiatan Kerja Lapas Kelas I Lowokwaru, Efendi Yulianto menambahkan bahwa saat ini sudah ada 240 narapidana yang telah digeser ke Lapas Terbuka Ngajum untuk bidang pertanian dan kontruksi. ” Kalau yang di Ngajum fokus hidang oertanian dan kontruksi. Sedangkan disini kita adakan pelatihan-pelatihan pembuatan sabun, budidaya anggrek, jamur dan pelatihan-pelatihan lainnya,” ujar Efendi. (gie/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Sutiaji Tegaskan ke Aparat: Jangan Ada Yang Main Masalah Tanah

Diterbitkan

||

Sutiaji Tegaskan ke Aparat Jangan Ada Yang Main Masalah Tanah

Memontum Kota Malang – Tertib administrasi dan tertib dokumentasi pertanahan menjadi stressing Walikota Malang Sutiaji kepada para Camat dan Lurah se kota Malang, pada acara pembinaan administrasi kecamatan dan kelurahan yang digelar Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang di hotel Savana Malang (27/2/2020).

“Saya nilai, data aset (pertanahan, red) kita masih belum tertata baik. Itu masalah. Karena tanpa data yang kuat, akan menimbulkan potensi penyelewengan, hilangnya aset, konflik kepemilikan hingga mis kalkulasi atas nilai pemanfaatannya,” pesan lugas Sutiaji kepada aparatur wilayah di kota Malang.

Walikota Sutiaji, juga menegaskan negara harus menjamin kepemilikan hak atas tanah serta pemanfaatannya, utamanya dalam membawa misi kesejahteraan.

“Agar mampu menjalankan amanat itu, Camat dan Lurah harus memiliki database yang kuat. Mampu menilisik secara cepat dan tepat riwayat tanah yang ada di wilayahnya. Kuasai hukum adat, hukum positif dan hukum agama. Karena perpindahan hak akan berimplikasi hukum. Pendokumentasian dan tertib administrasi menjadi penting dan strategis. Jangan pertimbangan menolong dan sisi kemanusiaan, tapi abai aspek legal formal dan administrasi. Karena hukum tidak melihat faktor itu (tujuan menolong, red), yang akibatnya saudara bermasalah secara hukum, ” pesan Pak Aji, demikian Walikota Malang akrab disapa.

Alumni IAIN Malang ini juga menginfokan beberapa isu strategis pertanahan yang harus dicermati dan jadi perhatian, yakni tumpang tindihnya kepemilikan, data base tentang pemanfaatan lahan dan penggunaan ruang, kapasitas aparatur dalam pemahaman hukum dan sistem administrasi pertanahan termasuk regulasi terkait.

“Kembali saya tekankan, jangan ada yang main main, apalagi bertindak selaku makelar. Termasuk cermat terkait urusan waris serta tertib administrasi aset di wilayahnya masing masing,” pesan Walikota yang ajeg berpuasa daud tersebut.

Sementara itu, Prayitno, Kabag Pemerintahan menjelaskan bahwa kegiatan pembinaan tersebut digelar dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dan pola pikir antara lurah dan camat selaku perpanjangan tangan Pemkot Malang di wilayah agar mampu memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat di bidang administrasi pengurusan tanah tanpa melanggar aturan yang berlaku.

“Melalui pembinaan ini, kami berharap lurah dan camat dapat menyerap informasi yang diberikan narasumber secara seksama sehingga bisa diterapkan pada pelaksanaan tugas sehari-hari” tandasnya. (*/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler