Connect with us

Pemerintahan

Rakor Perdana Pemprov Jatim, Hadirkan Ketua KPK RI

Diterbitkan

||

Rakor Perdana Pemprov Jatim, Hadirkan Ketua KPK RI

Memontum Kota Malang – Rakor koordinasi dan sinergi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jawa Timur (9/1/2020), menjadi rakor perdana Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansah bersama Kepala Daerah dan Forpimda Kota/Kabupaten se Jawa Timur.

Acara yang di helat di Convention Hall Grand City Surabaya tersebut, juga dihadiri Ketua KPK RI, Firli Bahuri, Wagub Jatim Emil E. Dardak, Forkopimda Provinsi Jatim beserta Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Jatim.

Mengambil tema rakor “Mewujudkan Pemerintahan Yang Aman, Tertib, dan Akuntabel Dalam Mempercepat Kesejahteraan Masyarakat Seiring Dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2019”, menjadi rujukan sekaligus motivasi bagi Pemprov Jatim untuk maju terdepan. Demikian dinyatakan Gubernur Khofifah saat mengawali gelaran rakor tersebut.

Perpres Nomor 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Gerbang Kertasusila dan sekitarnya, kawasan BTS (Bromo Tengger Semeru) serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, memposisikan provinsi Jawa Timur sebagai pilot project nasional model Pembangunan Berbasis Kawasan. Selain Jawa Timur, ikut ditunjuk sebagai pilot project adalah provinsi Jawa Tengah, demikian diinformasikan Khofifah.

“Melalui model pembangunan berbasis kawasan ini, kita berharap dapat dilakukan serta diwujudkan pemerataan pembangunan secara maksimal, ” tutur Gubernur Perempuan pertama di Jawa Timur ini.

Kepada Kepala Daerah se Jatim, mantan Mensos ini menekankan agar segera dilakukan langkah langkah penyelarasan di masing masing daerah. Sementara Pemprov saat ini sedang berproses dalam membangun big data, yang itu akan mampu mengkonekting secara sistemik antar daerah.

Walikota Malang Sutiaji disela sela menghadiri acara rakor tersebut, menegaskan komitmen dukungan kota Malang dalam menopang pembangunan berbasis kawasan tersebut, khususnya pada kawasan BTS. “Optimalisasi beberapa pembangunan infra struktur seperti penuntasan seksi V tol Mapan (exit Madyopuro), pembangunan jembatan Kedungkandang, dan penataan kawasan Kayu Tangan sebagai kawasan heritage yang terintegrasi, merupakan bagian untuk menguatkannya,” ujar Sutiaji.

Sementara itu, Firli Bahuri, ketua KPK RI, mengingatkan Kepala Daerah untuk senantiasa berhati hati. “Saya tekankan, Kepala Daerah adalah pelaku sejarah. Ditangan Kepala Daerah akan dilihat sejauh mana kesejahteraan rakyat mampu ditingkatkan. Namun juga bisa saja menjadi catatan (sejarah) yang tidak baik, kalau dalam langkah tindaknya melanggar peratura. Saya tegaskan di sini, saya tidak bahagia kalau ada kepala daerah “tertangkap”. Karena saya lebih senang dan lebih mengedepankan pencegahan daripada OTT,” ujar Firli.

Sebagai perbandingan, diinformasikan oleh Ketua KPK RI, rekapitulasi hasil OTT selama ini mampu menyelamatkan uang negara sebesar Rp 1,3 dan itu dibutuhkan biaya operasional sebesar Rp 3,3 triliun. Sementara melalui pencegahan, KPK mampu menyelamatkan uang negara sebesar Rp 6 triliun lebih.

“Apa yang saya lakukan setelah melihat itu semua? pilihannya adalah kolaborasi tindak, dengan difokuskan pada pencegahan,” ungkap Firli Bahuri kepada peserta Rakor Pemprov Jatim.

Ditambahkan mantan Deputi Penindakan KPK tersebut, Perpres 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, bahwa tugas pertama KPK adalah pencegahan korupsi, dan ada 3 yang jadi fokus perhatian, meliputi (1) Terkait pelayanan publik dan tata niaga. Ini rawan dan rentan korupsi. Dan jangan main main dengan perijinan, karena itu ganggu iklim investasi, (2) Terkait pengelolaan keuangan negara. Jangan ada uang ketok palu. (3) penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Ini juga rentan.

“Saya ingatkan penempatan promosi, mutasi dan penerimaan ASN jangan bermain main. Yang pasti KPK tidak ingin mendzolimi orang. Oleh karenanya, khusus berkaitan dengan 19 daerah di Jatim yang akan menggelar pilkada, saya akan perhatikan khusus. Saya titipkan pada kapolda dan kajati beserta jajarannya. Bila ada indikasi tindak pidana bagi para bakal calon Kepala Daerah, saya minta clear sehingga tidak ada proses hukum saat tahapan pilkada. Ini agar tidak ada stigma kriminalisasi calon. Apalagi menarik-narik KPK dalam tahapan pesta demokrasi itu,” ujar Firli.

Diujung arahannya, mantan Kapolda Sumatera Selatan tersebut, menekankan Kepala Daerah untuk berfokus pada 5 (lima) indikator kesejahteraan, yakni IPM, angka kemiskinan, angka pengangguran, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi (termasuk stunting) dan gini rasio. (*yan)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Wawali Minta Laskar Perencana Mampu Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Diterbitkan

||

oleh

Memontum Kota Malang – Laskar perencana harus bisa membedakan mana kebutuhan masyarakat dan mana keinginan masyarakat. Karena prioritas pembangunan adalah memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Malang.

“Tugas utama laskar perencana nantinya adalah meningkatkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam forum diskusi atau musyawarah dalam Musrenbang dan bahkan sejak tahapan rembug RW dan Pra Musrenbang,” kata Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, saat membuka Bimtek kepada tenaga pendamping Musrenbang kelurahan kecamatan di salah satu hotel di Kota Malang, Rabu (25/11) tadi.

Salah satunya, tambah Wawali, dengan menggali dan menginventarisir permasalahan yang terjadi serta isu-isu pembangunan yang berkembang di masyarakat. Untuk kemudian, memandu atau mendampingi masyarakat dalam merumuskan usulan kegiatan yang merupakan solusi konkret atas permasalahan atau isu tersebut. “Termasuk, dalam menentukan prioritas atas usulan kegiatan yang disepakati,” ujarnya.

Laskar perencana saat ini, lanjutnya, sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, membantu tugas Bappeda menerjemahkan hasil Musrenbang ke dalam kamus usulan. Lalu, melakukan input ke dalam aplikasi E-Musrenbang SIPD.
Wawali juga berpesan, kepada Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat di lingkungan Pemkot Malang, untuk mengoptimalkan peran para laskar perencana secara optimal sejak proses rembug RW, Pra Musrenbang sampai dengan Musrenbang.

“Mohon kenali profil laskar perencana untuk masing-masing kecamatan atau kelurahan. Libatkan mereka secara aktif dalam proses musrenbang dan support mereka,” tuturnya.
Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu, mengatakan tujuan dilaksanakannya bimtek tersebut adalah untuk meningkatkan pemahaman Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat kelurahan dan kecamatan. Serta, pendampingnya dalam rangka pelaksanaan teknis Musrebang Kota Malang. (rhd/sit)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Belajar dari Pengalaman Langsung Kesembuhan Penyintas COVID-19

Diterbitkan

||

Logo KPCPEN.

Pola Makan dengan Asupan Makanan Tinggi Kalori dan Tinggi Protein Merupakan Treatment

Memontum Jakarta – Tanpa ada gejala demam, Twindy Rarasati langsung mengalami gejala sesak nafas. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, dirinya dinyatakan positif COVID-19.

“Awalnya, saya langsung sesak nafas. Sakit kepala, kelelahan, hilangnya indera penciuman dan pengecapan. Tapi saya tidak mengalami demam atau batuk,” jelasnya.

Hal ini diceritakan Twindy, yang berprofesi sebagai dokter, dalam Dialog Produktif dengan tema ‘Vaksin Sebagai Perencanaan Preventif Kesehatan’ yang diselenggarakan di Media Center Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Senin (23/11).

Menurutnya, ada banyak sekali gejala yang dapat timbul ketika terinfeksi virus Corona. Karena itu penting, untuk selalu memperhatikan perubahan yang terjadi pada tubuh.

“Saya sempat dirawat di rumah sakit selama dua minggu dan lanjut isolasi mandiri dua minggu lagi. Baru kemudian, dinyatakan sembuh dan bisa kembali bekerja,” jelasnya.

Diceritakan Twindy, selama proses recovery, indera perasa dan penciuman pelan-pelan berangsur pulih setelah empat atau lima hari dia kehilangan dua kemampuan indra tersebut.

“Mengatur pola makan dengan asupan makanan tinggi kalori, tinggi protein sebagai usaha meningkatkan imunitas,” ujarnya menjelaskan treatment yang dilakukan sepanjang proses pemulihan.

Karena berprofesi sebagai dokter dan berada di garda terdepan, Twindy sadar bahwa risiko tertular lebih besar. Untuk mencegah risiko penularan, Twindy melakukan mitigasi terlebih dahulu.

“Saya sudah menerapkan protokol kesehatan di rumah. Ada ruangan terpisah dan sudah ada alurnya. Aktivitas makan juga tidak dapat dilakukan bersama untuk mengurangi risiko tertularnya anggota keluarga lainnya,” tuturnya.

Berdasarkan pengalamannya sebagai penyintas, Twindy mengungkapkan, bahwa protokol kesehatan harus sebaik-baiknya dilakukan.

“Tanggung jawab menjalankan protokol kesehatan ada di diri kita sendiri dan jangan lupa untuk terus update ilmu agar bisa tahu apa yang harus dilakukan. Terus berjuang melawan COVID-19 dan tetap semangat. Kita bisa bangkit dan overcome,” tutupnya. (kpc/sit/adv)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

BPKH-DPR RI Gelar FGD, Dorong Penguatan Regulasi Dana Haji

Diterbitkan

||

FGD BPKH dan aggota Komisi XI DPR RI Ir Andreas Eddy Susetyo MM. (gie)
FGD BPKH dan aggota Komisi XI DPR RI Ir Andreas Eddy Susetyo MM. (gie)

Memontum Kota Malang – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melakukan Focus Group Discussion (FGD) yang bertemakan ‘Optimalisasi Dana Haji dan Kemaslahatan’ bersama DPR RI dan MUI di Rayz Hotel Malang, Sabtu (21/11/2020) pagi. Salah satunya BPKH membahas penguatan regulasi dana haji.

Acara yang dihadiri oleh anggota badan pelaksana bidang kesekretariatan badan dan kemaslahatan BPKH Dr Rahmat Hidayat SE MT, anggota pelaksana Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas BPKH Dr Beny Witjaksono MM, anggota Komisi XI DPR RI Ir Andreas Eddy Susetyo MM, Ketua MUI Kota Malang KH Misno Fadhol Hija ini membahas penguatan regulasi untuk optimalisasi dana haji. Investasi sektor riil dengan tetap memegang prinsip syariah.

Komisi XI DPR RI Ir Andreas Eddy Susetyo mengatakan BPKH dapat menggerakan sektor ekonomi Indonesia dengan memaksimalkan pengelolaan dananya dengan prinsip syariah.

“Pertama kita menginginkan selain investasi dalam bentuk instrumen keuangan serti Sukuk dan juga perbankan. Kita juga mendorong BPKH dapat melakukan investasi langsung. Masih ada keterbatasan dalam undang-undang masalah mengenai problem dan resikonya,” ujar Andreas.

Optimalisasi ini harus tetap memegang prinsip syariah. “Banyak juga potensinya mengikuti kepada ekonomi syariah, seperti mendorong produk makanan syariah, kosmetik bahkan wisata. Harus ada perencanaan dimana untuk investasi jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Intinya kita tidak menginginkan BPKH ‘tidur’. Kita inginkan dana setoran dari umat itu betul-betul efektif, optimal dengan mempertahankan kaidah syariah,” ujar Andreas.

Dalam kesempatan itu Andreas memaparkan mengenai pembebasan pajak untuk lembaga sosial dan keagamaan (termasuk BPKH) yang tercantum dalam UU Cipta Karya. Andreas berharap pembebasan pajak untuk BPKH dapat meningkatkan nilai manfaat yang dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan umat.

Pelaksana bidang investasi surat berharga dan emas BPKH Dr Beny Witjaksono MM menyebutkan bahwa perlu ada tinjauan regulasi pengelolaan dana haji. Karena dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, penggunaan nilai manfaat sangat terbatas. Padahal, BPKH sebagai lembaga pengelolaan keuangan perlu membutuhkan modal, untuk menambal resiko yang dihadapi.

“Dalam pasal yang ada, pengunaan nilai manfaat hanya terbatas. Satu untuk subsidi, kedua berikan dana kemaslahatan umat dan ketiga pemberian nilai manfaat kepada jamaah saja. Apabila regulasi telah mengatur kelonggaran penggunaan nilai manfaat. Misalnya, mengucurkan investasi di sektor riil, maka nantinya dapat memperkuat BPKH secara modal,” ujar Beny.

Dia mengatakan bahwa perlunya ditinjau UU 34 Tahun 2014, tentang penggunaan nilai manfaat yang sangat terbatas.

“Permodalan penting untuk mengcover resiko. Kalau kita tidak punya cadangan, kita cenderung hanya investasi ke instrumen yang tidak beresiko. Apabila regulasi sudah mengatur boleh menyisihkan keuntungan atau nilai manfaat. Nilainya akan cukup besar, jika diinvestasikan,” ujar Beny.

Saat ini dana haji ada sebesar Rp 142 triliun. Nilai manfaatnya akan ditutup di kisaran Rp 7,2 trilian sampai Rp 7,5 triliun tahun ini.

“Kalau setahun bisa pupuk itu, akan luar biasa. Karena bank syariah paling kecil buku 1 modalnya hanya dibawah Rp 1 triliun, dan kalau buku 2 diatas Rp 1 triliun. Jika ada undang-undang meluruskan itu, maka kita bisa punya modal atau cadangan. Memberikan peluang BPKH bisa mencadangkan nilai manfaatnya,” ujar Beny. (gie)

Lanjutkan Membaca

Terpopuler