Connect with us

Pemerintahan

Road Show, Wawali Sofyan Edi, Pesankan Kedisplinan hingga Ketepatan Program

Diterbitkan

||

Road Show, Wawali Sofyan Edi, Pesankan Kedisplinan hingga Ketepatan Program

Memontum Kota Malang – Rakor pertama di 2020, aspek kedisplinan menjadi stressing dari pasangan Walikota Malang Sutiaji dan Wakil Walikota Malang Sofyan Edi Jarwoko (6/1/2020). “Keberhasilan program pembangunan semuanya bertumpu pada aspek kedisiplinan, ” tegas Sutiaji kepada Pimpinan Perangkat Daerah, Camat dan Lurah se kota Malang, pada rakor yang digelar di ruang sidang Balaikota Pemkot Malang.

“Disiplin waktu, disiplin anggaran, disiplin perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan menjadi kata kunci dari semuanya. Maka ini saya minta jadi perhatian khusus semuanya, dan saya minta Pak Wawali untuk ikut mengawal aspek kedisiplinan tersebut, ” ujar Pak Aji, demikian alumnus IAIN malang tersebut akrab disapa.

Merespon apa yang dipesankan Walikota Sutiaji, langkah pro aktif di lakukan Wawali Sofyan Edi Jarwoko, usai rakor digelar. Apa saja? Itu terpotret pada rangkai giat selama 2 (dua) hari berjalan (6/1 – 7/1/2020).

Pertama melakukan monitoring Proyek Exit Tol Madyopuro. Usai rakor dan menerima tamu kedinasan, Wawali Sofyan Edi Jarwoko melakukan peninjauan ke proyek exit tol Madyopuro. “Saya sempatkan tengok, karena terinformasi antara Januari – Pebruari 2020, pengerjaan exit tol Madyopuro tuntas dikerjakan,” info Sofyan Edi disela-sela giat monitoring dengan didampingi Kabag Humas Pemkot Malang, Widianto.

Rombongan langsung mendatangi titik exit (6/1/2020), Bung Edi, demikian Wawali akrab disapa, disambut Camat Kedungkandang, Lurah Madyopuro dan Perwakilan dari PT PP selaku pelaksana proyek pembangunan tol MAPAN (Malang – Pandaan), M Jazuli.

Kepada Wawali Edi Jarwoko, pihak PT PP menginformasikan akhir Januari menjadi target penuntasan pengerjaan exit tol Madyopuro.

“Ini sudah memasuki tahapan tahapan finishing serta pembenahan dan penataan utilitas yang ada, seperti aspek penerangan,” ujar Jazuli.

Ditambahkan oleh pihak PP, bahwa area 200 meter ke kanan (arah utara menuju Sekarpuro) dan 200 meter ke kiri (arah selatan menuju ki ageng gribig) exit tol madyopuro (pada sisi timur jalan) menjadi kewajiban PP /Jasa Marga untuk membangun dan menatanya.

Monitoring kedua adalah ke Pasar Comboran Timur. Time line menjadi salah satu poin yang ditekankan Walikota Sutiaji pada rakor awal 2020. Dan itu ditindaklanjuti Wawali Sofyan Edi dengan melakukan peninjauan ke lokasi Pasar Comboran Timur (7/1/2020). Pasar yang akan menampung 336 pedagang (PKL) besi, direncanakan efektif dilaksanakan pemindahan masuk ke dalam pasar pada tanggal 23 Januari 2020.

“Monitoring dan kehadiran saya ditempat ini untuk memberikan dorongan, support terkait kesiapan masuknya pedagang ke dalam pasar Comboran Timur. Yang ke dua untuk memastikan semuanya telah disiapkan dengan baik,” ungkap Bung Edi yang didampingi Kadis Perindagkop Kota Malang, Wahyu Setianto. Ditambahkan oleh Wawali Edi Jarwoko, beberapa hal yang jadi catatan minor dan optimis bisa diperbaiki segera antara lain terkait utility penunjang seperti kran air pada kamar mandi dan memastikan aliran air (hujan) bergerak dengan baik ke dalam saluran maupun bak resapan.

Sementara Wahyu Setianto, Kadis Perindagkop, pedagang (PKL) barang barang besi (loakan) yang akan masuk ke dalam pasar Comboran Timur meliputi pedagang (PKL) yang ada pada penampungan sementara di koridor jalan Kyai Tamin (depan SMA petra), Jalan Halmahera (depan kantor Pegadaian) dan jalan Sartono.

Ketiga melakukan Sidak ke kantor DPUPR Perkim. Menyelaraskan program Dinas PUPR Perkim dengan wilayah (kecamatan dan kelurahan) menjadi salah satu perhatian Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, pada saat melakukan kunjungan ke perkantoran di kawasan jalan Bingkil tersebut (7/1/2020).

“SDM unggul menjadi perhatian Pak Walikota Sutiaji bersama saya,” ujar Bung Edi dihadapan Kadis PUPR Perkim, Hadi Santoso dan 5 (lima) Camat yang bertepatan diundang rapat oleh DPUPR perkim Kota Malang.

“SDM unggul itu terpotret pada aspek kesehatan, pendidikan, termasuk infrastruktur yang mampu menopang penguatan SDM unggul. Langkah keselarasan program ini (program kegiatan DPUPR Perkim dengan kegiatan wilayah, red), saya apresiasi sebagai wujud upayanya, dan saya pesankan program fisik penting kita kawal dengan baik tapi program non fisik tolong diperhatikan pula, ” imbuh alumni Universitas Merdeka Malang tersebut, yang juga asli arek Malang ini.

Kehadiran saya bagian dari tindak lanjut dari penekanan Bapak Walikota Malang terkait aspek kedisiplinan. Dan, pada rakor Pak Wali juga menitipkan kepada kami untuk ikut mengawal penegakan disiplin tersebut. Maka monitoring yang saya lakukan bagian dari itu,” ujar Sofyan Edi.

Sementara, Soni, demikian kadis PUPR Perkim kota Malang akrab disapa, menginformasikan PUPR Perkim telah menyusub Peta Drainase Kota yang sebarannya hingga tingkat kelurahan. “Dari titik tersebut kelurahan melalui masing masing Camat, diharap mampu mendeteksi secara cermat titik genangan air dan melakukan langkah tindak preventifnya. Yang sederhana bila ditemukan titik genangan, maka pada titik tersebut dibuatkan lubang lubang resapan atau biopori,” ujar Soni.

Sasaran sidak keempat adalah Kantor Satpol PP. Ini karena akan dibangunnya perkantoran terpadu di kawasan halaman belakang Balaikota. Maka untuk sementara waktu kantor Satpol PP Kota Malang dipindahkan. Ada 2 bangunan yang untuk sementara waktu digunakan kantor Satpol PP, yakni ruangan eks Disperkim di jalan Bingkil dan eks kantor Dinas Koperasi di jalan Panji Suroso.

Proses pindah sementara yang sudah berlangsung mulai Jumat 3 Januari 2020, juga menjadi perhatian Wawali Sofyan Edi untuk ditinjau. “Hari ini (Selasa, 7/1/2020), saya cek ternyata juga masih berlangsung. Wajar karena memang berkas, mebelair hingga personilnya juga banyak. Maka kehadiran saya juga untuk memberikan support, “ungkap Bung Edi.

Ditambahkan pula oleh pria ramah ini, selain memastikan proses pindah sementara berjalan lancar dan tak ada kendala, Wawali Edi juga menekankan program yang digelorakan Walikota Sutiaji yang harus disukseskan ASN kota Malang sekaligus mampu jadi panutan, yakni program Gerbu (Gerakan Seribu Rupiah) dan Gerakan Air Minum non kemasan plastik.

Road show sidak Wawali Edi Jarwoko, berujung dan dituntaskan di kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang (7/1/2020). Disambut langsung oleh Kepala DLH, Rinawati dan Kabid Kebersihan Joao Carvalho, Wawali Edi mendorong DLH Kota Malang untuk tiada henti menghidupkan Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat.

“Tim DLH sudah sangat pro aktif. Tapi pasti ada keterbatasan-keterbatasan, baik dari sisi jumlah personil dibandingkan luasan wilayah maupun dari aspek keterbatasan fisik manusia. Maka itu semua harus ditopang dengan Germas,” pesan Bung Edi.

Sementara Rinawati, Kadis LH, juga menginfokan langkah-langkah lanjutan terkait Gerakan Angkut Sampah dan Sedimen (GASS). Diantaranya rencana pembuatan tampungan-tampungan air di kawasan bantaran sungai serta taman-taman kota. Di ujung sidaknya, Bung Edi kembali menitipkan dukungan program Gerbu dan air minum non kemasan plastik serta kedisiplinan kepada jajaran DLH Kota Malang. (*yan)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Wawali Minta Laskar Perencana Mampu Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Diterbitkan

||

oleh

Memontum Kota Malang – Laskar perencana harus bisa membedakan mana kebutuhan masyarakat dan mana keinginan masyarakat. Karena prioritas pembangunan adalah memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Malang.

“Tugas utama laskar perencana nantinya adalah meningkatkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam forum diskusi atau musyawarah dalam Musrenbang dan bahkan sejak tahapan rembug RW dan Pra Musrenbang,” kata Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, saat membuka Bimtek kepada tenaga pendamping Musrenbang kelurahan kecamatan di salah satu hotel di Kota Malang, Rabu (25/11) tadi.

Salah satunya, tambah Wawali, dengan menggali dan menginventarisir permasalahan yang terjadi serta isu-isu pembangunan yang berkembang di masyarakat. Untuk kemudian, memandu atau mendampingi masyarakat dalam merumuskan usulan kegiatan yang merupakan solusi konkret atas permasalahan atau isu tersebut. “Termasuk, dalam menentukan prioritas atas usulan kegiatan yang disepakati,” ujarnya.

Laskar perencana saat ini, lanjutnya, sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, membantu tugas Bappeda menerjemahkan hasil Musrenbang ke dalam kamus usulan. Lalu, melakukan input ke dalam aplikasi E-Musrenbang SIPD.
Wawali juga berpesan, kepada Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat di lingkungan Pemkot Malang, untuk mengoptimalkan peran para laskar perencana secara optimal sejak proses rembug RW, Pra Musrenbang sampai dengan Musrenbang.

“Mohon kenali profil laskar perencana untuk masing-masing kecamatan atau kelurahan. Libatkan mereka secara aktif dalam proses musrenbang dan support mereka,” tuturnya.
Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu, mengatakan tujuan dilaksanakannya bimtek tersebut adalah untuk meningkatkan pemahaman Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat kelurahan dan kecamatan. Serta, pendampingnya dalam rangka pelaksanaan teknis Musrebang Kota Malang. (rhd/sit)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Belajar dari Pengalaman Langsung Kesembuhan Penyintas COVID-19

Diterbitkan

||

Logo KPCPEN.

Pola Makan dengan Asupan Makanan Tinggi Kalori dan Tinggi Protein Merupakan Treatment

Memontum Jakarta – Tanpa ada gejala demam, Twindy Rarasati langsung mengalami gejala sesak nafas. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, dirinya dinyatakan positif COVID-19.

“Awalnya, saya langsung sesak nafas. Sakit kepala, kelelahan, hilangnya indera penciuman dan pengecapan. Tapi saya tidak mengalami demam atau batuk,” jelasnya.

Hal ini diceritakan Twindy, yang berprofesi sebagai dokter, dalam Dialog Produktif dengan tema ‘Vaksin Sebagai Perencanaan Preventif Kesehatan’ yang diselenggarakan di Media Center Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Senin (23/11).

Menurutnya, ada banyak sekali gejala yang dapat timbul ketika terinfeksi virus Corona. Karena itu penting, untuk selalu memperhatikan perubahan yang terjadi pada tubuh.

“Saya sempat dirawat di rumah sakit selama dua minggu dan lanjut isolasi mandiri dua minggu lagi. Baru kemudian, dinyatakan sembuh dan bisa kembali bekerja,” jelasnya.

Diceritakan Twindy, selama proses recovery, indera perasa dan penciuman pelan-pelan berangsur pulih setelah empat atau lima hari dia kehilangan dua kemampuan indra tersebut.

“Mengatur pola makan dengan asupan makanan tinggi kalori, tinggi protein sebagai usaha meningkatkan imunitas,” ujarnya menjelaskan treatment yang dilakukan sepanjang proses pemulihan.

Karena berprofesi sebagai dokter dan berada di garda terdepan, Twindy sadar bahwa risiko tertular lebih besar. Untuk mencegah risiko penularan, Twindy melakukan mitigasi terlebih dahulu.

“Saya sudah menerapkan protokol kesehatan di rumah. Ada ruangan terpisah dan sudah ada alurnya. Aktivitas makan juga tidak dapat dilakukan bersama untuk mengurangi risiko tertularnya anggota keluarga lainnya,” tuturnya.

Berdasarkan pengalamannya sebagai penyintas, Twindy mengungkapkan, bahwa protokol kesehatan harus sebaik-baiknya dilakukan.

“Tanggung jawab menjalankan protokol kesehatan ada di diri kita sendiri dan jangan lupa untuk terus update ilmu agar bisa tahu apa yang harus dilakukan. Terus berjuang melawan COVID-19 dan tetap semangat. Kita bisa bangkit dan overcome,” tutupnya. (kpc/sit/adv)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

BPKH-DPR RI Gelar FGD, Dorong Penguatan Regulasi Dana Haji

Diterbitkan

||

FGD BPKH dan aggota Komisi XI DPR RI Ir Andreas Eddy Susetyo MM. (gie)
FGD BPKH dan aggota Komisi XI DPR RI Ir Andreas Eddy Susetyo MM. (gie)

Memontum Kota Malang – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melakukan Focus Group Discussion (FGD) yang bertemakan ‘Optimalisasi Dana Haji dan Kemaslahatan’ bersama DPR RI dan MUI di Rayz Hotel Malang, Sabtu (21/11/2020) pagi. Salah satunya BPKH membahas penguatan regulasi dana haji.

Acara yang dihadiri oleh anggota badan pelaksana bidang kesekretariatan badan dan kemaslahatan BPKH Dr Rahmat Hidayat SE MT, anggota pelaksana Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas BPKH Dr Beny Witjaksono MM, anggota Komisi XI DPR RI Ir Andreas Eddy Susetyo MM, Ketua MUI Kota Malang KH Misno Fadhol Hija ini membahas penguatan regulasi untuk optimalisasi dana haji. Investasi sektor riil dengan tetap memegang prinsip syariah.

Komisi XI DPR RI Ir Andreas Eddy Susetyo mengatakan BPKH dapat menggerakan sektor ekonomi Indonesia dengan memaksimalkan pengelolaan dananya dengan prinsip syariah.

“Pertama kita menginginkan selain investasi dalam bentuk instrumen keuangan serti Sukuk dan juga perbankan. Kita juga mendorong BPKH dapat melakukan investasi langsung. Masih ada keterbatasan dalam undang-undang masalah mengenai problem dan resikonya,” ujar Andreas.

Optimalisasi ini harus tetap memegang prinsip syariah. “Banyak juga potensinya mengikuti kepada ekonomi syariah, seperti mendorong produk makanan syariah, kosmetik bahkan wisata. Harus ada perencanaan dimana untuk investasi jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Intinya kita tidak menginginkan BPKH ‘tidur’. Kita inginkan dana setoran dari umat itu betul-betul efektif, optimal dengan mempertahankan kaidah syariah,” ujar Andreas.

Dalam kesempatan itu Andreas memaparkan mengenai pembebasan pajak untuk lembaga sosial dan keagamaan (termasuk BPKH) yang tercantum dalam UU Cipta Karya. Andreas berharap pembebasan pajak untuk BPKH dapat meningkatkan nilai manfaat yang dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan umat.

Pelaksana bidang investasi surat berharga dan emas BPKH Dr Beny Witjaksono MM menyebutkan bahwa perlu ada tinjauan regulasi pengelolaan dana haji. Karena dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, penggunaan nilai manfaat sangat terbatas. Padahal, BPKH sebagai lembaga pengelolaan keuangan perlu membutuhkan modal, untuk menambal resiko yang dihadapi.

“Dalam pasal yang ada, pengunaan nilai manfaat hanya terbatas. Satu untuk subsidi, kedua berikan dana kemaslahatan umat dan ketiga pemberian nilai manfaat kepada jamaah saja. Apabila regulasi telah mengatur kelonggaran penggunaan nilai manfaat. Misalnya, mengucurkan investasi di sektor riil, maka nantinya dapat memperkuat BPKH secara modal,” ujar Beny.

Dia mengatakan bahwa perlunya ditinjau UU 34 Tahun 2014, tentang penggunaan nilai manfaat yang sangat terbatas.

“Permodalan penting untuk mengcover resiko. Kalau kita tidak punya cadangan, kita cenderung hanya investasi ke instrumen yang tidak beresiko. Apabila regulasi sudah mengatur boleh menyisihkan keuntungan atau nilai manfaat. Nilainya akan cukup besar, jika diinvestasikan,” ujar Beny.

Saat ini dana haji ada sebesar Rp 142 triliun. Nilai manfaatnya akan ditutup di kisaran Rp 7,2 trilian sampai Rp 7,5 triliun tahun ini.

“Kalau setahun bisa pupuk itu, akan luar biasa. Karena bank syariah paling kecil buku 1 modalnya hanya dibawah Rp 1 triliun, dan kalau buku 2 diatas Rp 1 triliun. Jika ada undang-undang meluruskan itu, maka kita bisa punya modal atau cadangan. Memberikan peluang BPKH bisa mencadangkan nilai manfaatnya,” ujar Beny. (gie)

Lanjutkan Membaca

Terpopuler