Connect with us

Pemerintahan

Pemkot Malang Raih Penghargaan Pembangunan Zona Integritas 2019

Diterbitkan

||

Pemkot Malang Raih Penghargaan Pembangunan Zona Integritas 2019

Memontum Jakarta – Bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Internasional, Pemerintah Kota Malang meraih penghargaan Pembangunan Zona Integritas 2019. “Ini patut kita syukuri dan wujud komitmen saya bersama Bung Edi (Wawali, Sofyan Edi Jarwoko) untuk terus melakukan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, ” ungkap Walikota Malang, Sutiaji usai menghadiri acara penganugerahan.

Acara ini diinisiasi dan diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), di ballroom Bidakara, Jakarta, Selasa (10/12/2019). Ditambahkan oleh Walikota penghobby bulu tangkis tersebut, bahwa penghargaan Zona Integritas berfokus kepada unit yang langsung bersentuhan dengan pelayanan publik.

Tahun 2019, keberhasilan untuk kota Malang diraih melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

“Pasti (kita) tidak berhenti di sini, semuanya (Perangkat Daerah) kita dorong untuk mampu meraihnya, dan memang dari Kemen PAN RB RI secara bertahap dan berkelanjutan memberikan asistensinya,” tambah Sutiaji.

Ikut mendampingi Walikota Malang pada ajang penghargaan Zona Integritas, Sekkota Wasto, Kadispendukcapil Eni Heri S, Kadiskominfo Tri Widyani P dan Kabag Humas, Widianto.

Pada helatan awarding tersebut, Kemen PAN RB memberi penghargaan kepada 506 unit kerja dari 63 instansi pemerintah yang berhasil membangun Zona Integritas. Pemberian penghargaan dilakukan oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin kepada 16 pimpinan kementerian/lembaga/pemda yang berhasil membangun zona integritas secara massive sehingga memdapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

WBK/WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk memberantas korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi.

“Unit kerja pelayanan tersebut, dapat menjadi contoh yang dapat menularkan virus-virus reformasi dan perbaikan tata kelola kepada unit kerja pelayanan lainnya,” jelas Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB M Yusuf Ateh.
Ateh.

Dia mengatakan, fokus pembangunan Zona Integritas tahun 2018 dan 2019 adalah pada sektor penegakan hukum yakni di instansi Polri, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung, TNI, serta Kementerian Pertahanan. Pada tahun 2019 ini pula, pembangunan Zona Integritas juga berfokus pada Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (STRANAS PK).

Ada enam tahapan dalam pembangunan Zona Integritas diantaranya. Pertama adalah Pencanangan ZI pada unit kerja. Langkah kedua, yakni pembangunan terhadap enam area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penguatan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudian langkah ketiga, penilaian oleh Tim Internal.

Tahapan tersebut dilanjutkan dengan evaluasi oleh Tim Penilai Nasional. Langkah kelima, penetapan predikat unit kerja pelayanan WBK/WBBM. Sedangkan langkah terakhir adalah penyerahan penghargaan WBK/WBBM kepada unit kerja pelayanan tersebut.
Menurut Ateh, reformasi birokrasi merupakan langkah utama bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran utamanya yaitu mewujudkan birokrasi yang semakin bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mempercepat pencapaian sasaran hasil tersebut, Zona Integritas dibangun sebagai simbol komitmen pelaksanaan reformasi birorkasi di tiap unit kerja. Setiap unit kerja yang berhasil membangun ZI akan menjadi role model bagi unit kerja lainnya untuk menuju WBK/WBBM.

“Momen Hari Anti Korupsi Internasional ini, harus mampu menjadi pemicu bagi seluruh Instansi Pemerintah untuk melakukan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara konkrit, sistematis, dan berkelanjutan melalui penerapan program reformasi birokrasi yang telah di tetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025,” pungkas Ateh. (*yan)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Controlled Landfill TPA Talangagung Masuk 15 Besar KIPP

Diterbitkan

||

Controlled Landfill TPA Talangagung Masuk 15 Besar KIPP

Memontum Kabupaten Malang – Salah satu inovasi dengan Penggunaan sistem Controlled Landfill TPA Talangagung berhasil Masuk 15 besar, di Kompetisi inovasi Pelayanan Publik (KIPP) (11/7/2020).

TPA Talangagung mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik (KIPP) yang di gelar oleh Kementrian Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan berhasil masuk dalam deretan 15 besar finalis dalam kompetisi tersebut.

Saat berada dalam kegiatan presentasi dan wawancara kompetisi inovasi secara online yang di lakukan oleh Bupati Kabupaten Malang Sanusi (10/7) kepada tim juri, Sanusi memberikan Paparan berupa inovasi-inovasi yang ada di TPA Talangagung.

Menurut Bupati Sanusi Salah satu inovasi yang dianggap sangat berpengaruh untuk membuat TPA Talangagung berada di posisi 15 besar ini adalah penggunaan sistem Controlled Landfill. Karena pada umumnya pengoprasian sampah di Indonesia masih banyak menggunakan sistem Open Dumping sehingga membuat pencemaran lingkungan dan konflik sosial.

Oleh karena itu dari TPA Talangagung yang menggunakan sistem Controlled Landfill ini bisa digunakan sebagai Contoh untuk seluruh TPA di Kabupaten Malang kedepannya.

“Semoga TPA Talangagung menjadi rule model untuk Indonesia. Karena TPA ini menggunakan inovasi sistem Controlled Landfill. kami berharap apa yang sudah dikembangkan di TPA Talangagung ini bisa direplikasi oleh kabupaten lainnya.”ujar Bupati Sanusi. (mg1/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

PSBL Mergosono, Warga Luar Kampung Harap Putar Balik

Diterbitkan

||

PSBL Mergosono, Warga Luar Kampung Harap Putar Balik

Memontum Kota Malang – Mulai hari Jumat (10/7/2020) Jl Kolonel Sugiono, Kelurahan Mergosono menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) dengan ketat yang dijaga oleh kepolisian dan TNI yang dibantu oleh beberapa warga setempat. Inisiatif dari warga setempat atas kegelisahan dengan terjadinya pandemi Covid 19.

Warga sepakat melakukan pembatasan bagi warganya sendiri dan warga dari luar untuk memasuki wilayah Mergosono. Ini menyusul telah terjadi kasus di 2 RW ini, yang membuat warga sekitar mulai memperketat wilayahnya untuk menangani penyebaran lebih lanjut.

Untuk PSBL yang dilaksanakan akan memperketat apalagi dari warga luar, itu akan diproses mulai dari KTP hingga ditanyakan untuk kepentingannya seperti apa dan mendesak atau tidak.

“Kami akan melakukan PSBL ini untuk tahap pertama 14 hari. Kemudian 7 hari pertama akan dilakukan evaluasi dan 7 hari berikutnya juga akan dilakukan evaluasi. Untuk warga luar jika tidak ada kepentingan mending putar balik aja. Kita akan perketat mulai dari KTP hingga urusannya untuk masuk di wilayah mergosono seperti apa,” ujar Lurah Mergosono Karliono.

Wali Kota Malang yang terjun langsung ke lokasi akan meninjau seberapa efektif dan ketertiban masyarakat terhadap PSBL ini. Mulai dari pemeriksaan suhu tubuh, psychal distancing yang di terapkan dan juga penanganannya seperti apa akan langsung di tinjau oleh beliau.

“Dari hasil swab yang telah keluar 4 orang akan langsung kami larikan ke save house untuk mendapatkan perawatan yang intensif, tidak ada yang namanya isolasi mandiri semua yang reaktif dan positif akan kami bawa ke save hous langsung yang berada di Jl. Kawi,” ujar Wali Kota Malang Sutiaji.

Dari awal penerapan pagi tadi hingga siang telah diperiksa sekitar 4 orang yang suhu tubuhnya di atas rata-rata dan itu langsung dilakukan penanganan secara cepat oleh warga dan pihak puskesmas. Pos penjagaan yang juga masih belum sempurna akan dilakukan evaluasi dan juga pemberian pos jaga yang lebih layak dan efektif agar semua bisa terkendali dan lancar.

“Untuk post kami akan koordinasi dengan RW setempat untuk penyempurnaannya. Kami juga akan berkoordinasi dengan puskesmas setempat untuk melakukan rapid test kepada warga yang di temukan suhunya tinggi, agar penanganannya lebih cepat dan efektif,” ujar Lurah Mergosono Karliono.

Dari permasalahan pandemi ini yang perlu ditekan kan adalah kesadaran dari masyarakat untuk benar-benar mematuhi protokol kesehatan agar dapat menghentikan penyebaran Covid 19. Wali Kota Malang selalu mengingatkan dan menghimbau bahwa psychal distancing, pemakaian masker dan kebersihan benar-benar harus diterapkan.

“Tadi saja bisa kita lihat masih banyak orang yang tidak memakai masker, itu akan kita beri masker dan langsung kita himbau. Sebenarnya kesadaran masyarakat ini sangat penting kita akan terus melakukan himbauan secara masif, intinya disiplin adalah solusinya. Kalo warganya gak disiplin ya gimana kita harus tetap memberi peringatan dan hukuman agar jera,” tutup Wali Kota Malang Sutiaji. (mg1/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Urban Farming Lesanpuro Wakili Kota Malang Lomba Bejo Jahe Merah

Diterbitkan

||

Urban Farming Lesanpuro Wakili Kota Malang Lomba Bejo Jahe Merah

Memontum Kota Malang – Di masa pandemi ini, masyarakat Kota Malang mulai menunjukan inovasi-inovasinya untuk menangkal virus Covid 19. Tidak hanya dengan kedisiplinan untuk menerapkan protokol kesehatan seperti physical distancing, menggunakan masker dan handsinitizer. Salah satu inovasi yaitu budi daya herbal seperti jahe.

Pada hari jumat (10/7/2020) di kawasan Urban Farming Jl Danau Kerinci 7 RT 4 RW 7 Lesanpuro digelar pembinaan terkait lomba Bejo Jahe Merah.

RW 7 mewakili Kota Malang, bersaing dengan beberapa kota lain. Sebelumnya bersaing dengan kecamatan lain di Kota Malang.

“Bejo ini ada 7 kota. Malang dibagi 5 wilayah. Per kecamatan dibagi 3, yang masuk kecamatan Kedungkandang 2, sama Sukun Mulyorejo untuk mewakili Kota Malang,” ujar Lurah Lesanpuro Ahmad Zhuri.

Selain digelar lomba, sosialisasi juga sangat penting. Walikota Malang yang datang melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar. Sebelum terjadinya pandemi Covid 19 ini Malang Herbal jauh-jauh hari sudah direncanakan untuk menguatkan imune masyarakat dari segala virus.

“Kami secara masif per kelurahan akan melakukan gerakan penanaman herbal. Kami juga bekerjasama dengan Bintang 7 dan nanti kita tambah juga dengan penanaman sirih,” ujar Walikota Malang Sutiaji.

Kesadaran masyarakat yang sangat penting juga akan diimbaukan, ini sangat bermanfaat dan seharusnya seluruh masyarakat Kota Malang dapat berinovasi lebih lagi agar dapat bermanfaat bagi semuanya.

“Ketika masyarakat sudah sadar akan peran tumbuhan ini walaupun Covid 19 sudah selesai. Apapun jenis penyakit yang berkaitan dengan virus, bisa tertahan dengan herbal ini. Namun tetap saja kebersihan lingkungan juga penting,” ujarnya.

Walikota Malang juga mengimbau untuk meningkatkan Urban Farming ini lebih luas lagi. Bukan hanya tanaman herbal tetapi juga ada tanaman sayuran dan rempah sehingga juga dapat bermanfaat lebih lagi bagi masyarakat.

“Namanya juga Urban Farming ya nanti bisa di tanam di sekitar rumah di teras. Di lahan-lahan kosong di sekitar rumah. Kita akan membiasakan masyarakat untuk penanaman rempah lalu di konsumsi,” tegasnya.

Ekonomi sekarang yang sedang merosot, membuat pemerintah semakin tertantang untuk dapat memaksimalkan potensi-potensi dari masyarakat. Pemerintah Kota Malang juga akan berencana, memberikan bantuan kepada masyarakat yang kreatif seperti ini agar dapat lebih meningkat dan baik.

“Bantuan dari pemerintah untuk relokasi pendanaan dari kelurahan nanti kita akan buatkan. Ada sekitar 57 kelurahan kita akan proses nanti, semoga ini akan meningkatkan kreatifitas masyarakat dan kita akan memaksimalkan,” tutupnya. (mg1/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler