Connect with us

Pemerintahan

Sunset Policy IV Kota Malang Selamatkan Rp 5 Miliar Lebih

Diterbitkan

||

Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT beserta jajaran saat launching program Sunset Policy, 17 Agustus 2019 di Stadion Gajayana
Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT beserta jajaran saat launching program Sunset Policy, 17 Agustus 2019 di Stadion Gajayana

Memontum Kota Malang – Setelah tiga bulan bergulir, program Sunset Policy IV akhirnya resmi berakhir. Nyatanya, program pemutihan denda Pajak Bumi & Bangunan (PBB) Perkotaan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh warga Bhumi Arema. Dari data yang dihimpun Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D), tercatat total 5.791 Wajib Pajak (WP) memanfaatkan program ini dengan nilai realisasi mencapai Rp 4.414.163.950,-.

“Terima kasih atas apresiasi yang demikian tinggi dari warga Kota Malang terhadap program Sunset Policy. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan juga demi pembangunan Kota Malang,” ujar Walikota Malang, Drs H Sutiaji.

Sunset Policy IV berlangsung tiga bulan, mulai 17 Agustus 2019 dalam rangka menyemarakkan HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI dan berakhir pada 17 November 2019 dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan.

Dengan memanfaatkan program Sunset Policy, para WP PBB Perkotaan mendapat keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan PBB yang belum terbayar sejak tahun 1990’an hingga kurun waktu 2018.

Rencana ke depan, Pemkot Malang akan menerapkan kebijakan serupa tidak hanya untuk PBB saja.

“Kami telah mengkaji dan berupaya mematangkan Perda supaya Sunset Policy ke depan juga berlaku untuk pajak daerah lainnya tidak hanya PBB,” sambung Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT.

Untuk diketahui, selain menambah pemasukan pajak daerah secara riil, Sunset Policy terbukti meningkatkan potensi pendapatan PBB di masa yang akan datang, karena kebijakan ini menstimulir para pemilik aset untuk memanfaatkan masa keringanan pajak.

Implikasinya, aset yang selama ini seperti tak bertuan menjadi diketahui pemiliknya. Ke depan, mereka juga akan membayar kewajiban perpajakannya dengan lebih tertib karena tidak terbebani tunggakan.

“Dengan begitu, jika selama ini masih banyak WP yang tidak terpantau alamat dan objek pajaknya, maka sekarang dapat terlacak sehingga di tahun-tahun berikutnya mereka akan menjadi WP yang aktif dan taat pajak,” tandas Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya.(*yan)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Pemkot Malang Raih Penghargaan Pembangunan Zona Integritas 2019

Diterbitkan

||

Pemkot Malang Raih Penghargaan Pembangunan Zona Integritas 2019

Memontum Jakarta – Bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Internasional, Pemerintah Kota Malang meraih penghargaan Pembangunan Zona Integritas 2019. “Ini patut kita syukuri dan wujud komitmen saya bersama Bung Edi (Wawali, Sofyan Edi Jarwoko) untuk terus melakukan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, ” ungkap Walikota Malang, Sutiaji usai menghadiri acara penganugerahan.

Acara ini diinisiasi dan diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), di ballroom Bidakara, Jakarta, Selasa (10/12/2019). Ditambahkan oleh Walikota penghobby bulu tangkis tersebut, bahwa penghargaan Zona Integritas berfokus kepada unit yang langsung bersentuhan dengan pelayanan publik.

Tahun 2019, keberhasilan untuk kota Malang diraih melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

“Pasti (kita) tidak berhenti di sini, semuanya (Perangkat Daerah) kita dorong untuk mampu meraihnya, dan memang dari Kemen PAN RB RI secara bertahap dan berkelanjutan memberikan asistensinya,” tambah Sutiaji.

Ikut mendampingi Walikota Malang pada ajang penghargaan Zona Integritas, Sekkota Wasto, Kadispendukcapil Eni Heri S, Kadiskominfo Tri Widyani P dan Kabag Humas, Widianto.

Pada helatan awarding tersebut, Kemen PAN RB memberi penghargaan kepada 506 unit kerja dari 63 instansi pemerintah yang berhasil membangun Zona Integritas. Pemberian penghargaan dilakukan oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin kepada 16 pimpinan kementerian/lembaga/pemda yang berhasil membangun zona integritas secara massive sehingga memdapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

WBK/WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk memberantas korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi.

“Unit kerja pelayanan tersebut, dapat menjadi contoh yang dapat menularkan virus-virus reformasi dan perbaikan tata kelola kepada unit kerja pelayanan lainnya,” jelas Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB M Yusuf Ateh.
Ateh.

Dia mengatakan, fokus pembangunan Zona Integritas tahun 2018 dan 2019 adalah pada sektor penegakan hukum yakni di instansi Polri, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung, TNI, serta Kementerian Pertahanan. Pada tahun 2019 ini pula, pembangunan Zona Integritas juga berfokus pada Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (STRANAS PK).

Ada enam tahapan dalam pembangunan Zona Integritas diantaranya. Pertama adalah Pencanangan ZI pada unit kerja. Langkah kedua, yakni pembangunan terhadap enam area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penguatan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudian langkah ketiga, penilaian oleh Tim Internal.

Tahapan tersebut dilanjutkan dengan evaluasi oleh Tim Penilai Nasional. Langkah kelima, penetapan predikat unit kerja pelayanan WBK/WBBM. Sedangkan langkah terakhir adalah penyerahan penghargaan WBK/WBBM kepada unit kerja pelayanan tersebut.
Menurut Ateh, reformasi birokrasi merupakan langkah utama bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran utamanya yaitu mewujudkan birokrasi yang semakin bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mempercepat pencapaian sasaran hasil tersebut, Zona Integritas dibangun sebagai simbol komitmen pelaksanaan reformasi birorkasi di tiap unit kerja. Setiap unit kerja yang berhasil membangun ZI akan menjadi role model bagi unit kerja lainnya untuk menuju WBK/WBBM.

“Momen Hari Anti Korupsi Internasional ini, harus mampu menjadi pemicu bagi seluruh Instansi Pemerintah untuk melakukan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara konkrit, sistematis, dan berkelanjutan melalui penerapan program reformasi birokrasi yang telah di tetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025,” pungkas Ateh. (*yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Trantib Kecamatan Blimbing Kota Malang Preteli Peraga Reklame Rawan Roboh

Diterbitkan

||

Trantib Kecamatan Blimbing Kota Malang Preteli Peraga Reklame Rawan Roboh

Memontum Kota Malang – Langkah pro aktif terus didorong pada setiap jiwa aparatur Pemkot Malang. “Iya, pada setiap arahan senantiasa kita tekankan langkah tanggap. Terlebih sedemikian tingginya perhatian dan respon publik terhadap jalannya pembangunan dan apa pun yang terjadi di setiap sudut kota Malang ini. Maka saya apresiasi dan terima kasih atas respon cepat Camat dan jajaran Seksi Trantib Kecamatan Blimbing dalam mengamankan reklame yang rawan roboh serta membahayakan masyarakat sekitarnya,” ungkap Walikota Malang Sutiaji merespon tindakan anak buahnya.

Sebagaimana diinformasikan Camat Blimbing, Muarif, pada kegiatan Patroli Wilayah yang dilakukan anggota Seksi Trantib Kecamatan Blimbing (10/12/2019), telah mengamankan 2 unit billboard singlepole yang dalam kondisi sangat membahayakan para pengguna jalan.

“Kondisinya sudah hampir roboh, dan hanya diamankan dengan penopang bambu serta tali seadanya. Bisa dibayangkan apabila terkena hujan angin sekali lagi dapat dipastikan akan roboh serta sangat membahayakan pengguna jalan,” ujar Muarif.

Ada pun beberapa alat peraga reklame yang diamankan adalah billboard yang berlokasi di Jl Sunandar Priyo Sudarmo (selatan perempatan J LA Sucipto) berisi iklan dari “M” Gallery, Grosir Mart & Pusat Oleh Oleh dan bilboard yang berlokasi di Jl Panji Suroso (depan Ruko Trade Center Araya) berisi iklan dari OT Group.

Saat patroli, kami juga mengamankan (menegur) pekerja yang sedang memasang media promosi ilegal berisi iklan dari OT Group (Wafer Chizmill Keju) berupa pamflet yang ditempel pada pagar pagar di Jl. Raden Intan.

“Seperti yang dipesankan Pimpinan (Walikota Malang, red), kami juga dipesani untuk mampu mewujudkan lingkungan yang bersih dan tertib. Tentu perilaku pelaku jasa yang seenaknya menempel pamflet pada dinding dinding bangunan, pagar, tiang listrik atau pohon, tentu itu sangat tidak bagus dan menjadikan lingkungan jadi terkesan kotor, makanya kita tertibkan juga,” tegas Camat Blimbing, Muarif. (*yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Pemkot Malang Sabet Penghargaan Top Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2019

Diterbitkan

||

Pemkot Malang Sabet Penghargaan Top Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2019

Memontum Jakarta – Pemerintah Kota Malang menerima penghargaan Top 30 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Walikota Malang, H Sutiaji menerima penghargaan tersebut dari Menteri PAN RB, Tjahjo Kumolo pada acara Malam Penyerahan Penghargaan Top Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2019 Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah di Le Meredien Hotel Jakarta pada hari Senin (9/12/2019).

Walikota Sutiaji menuturkan bahwa Kota Malang telah memiliki aplikasi “Sambat Rene Ker” yang telah terintegrasi dengan aplikasi “LAPOR” milik Kemenpan RB. Sehingga kedepannya akan memudahkan pihaknya untuk membuat kebijakan untuk masyarakat.

“Kota Malang akan terus melakukan perbaikan demi menuju Malang sebagai Smart City,” tegasnya.

Penghargaan ini diberikan kepada institusi yang memiliki komitmen tinggi dalam merespon pengaduan publik. Ada beberapa indikator penilaian dalam menentukan para peraih penghargaan. Mulai komitmen pimpinan, tindak lanjut laporan, infrastruktur pendukung hingga kompetensi SDM-nya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam laporannya mengatakan, bahwa tujuan dari pemberian penghargaan ini adalah untuk menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasikan, dan mempromosikan pengelolaan pengaduan pelayanan publik sebagai salah satu indikator peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Saya harapkan ke depannya dapat ditingkatkan serta kepada seluruh K/L dan Pemerintah Daerah yang lain untuk terus meningkatkan pengelolaan pengaduan pelayanan publiknya secara berkelanjutan,” pungkas Diah.

Dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, diharapkan ke depan akan lahir top pengelolaan pengaduan pelayanan publik walau tidak melalui kompetisi ini. Ia juga mengajak agar instansi tidak malu untuk meniru dan mereplikasi upaya instansi lain yang telah baik.

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada 20 instansi dan 7 UPP yang masuk ke dalam tahap presentasi dan wawancara. Turut hadir dalam acara ini Deputi bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Hak Asasi Manusia Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani, Acting Mission Director USAID Betty Chung, Chief of Party USAID CEGAH Juhani Grossman, Program Manager Office of Democracy, Rights and Governance USAID Diah Januarti, Menteri PANRB Periode 2011-2014 Azwar Abubakar, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur D.I Yogyakarta Paku Alam X, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Andi Rahadian, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Widyawati, serta para penerima penghargaan. (*yan)

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler