Memontum Kota Malang – Wali Kota Kota Malang, Sutiaji dan Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Malang, Dina Diana Permata, menandatangani kesepakatan bersama tentang pemanfaatan data dan informasi dalam layanan lingkup tugas BPJS Kesehatan. Agenda yang bertempat di Gazebo Balai Kota Malang, itu diapresiasi oleh Wali Kota Sutiaji, Senin (02/08) tadi.

“Apresiasi untuk fungsi dashboard Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam memonitor dan menganalisa kesehatan masyarakat di Kota Malang. Ini sesungguhnya sangat-sangat membantu bagi Pemerintah, dalam rangka Mengambil Kebijakan ke depan” ujar Sutiaji.

Baca juga:

Masih menurut Sutiaji, jika hal tersebut benar-benar dilakukan dengan baik, maka yang terpapar Covid-19 dari Lansia maupun komorbid, bisa dimitigasi dari sana. Oleh karena itu, Kota Malang berkomitmen dalam mendukung program JKN dengan telah mengikuti Universal Health Coverage (UHC). Saat ini, hampir seluruh penduduk Kota Malang telah terdaftar sebagai peserta JKN KIS sebanyak 828.123 orang atau 95,61 persen dari jumlah.

“Penandatangan hari ini menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Kota Malang. Dengan adanya dashboard JKN maka memudahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat yang muaranya pada peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” papar Sutiaji.

Di sisi lain, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Dina Diana Permata, menambahkan bahwa dashboard JKN yang menjadi salah satu implementasi dari kesepakatan bersama hari ini, akan memudahkan Pemkot Malang dalam mendapatkan data dan informasi perkembangan JKN di Kota Malang.

“Jadi pemerintah bisa mengakses data-data kepesertaan dan pelayanan kesehatan secara langsung, tidak harus menunggu adanya surat maupun laporan. Harapan kami memudahkan Bapak Wali Kota untuk mengambil kebijakan-kebijakan terkait pelaksanaan program JKN di Kota Malang” kata Dina (mus/ed2)

Memontum Kota Malang – Dalam mengatasi efek pandemi covid-19 di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya penyaluran bantuan sosial (bansos) sebagai wujud penanganan dampak sosial dan ekonomi. Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan bahwa setidaknya ada 5 program bantuan Pemkot Malang saat ini.

“Pertama adalah bantuan bagi 2.500 Pedagang Kaki Lima (PKL), penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), pemberian 1.500 paket bantuan bagi warga isolasi mandiri (Isoman) dan tenaga pemulasaraan. Selain itu juga kami beri tambahan bansos dari APBD, dan program pemotongan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN),” paparnya, Sabtu (31/07).

Baca Juga:

Untuk bansos yang menyasar 2.500 PKL, para kelompok sasaran telah menerima masing-masing Rp 300 ribu. Dimana melalui bansos ini PKL dipilih karena pertimbangan sebagai salah satu kelompok rentan.

“Bansos PKL yang menelan anggaran Rp750 juta sudah didistribusikan secara aman di 26 titik yang tersebar di Kota Malang. Sehingga menghindari kerumunan,” terang Sutiaji.

Kemudian penyaluran BST pada 25.859 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) juga telah dilaksanakan. Dimana BST tersebut meraup anggaran Rp 15.515.400.000 dengan penerima masing-masing KPM Rp 600 ribu.

“Selanjutnya hasil iuran ASN dalam Gerakan Seribu juga berhasil menyalurkan 1.500 paket sembako. Yang mana itu diperuntukkan bagi warga Isoman dan tenaga pemulasaraan,” imbuhnya.

Tambahan bansos yang bersumber dari APBD Kota Malang pun juga sedang disalurkan. Dimana bansos masyarakat terdampak pertama dianggarkan Rp 6.858.300.000 dengan sasaran 22.861 KPM.

“Selanjutnya bansos masyarakat terdampak kedua dianggarkan Rp 3.131.700.000 dengan sasaran 10.459 KPM. Lanjut, jaring pengaman sosial dianggarkan Rp 10.815.000.000 untuk 7.226 warga yang terdiri dari KPM reguler, lansia, dan disabilitas,” urainya.

Terakhir, ada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang nantinya akan diwujudkan dalam bentuk sembako. “Total yang bisa terkumpul dari pemotongan TPP ASN adalah Rp 10 milyar,” pungkas orang nomor satu di Kota Malang itu. (mus/ed2)

Memontum Kota Malang – Pendekatan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam menghadapi pandemi yaitu dengan memperkuat penanganan semua aspek terdampak secara sinergi, humanis, dan tetap disiplin. Anggaran yang memadai pun juga telah disiapkan oleh Pemkot Malang untuk penanganan Covid-19. Bahkan dikatakan Wali Kota Malang, Sutiaji, pihaknya akan secara adaptif melakukan penyesuaian mengkaji perkembangan situasi.

“Saat ini kebijakan anggaran penanganan Covid-19 telah terealisasi sebesar 47.64 persen,” ujarnya, Jumat (30/07).

Baca Juga:

Dari anggaran sebesar Rp 110.627.257.502 telah terealisasi sebanyak Rp 52.697.303.411

Yang mana tersalurkan pada 3 aspek yaitu bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi.

Pada bidang kesehatan, dianggarkan sebesar Rp 88.310.620.402 dan terealisasi Rp 44.503.512.107

Kemudian untuk jaring pengaman sosial terealisasi sebesar 38.57 persen dari anggaran Rp 13.520.125.000

Terakhir untuk penanganan dampak ekonomi meraup anggaran Rp 8.796.512.100 dan teralisasi sebesar Rp 2.979.333.304 atau sebanyak 33.87 persen.

“Selanjutnya juga ada anggaran penanganan Covid-19 yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT),” katanya.

Dimana anggaran dari BTT sebesar Rp 56.484.001.504, sedangkan realisasi Rp 34.035.779.065

“Atau sekitar 60.26 persen anggaran BTT sudah terealisasi untuk penanganan Covid-19 di Kota Malang,” sambung Sutiaji.

Strategi utama di bidang kesehatan itu sendiri dijelaskannya mencangkup 3T (Tracing, Testing, dan Treatment), penegakan protokol kesehatan (prokes), vaksinasi, sarana prasarana (sarpras), Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kesehatan (nakes).

“Dalam strategi penyangga ada bantuan sosial (bansos) dan pemulihan ekonomi. Termasuk peran serta semua pihak yang memberikan bantuan swadaya. Sedangkan strategi pendukung yaitu sosialisasi penegakan disiplin,” terangnya. (hms/mus/ed2)