Connect with us

Pemerintahan

Walikota Malang Launching Rintisan Wilayah Bebas Mustahiq di Kelurahan Karang Besuki

Diterbitkan

||

Walikota Malang Launching Rintisan Wilayah Bebas Mustahiq di Kelurahan Karang Besuki

Memontum Kota Malang – Kelurahan Karang Besuki Kota Malang dilaunching sebagai Rintisan Wilayah Bebas Mustahiq (red. orang yang berhak menerima zakat) pada hari Rabu (23/10/2019). Walikota Malang, H Sutiaji dan Wakil Walikota Malang, H Sofyan Edi Jarwoko turut hadir pada kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Walikota Sutiaji menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Baznas Kota Malang yang telah membantu Pemkot Malang dalam mengentaskan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh yang selama ini telah dikumpulkan. “Dana tersebut kembali disalurkan pada masyarakat Kota Malang yang berhak menerimanya dengan tujuan pengentasan kemiskinan serta memberikan bantuan agar kehidupan mereka lebih layak” ujar Sutiaji.

“Saya juga berterima kasih pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah bekerja mengumpulkan zakat di wilayah kelurahan Karang Besuki; termasuk juga apresiasi tinggi pada para muzakki (red. orang yang wajib membayar zakat) yang telah dengan kesadarannya membayarkan zakat sehingga harapannya kemiskinan di wilayah Kelurahan Karang Besuki dapat berkurang” tambahnya.

Ia juga mengungkapkan harapannya agar kedepan masyarakat yang saat ini menjadi mustahiq; dengan bantuan pemberian 30 buah sarana usaha dapat lebih mandiri secara perekonomian sehingga lambat laun akan menjadi muzakki; karena sejujurnya lebih baik memberi daripada kita menerima.

Sementara itu, Ketua Baznas Kota Malang, H. Sapardi melaporkan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk menumbuhkan rasa kebersamaan antara pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan unit pengumpul zakat di kelurahan Karang Besuki agar dapat meningkatkan pengumpulan zakat infaq dan shodaqohnya sehingga dapat mengangkat masyarakat.

“Hari ini juga akan ada pengobatan gratis bagi 200 orang atas kerjasama Baznas Kota Malang dengan Rumah Sehat Baznas Pusat yang ada di Sidoarjo; kemudian juga akan ada bantuan usaha dan catering berkah bagi masyarakat di Kelurahan Karang Besuki” tuturnya. (*yan)

 

Pemerintahan

Nilai SKD Seleksi CPNS 2018 Dapat Digunakan Seleksi CPNS 2019

Diterbitkan

||

Kasubdit Formasi dan Pengadaan BKD Kota Malang, Bagus Pambudi. (kik)
Kasubdit Formasi dan Pengadaan BKD Kota Malang, Bagus Pambudi. (kik)

Memontum Kota Malang – Para pendaftar penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini bisa sedikit bernafas lega, terutama bagi pendaftar penerimaan CPNS tahun 2018 yang nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) nya telah memenuhi passing grade, atau seperti yang telah banyak disebut yaitu pendaftar yang termasuk ke dalam kategori P1/TL.

Pasalnya, bagi para pendaftar CPNS yang termasuk dalam kategori P1/TL, bisa mengikuti proses seleksi CPNS tahun 2019 dengan sudah berbekal nilai SKD yang didapat saat mengikuti proses seleksi CPNS pada tahun 2018. Artinya, pendaftar yang termasuk dalam kategori tersebut, sudah memiliki nilai SKD yang dapat digunakan untuk proses seleksi CPNS pada tahun ini.

“Artinya, nanti pendaftar yang termasuk dalam P1/TL, dapat memilih melalui sistem. Apakah mau ikut SKD lagi atau tidak. Namun yang jelas, jika nanti pendaftar tersebut memilih untuk mengikuti tes SKD lagi dalam seleksi tahun ini, nilai yang digunakan adalah nilai yang terbaik. Dan itu datanya sudah tersimpan di pusat,” ujar Kasubdit Formasi dan Pengadaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang saat ditemui Memo X, Selasa (19/11/2019).

Bagus menjelaskan, ketentuan tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Pusat berdasarkan Permenpan RB nomor 23 tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi.

“Jadi itu memang kebijakannya BKN, jadi nanti pendaftar tersebut, saat pada seleksi CPNS tahun ini mendaftar lagi, itu sudah akan diketahui bahwa dia termasuk kategori P1TL. Karena datanya sudah dikunci oleh BKN,” imbuh dia.

Untuk diketahui, dari informasi yang didapat, P1/TL adalah peserta seleksi CPNS 2018 yang nilai SKD nya telah memenuhi passing grade berdasarkan Permenpan-RB Nomor 37 tahun 2018. Selain itu, para peserta tersebut telah masuk dalam 3 kali formasi jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) tahun 2018, namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir.

“Jadi SKD pasing grade tertinggi, dan dia lolos SKB, tapi dia tidak lolos sebagai CPNS, itu dia P1/TL,” kata dia.

Sebagai informasi, dalam seleksi CPNS tahun 2018, nilai SKD dan SKB setiap peserta akan dijumlahkan, yang kemudian diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Kemudian, untuk penentuan kelolosan, diambil nama peserta dari urutan posisi teratas ke bawah hingga memenuhi jumlah kuota formasi yang tersedia. Peserta yang tidak lolos dalam proses integrasi tersebut, termasuk dalam P1/TL. (iki/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Sunset Policy IV Kota Malang Selamatkan Rp 5 Miliar Lebih

Diterbitkan

||

Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT beserta jajaran saat launching program Sunset Policy, 17 Agustus 2019 di Stadion Gajayana
Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT beserta jajaran saat launching program Sunset Policy, 17 Agustus 2019 di Stadion Gajayana

Memontum Kota Malang – Setelah tiga bulan bergulir, program Sunset Policy IV akhirnya resmi berakhir. Nyatanya, program pemutihan denda Pajak Bumi & Bangunan (PBB) Perkotaan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh warga Bhumi Arema. Dari data yang dihimpun Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D), tercatat total 5.791 Wajib Pajak (WP) memanfaatkan program ini dengan nilai realisasi mencapai Rp 4.414.163.950,-.

“Terima kasih atas apresiasi yang demikian tinggi dari warga Kota Malang terhadap program Sunset Policy. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan juga demi pembangunan Kota Malang,” ujar Walikota Malang, Drs H Sutiaji.

Sunset Policy IV berlangsung tiga bulan, mulai 17 Agustus 2019 dalam rangka menyemarakkan HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI dan berakhir pada 17 November 2019 dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan.

Dengan memanfaatkan program Sunset Policy, para WP PBB Perkotaan mendapat keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan PBB yang belum terbayar sejak tahun 1990’an hingga kurun waktu 2018.

Rencana ke depan, Pemkot Malang akan menerapkan kebijakan serupa tidak hanya untuk PBB saja.

“Kami telah mengkaji dan berupaya mematangkan Perda supaya Sunset Policy ke depan juga berlaku untuk pajak daerah lainnya tidak hanya PBB,” sambung Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT.

Untuk diketahui, selain menambah pemasukan pajak daerah secara riil, Sunset Policy terbukti meningkatkan potensi pendapatan PBB di masa yang akan datang, karena kebijakan ini menstimulir para pemilik aset untuk memanfaatkan masa keringanan pajak.

Implikasinya, aset yang selama ini seperti tak bertuan menjadi diketahui pemiliknya. Ke depan, mereka juga akan membayar kewajiban perpajakannya dengan lebih tertib karena tidak terbebani tunggakan.

“Dengan begitu, jika selama ini masih banyak WP yang tidak terpantau alamat dan objek pajaknya, maka sekarang dapat terlacak sehingga di tahun-tahun berikutnya mereka akan menjadi WP yang aktif dan taat pajak,” tandas Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya.(*yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Kota Malang Raih Penghargaan Pembina Proklim Terbaik Nasional

Diterbitkan

||

Kota Malang Raih Penghargaan Pembina Proklim Terbaik Nasional

Memontum Kota Malang – UB (Universitas Brawijaya) Forest yang berlokasi di Karangploso menjadi saksi raihan kota Malang dalam “Pemberian Penghargaan kepada 3 (tiga) Kepala Daerah Pembina ProKlim Terbaik Nasional” (Walikota Malang, Walikota Blitar dan Bupati Probolinggo). Penghargaan untuk kota Malang diberikan kepada Walikota Malang atas komitmen dalam mengembangkan kebijakan yang proklim.

Khususnya peran aktif dalam upaya penurunan emisi low carbon serta penghargaan Program Kampung Iklim Kategori Utama diberikan kepada 7 (tujuh) lingkungan perkampungan di kota Malang yang dinilai mampu mewujudkan lingkungan yang proklim yakni RW 05 Kelurahan Sukun, RW 03 Kelurahan Sukun, Kelurahan Pisang Candi, RW 03 Kelurahan Rampal Ceilaket serta RW 04 Kelurahan Rampal Celaket, dan 1 (satu) penghargaan tingkat Madya diterima RW 01 Kelurahan Kidul Dalem. Tercatat 34 kampung di Jawa Timur yang mendapatkan penghargaan program kampung iklim kategori Utama dan 5 (lima) kampung untuk kategori Madya.

Penghargaan diserahkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa pada puncak peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional 2019 tingkat Jawa Timur yang dipusatkan di UB Forest, desa Donowari, kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang (17/11/2019). Mengambil tema “Membangun Generasi Milenial Cinta Puspa dan Satwa Nasional untuk Indonesia Unggul”, Gubernur Khofifah menitipkan program Kecil Menanam Dewasa Memanen.

“Kita harus ciptakan daya dukung lingkungan yang kuat. Diantaranya bangun budaya (minimal) 25 kali tanam selama hidup, yakni 5 (lima) saat di SD, 5 (lima) saat di SMP, 5 (lima) kala SMA, 5 (lima) kala di Perguruan Tinggi dan pada masa nikah diharapkan 5 (lima) kali tanam. Kalau ini bergerak masive, bisa dibayangkan betapa bagusnya ekosistem dan daya lingkungan kita, ” tegas Khofifah.

Cinta kita terhadap puspa dan satwa, harus dikuatkan dengan pengembangbiakan. Maka saya ajak tenaga ahli, akademisi, semua civitas perguruan tinggi, expert satwa dan fauna, saya ajak bersama sama menyusun program strategis menghimpun, membudidayakan dan terus mengembangkan kekayaan puspa dan satwa nusantara termasuk di Jawa Timur. Ajak mantan Menteri Sosial RI tersebut. Menutup agenda hari Puspa dan Satwa, Gubernur Khofifah meresmikan Zona Konservasi Kehati Jatim Cettar yang berlokasi di UB Forest. (*yan)

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler