Connect with us

Pemerintahan

Ojok Lali Pemutihan PBB Kota Malang, Kurang Sebulan

Diterbitkan

||

Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT beserta jajaran saat launching program Sunset Policy, 17 Agustus 2019 di Stadion Gajayana
Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT beserta jajaran saat launching program Sunset Policy, 17 Agustus 2019 di Stadion Gajayana

Memontum Kota Malang – Dua bulan bergulir, program Sunset Policy tak disia-siakan oleh masyarakat Kota Malang. Warga Bhumi Arema tampaknya ogah ketinggalan program ‘pemutihan’ denda Pajak Bumi & Bangunan (PBB) Perkotaan tersebut. Dari data yang dihimpun Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D), tercatat sudah 3.832 Wajib Pajak (WP) yang memanfaatkan program bertajuk Sunset Policy IV (jilid keempat) ini. Nilai realisasinya mencapai Rp 2.415.161.389,-.

“Bagi warga Kota Malang yang masih memiliki tunggakan dan belum memenuhi kewajiban pembayaran PBB, jangan sia-siakan kesempatan selagi program Sunset Policy berjalan satu bulan lagi,” imbau Walikota Malang, Drs H Sutiaji.

Sunset Policy IV berlangsung tiga bulan, mulai 17 Agustus 2019 dalam rangka menyemarakkan HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI dan berakhir pada 17 November mendatang dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan. Dengan memanfaatkan program Sunset Policy, para WP PBB Perkotaan mendapat keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan PBB yang belum terbayar sejak tahun 1990’an hingga kurun waktu 2018.

Caranya pun cukup dengan melakukan pembayaran di loket Bank Jatim manapun dengan membawa SPPT PBB tahun ini atau boleh juga tahun sebelumnya. Data kemudian langsung diinput oleh petugas di lokasi pembayaran. Karena tingginya animo masyarakat, serta besarnya potensi dan manfaat yang didapat, BP2D berupaya agar program Sunset Policy ke depan tidak hanya meliputi penghapusan denda PBB semata, tapi juga berlaku untuk pajak daerah lainnya.

“Kami telah mengkaji dan sedang mematangkan Perda supaya Sunset Policy ke depan juga berlaku untuk pajak daerah lainnya selain PBB. Komunikasi intensif dilakukan dengan pihak provinsi dan menunggu keputusan Gubernur Jatim,” beber Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT.

Untuk diketahui, selain menambah pemasukan pajak daerah secara riil, Sunset Policy terbukti meningkatkan potensi pendapatan PBB di masa yang akan datang, karena kebijakan ini menstimulir para pemilik aset untuk memanfaatkan masa keringanan pajak. Implikasinya, aset yang selama ini seperti tak bertuan menjadi diketahui pemiliknya. Ke depan, mereka juga akan membayar kewajiban perpajakannya dengan lebih tertib karena tidak terbebani tunggakan.

Banner Sunset Policy IV

Banner Sunset Policy IV

BACA : Pemutihan Pajak Kota Malang hingga 17 November 2019, Ayo Buruan…!

Ditambah lagi, Sunset Policy ini juga memberi kesadaran baru pada masyarakat supaya mereka tidak perlu menutupi atau merahasiakan kepemilikan asetnya dari jangkauan instansi pajak. Karena pada akhirnya, jumlah pembayaran akan terakumulasi berikut dendanya.

“Dengan begitu, jika selama ini masih banyak WP yang tidak terpantau alamat dan objek pajaknya, maka sekarang dapat terlacak sehingga di tahun-tahun berikutnya mereka akan menjadi WP yang aktif dan taat pajak,” papar Sam Ade d’Kross, sapaan akrab Kepala BP2D. (*yan)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Apresiasi ke Pengusaha yang Daftar Sendiri, Kepala Bapenda Kota Malang Kunjungi Lokasi Usaha

Diterbitkan

||

Apresiasi ke Pengusaha yang Daftar Sendiri, Kepala Bapenda Kota Malang Kunjungi Lokasi Usaha

Memontum Kota Malang – Berbagai kebijakan terkait keringanan pajak telah diberikan Pemerintah Kota Malang selama pandemi Covid-19. Tak berhenti sampai di situ, bermacam stimulus bagi Wajib Pajak (WP) juga dilancarkan dalam masa transisi menuju ‘Kebiasaan Baru’. Banyaknya usaha anyar yang bermunculan turut menjadi perhatian Pemkot Malang.

“Dalam rangka sosialisasi kebijakan sekaligus memberi support langsung kepada pelaku usaha, Pemkot melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengunjungi sejumlah instansi yang membina usaha dan menjadi inspirasi bagi WP lain, termasuk sejumlah usaha di sektor kuliner,” ungkap Kepala Bapenda Kota Malang, Ir Ade Herawanto MT.

Kepala Bapenda Kota Malang, Ir Ade Herawanto MT mengunjunj Cafe GMT, Rabu (15/7/2020) malam, guna memberikan support atas usaha-usaha baru dan juga edukasi perpajakan daerah. (Ist)

Kepala Bapenda Kota Malang, Ir Ade Herawanto MT mengunjunj Cafe GMT, Rabu (15/7/2020) malam, guna memberikan support atas usaha-usaha baru dan juga edukasi perpajakan daerah. (Ist)

Dalam dua pekan terakhir, OPD eks Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) tersebut mencatat ada belasan cafe baru yang didata sebagai WP.

“Hebatnya, mereka dengan penuh kesadaran mendaftarkan diri sebagai WP Resto dan langsung memiliki NPWPD dari Bapenda,” lanjut Sam Ade d’Kross, sapaan akrab kepala Bapenda.

Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan nyata kepada para pengelola usaha tersebut, Sam Ade ikut turun mendatangi langsung sejumlah cafe baru. Selain Cafe ‘Jagogan Jail’ binaan Lapas Kelas 1 Lowokwaru, juga ada Cafe Adhyaksa di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Malang, kawasan Arjosari yang notabene binaan koperasi karyawan Kejari Malang. Rabu (15/7/2020) malam, giliran Cafe Gajah Mada Trail (GMT) binaan Detasemen Polisi Militer (Denpom) V/3 di kawasan Kesatrian jadi jujugan.

Meski datang bersama dengan jajaran petugas pajak, namun gaya sosialisasi yang diusung Sam Ade terkesan santai dan gayeng. Kunjungannya bahkan seperti silaturahmi, meski mengedepankan edukasi perpajakan kepada para Wajib Pajak. Kehadiran pria yang dikenal sebagai tokoh Aremania itu bahkan disambut langsung oleh Komandan Denpom V/3, Letkol cpm Erwien Ferry Sunarno, S.H.

Menurutnya, kesadaran pengelola cafe mendaftar sebagai Wajib Pajak Restoran patut menjadi teladan bagi pengusaha kuliner lain di Kota Malang, yakni berkontribusi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak untuk pembangunan Bhumi Arema dan kesejahteraan warganya.

“Mereka juga menjadi teladan dan panutan karena mengedepankan protokol covid-19 dalam operasional usahanya,” beber Sam Ade d’Kross.

Letkol Erwien turut mengapresiasi kehadiran Sam Ade sebagai bentuk support langsung dari Pemkot Malang.

Lebih lanjut dijelaskan Erwien, Cafe GMT selain sebagai tempat usaha, juga sebagai wadah dan media guna semakin merekatkan kekompakan TNI dengan rakyat.

“Cafe ini juga menjalankan usaha penyewaan trail untuk umum dalam menikmati destinasi wisata di wilayah Malang Raya, seperti destinasi ke Kota Wisata Batu, kawasan Bromo hingga Pantai Selatan,” terang Letkol Erwien yang punya motto ‘Sopan di Jalan, Ganas di Jalur’.

“Selain itu juga sebagai tempat nongkrong para pecinta trail dan masyarakat umum yang ingin bersantai,” beber Dandempom yang juga pembina komunitas trail Ongis Nade Adventure, dengan ratusan anggotanya terdiri dari unsur TNI/Polri dan sipil.

Apresiasi khusus disampaikan Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika SH. Menurutnya, Bapenda memang harus lebih berkreasi dan selalu berinovasi dalam upaya meningkatkan PAD kota Malang.

“Apa yang dilakukan Bapenda lewat sering turun sidak ke cafe-cafe baru adalah langkah yang positif untuk mencari sumber PAD baru. DPRD sangat mengapresiasi dan selalu akan mensupport Bapenda sebagai tulang punggung keberhasilan pembangunan di Kota Malang,” ujarnya.

Sementara itu, sebagai tambahan informasi bahwa di masa menuju ‘Kebiasaan Baru’ atau transisi New Normal ini akan ada keringanan pajak daerah non PBB, dengan berangsur-angsur turun. Yakni sebesar 25% bagi wajib pajak yang sudah mulai usaha dengan normal, yaitu omzet pada masa pajak bulan Juni, Juli, Agustus 2020 sesuai hasil pengamatan di lapangan (verifikasi lapangan).

Kepala Bapenda menekankan bahwa kebijakan ini sesuai semangat dan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah yang sifatnya adil dan memaksa. Dijalankan dengan cara persuasif namun tetap humble dan egaliter. Selain itu, masih banyak kemudahan-kemudahan seperti bebas denda telat pelaporan, mundur jatuh tempo dan lainnya.

Untuk mekanisme tetap sama. Pelaporan omzet setiap bulanannya paling lambat tanggal 10 dengan prosentase 100%. Selanjutnya mengirimkan surat permohonan keringanan Pajak Daerah ditujukan kepada Bapak Walikota tembusan Kepala Bapenda Kota Malang. Pengurangan berangsur-angsur ini mengikuti perkembangan situasi dan pantauan tim di lapangan.(yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

SMAN 2 Kota Malang Sekolah Tangguh

Diterbitkan

||

Persemian sekolah tangguh yang ditandatangani langsung oleh Wali Kota Malang
Persemian sekolah tangguh yang ditandatangani langsung oleh Wali Kota Malang

Memontum Kota Malang – Dimulainya Tahun Ajaran Baru 2020/2021 SMAN 2 Malang yang dikunjungi oleh Wali Kota Malang resmi menjadi Sekolah Tangguh. Wali Kota Malang yang datang untuk peresmian sekolah tangguh SMAN 2 Malang pada hari Senin (13/7/2020) juga melakukan pemeriksaan atas kesiapan untuk protokol kesehatan yang dilakukan pihak sekolah.

Sekolah Tangguh ini hasil dari Inisiatif para murid yang didukung oleh pihak sekolah dan pemerintah.

“Inisiator nya itu para siswa, jadi siswa seperti telah merindukan sekolah, saya sangat mengapresiasinya. Ada juga dukungan dari para alumni, sekolah dan juga orang tua para murid,” ujar Wali Kota Malang Sutiaji.

Seperti yang telah disampaikan bahwa perhari ini seluruh sekolah sudah mulai melakukan kegiatan belajar mengajar ada yang online dan juga sudah ada beberapa daerah di Indonesia yang sudah mulai melakukan KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) secara tatap muka, namun saya Malang masih belum di izinkan untuk KBM secara tatap muka.

Total sudah ada 104 daerah di Indonesia yang sudah mendapat izin dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa mengadakan sistem belajar mengajar melalui tatap muka.

Untuk protokol kesehatan di lingkungan SMAN 2 sudah di siapkan dengan lengkap mulai pembatasan, peralatan penyemprotan, tempat cuci tangan dan alat-alat protokol kesehatan yang lain.

Kegiatan di SMAN 2 Malang harus mengikuti protokol dan ada surat kesehatan. Untuk pembatasan dibagi dari 340 murid menjadi 8 gelombang, per gelombangnya ada 42 murid nantinya dibagi 8 hari. Dari 42 murid masih akan dibagi 4 kelompok, setiap kelas maksimal 12 murid.

“Tadi kan bisa dilihat, kita sedang melaksanakan ujian untuk kejuruan itu saja setiap kelas hanya terisi 10 sampi 12 murid dan jaraknya benar-benar kita atur, setelah ujian selesai kelas pun langsung kita semprot disinfektan untuk sterilisasi,” ujar Kepala Sekolah SMAN 2 Malang Drs. Hariyanto MPd

Dari Sekolah Tangguh ini Kepala Sekolah SMAN 2 Malang Drs. Hariyanto MPd juga mengatakan, “kira-kira sebulan lalu anak-anak mengajukan konsep sekolah tangguh ini, mereka benar-benar berinisiatif sendiri. Dari sekolah tangguh ini diharapkan kita bisa menjadi percontohan bagi seluruh sekolah yang ada di Malang sehingga nantinya bisa di laksanakan bukan hanya di SMAN 2 Malang, namun bisa dilakukan kepada seluruh sekolah yang ada di kota Malang,” tutupnya. (mg1/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Wawalikota Malang Apresiasi PSBL Mandiri Barnes Tangguh

Diterbitkan

||

Wawalikota Malang Apresiasi PSBL Mandiri Barnes Tangguh

Memontum Kota Malang – PSBL (Pembatasan Sosial Berskala Lokal) di Barnes Tangguh sudah terapkan sejak Covid 19 mulai mewabah di Indonesia. Upaya mandiri pencegahan dan kesadaran masyarakat atas virus ini, membuat Barnes Tangguh diapresiasi oleh Wawalikota. Ini karena kecekatannya dalam mengambil tindakan untuk meminimalisir dampak terburuk.

Wakil Wali Kota Malang dalam kunjungannya pada hari Minggu (12/7/2020) menghadiri acara barnes tangguh yang bertempat di RT 04 RW 02. Wawali yang mengunjungi RT 04 di sambut baik oleh para ibu-ibu PKK dan warga lainnya.

Ketua RW 02 yang menjelaskan tentang program-program yang dilaksanakan oleh Barnes Tangguh selama pandemi ini mendapat apresiasi yang sangat baik. Karena kekompakkan masyarakat dan inisiatif yang baik dari masyarakat.

“Kami menerapkan PSBK ini dari awal pandemi, kan kita tau banyak sekali anak kost disini apalagi yang bekerja di MOG, ketika MOG di buka lagi, kita sepakat akan membatasi para karyawan yang kost di daerah kami, kepentingan yang sebatas pekerjaan di MOG lalu langsung kembali ke kost, kita batasi dan perketat untuk itu,” ujar ketua RW 02 Pancoro

Dilakukannya penguatan se kecamatan Klojen yang ada 16 kecamatan, ada juga RW Tangguh dan Kampung Tangguh. RW Tangguh yang berkolaborasi oleh ibu-ibu PKK dan di bantu oleh warga sekitar serta para muda-mudi akan segera di laksanakan dengan baik.

“Ini sangat bagus, saya sangat bangga karena kan ini dari kesadaran para masyarakat dan juga inisiatifnya itu sangat cepat tanggap. PSBK itu sangat penting tetapi kan harus dari lingkungan masyarakat nya sendiri untuk melaksanakannya. Barnes Tangguh ini kita tau mereka kan zona hijau, itu juga tak lepas dari kontribusi masyarakatnya yang perlu kita apresiasi lebih,” ujar Wakil Wali Kota Malang Sofyan Eddy.(mg1/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler