Connect with us

Pemerintahan

BP2D Kota Malang Bidik Pajak Penerangan Jalan, Lebih 1 Dekade ‘Dirahasiakan’, Akhirnya PLN Buka Data Pelanggan

Diterbitkan

||

audiensi digelar di Ruang Rapat Petugas Pajak Daerah, Kantor BP2D Kota Malang, Jumat (18/10)
audiensi digelar di Ruang Rapat Petugas Pajak Daerah, Kantor BP2D Kota Malang, Jumat (18/10)

Memontum Kota Malang – Serapan pajak dari sektor penerangan jalan di Kota Malang, rendah. Hal ini menjadi sorotan DPRD Kota Malang. Sebab target dikisaran Rp 75 milyar tahun 2019, penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) hingga pertengahan Oktober ini masih di angka Rp 44,5 Milyar. Padahal tutup buku 2019, tinggal 2 bulan lagi. Tentunya kekurangan yang harus ditutupi cukup besar.

Kondisi demikian cukup memusingkan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D). Segala strategi dan upaya telah dilakukan. Rumus dan formulasi juga telah diterapkan, tapi capaian ibarat stagnan. Sedangkan meminta database pelanggan PLN pun kesulitan.

Kedua belah pihak pun berusaha mencari titik terang. Menindaklanjuti MoU antara BP2D dengan PLN serta sesuai arahan Tim Korsubgah KPK RI Wilayah VI dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak, maka audiensi pun digelar bersama Komisi B DPRD Kota Malang, Jumat (18/10/2019) siang.

Dalam hearing yang digelar di Ruang Rapat Petugas Pajak Daerah, Jumat (18/10/2019) sore, turut hadir unsur Pemkot Malang seperti Inspektorat, Staf Ahli Bidang Ekonomi serta pihak Kejaksaan Negeri Malang dan juga perwakilan Bank Jatim.

“Agenda hari ini merupakan tindak lanjut dari hasil hearing kami sebelumnya dengan BP2D. Rekomendasi kami memang supaya ada langkah konkret upaya optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak, salah satunya dari pajak penerangan jalan,” ungkap Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono STP.

Terkait kondisi teknis di lapangan, pihak PLN menjelaskan secara detail mengenai data jumlah pelanggan serta potensi pendapatan mereka. Area Manager PLN Malang, M Eryan juga menjelaskan mengenai kendala-kendala yang dihadapi seperti piutang ragu-ragu atau PPJ yang tertinggal dan belum tertagihkan.

“Sebagai wajib pajak daerah, kami sudah punya mekanisme dan sistem pembayaran PPJ yang kami laporkan dan kami bayarkan sesuai Perda Kota Malang,” terangnya.

Sebagai informasi, pelanggan PLN di Kota Malang sejumlah 350.274 yang mana terdiri dari 208.415 pelanggan pasca bayar dan 141.859 pelanggan prabayar. Hingga akhir September lalu, penerimaan PPJ yang dicatat PLN Malang senilai Rp 44,36 Milyar.

Menyikapi rendahnya serapan ataupun PPJ yang belum tertagih, Eryan mengaku pihaknya telah menyiapkan sejumlah alternatif untuk ditawarkan kepada Pemkot Malang. Nantinya langkah-langkah solutif akan dibahas lebih mendetail dengan tim teknis.

“Kami sampaikan pula, bahwa nilai pajak tiap daerah di Jawa Timur berbeda. Untuk Malang Raya saja ada perbedaan signifikan antara Kota Malang, Kabupaten Malang maupun Kota Batu,” ulas Eryan sambil membeberkan data pelanggan PLN Area Malang.

Paparan mengenai perbedaan tarif dan nilai PPJ antar wilayah yang dipaparkan Eryan dan timnya cukup membuat peserta forum terkejut. Pihak Komisi B bahkan tak menyangka ada perbedaan cukup signifikan antara Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu.

“Baru kali ini akhirnya kami bisa mendapat akses atau informasi mengenai database pelanggan PLN. Mungkin sudah selama 10 tahun ini belum pernah dapat. Ternyata ada informasi-informasi yang benar-benar baru dan bahkan mengejutkan, contohnya seperti perbedaan tarif pajak itu,” ujar Sekretaris Komisi B, Arief Wahyudi SH.

Menurutnya, keterbukaan antara kedua belah pihak mutlak dibutuhkan demi membuka peluang lebih baik dalam hal peningkatan PAD dari sektor pajak.

“Tentu ini sebuah langkah awal yang patut diapresiasi. Berikutnya antara Pemkot dengan PLN bisa saling bersinergi dalam hal teknis, misalnya Pemkot bisa mulai menata regulasi baru terkait pemungutan PPJ maupun membuat program dan melakukan pendataan wajib pajak terkait,” jelas Arief.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi B Dr Jose Rizal Joesoef SE, MSi menyarankan pentingnya sinkronisasi data antara BP2D dengan PLN. “Dengan begitu ada transparansi dalam hal pertukaran data. Baiknya perlu dilakukan MoU antara Pemkot dengan PLN, sehingga Pemkot bisa memanfaatkan data yang dimiliki PLN untuk melakukan kajian potensi dan penghitungan proyeksi pendapatan ataupun sebaliknya,” tutur anggota dewan yang sebelumnya dikenal sebagai dosen ini.

Apresiasi disampaikan perwakilan Inspektorat Pemkot Malang, S Nurmala. Pihaknya beranggapan bahwa PPJ PLN seharusnya bisa menjadi primadona dalam peningkatan PAD dari sektor pajak daerah.

“Jadi soal regulasi menyangkut PPJ ini penting. Setidaknya nanti bisa dikaji kembali oleh legislatif, sehingga ada formulasi terbaik dalam pemungutan PPJ misalnya terkait besaran tarif atau prosentasenya,” kata Nurmala dalam forum.

Selain masalah regulasi, kajian potensi pajak terkait menjadi hal yang substantif dilakukan. Pendapat tersebut dikemukakan Tim Ahli Ekonomi Pemkot Malang, Bahrul Ulum. “Kajian mengenai potensi pajak sedang kami matangkan. Ini penting karena akan mempengaruhi langkah-langkah optimalisasi berikutnya. Selanjutnya perlu dilakukan integrasi sistem perpajakan di lingkungan Pemkot satu pintu seperti dengan OPD yang menangani perizinan, teknologi informasi dan lainnya,” ujarnya.

Usulan trial alias ujicoba sistem auto debt dalam mekanisme pembayaran tagihan listrik pun mengemuka dalam forum. Paling tidak, diujicobakan di lingkup internal BP2D lebih dulu. “Sangat memungkinkan (auto debt) dilakukan. Bahkan mungkin Pemkot bisa menggerakan OPD melalui BPKAD lalu ke dinas-dinas,” jawab Dwiana selaku perwakilan Bank Jatim Malang yang hadir.

Pihak Kajari Malang yang diwakili Kasi Datun Dian Purnama SH pun siap mengawal kebijakan dengan melakukan pendampingan hukum. Muaranya jelas, supaya upaya-upaya yang dilakukan Pemkot Malang dalam hal ini BP2D untuk optimalisasi peningkatan PAD dari sektor pajak tetap on the track.

Atas semua saran dan usulan yang muncul, Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT menyatakan pihaknya akan melakukan yang terbaik. “Dalam waktu dekat memang harus sinkronisasi data atau digitasi. Kami punya aplikasi Singo Pajak untuk pemetaan potensi berbasis spasial. Berikutnya dilakukan integrasi sistem perpajakan dengan para stakeholder seperti PLN dan juga unsur Pemkot seperti DPM PTSP, Satpol PP, Diskominfo dan lainnya,” beber Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya.

Selain melakukan trial mulai dari sistem auto debt dengan Bank Jatim serta ujicoba dengan PLN, pihaknya juga tak menutup kemungkinan belajar langsung ke daerah yang sudah menerapkan sistem pajak terintegrasi. “Informasi yang kami peroleh, di Bali sudah diterapkan. Ada di Denpasar dan Kabupaten Badung. Bisa jadi kami perlu studi banding ke sana, agar bisa kami pelajari dan segera terapkan di Kota Malang,” tandas pria yang juga dikenal sebagai tokoh Aremania tersebut.

Mantan Kabag Humas Pemkot Malang ini kemudian menyimpulkan, bahwa jika target pajak hanya didasarkan pada asumsi dan pola-pola perhitungan dengan pendekatan teori-teori, maka bisa saja terjadi kesalahan perencanaan yang bersifat over estimate seperti pada penetapan target PPJ sebesar Rp 75 Milyar pada tahun 2019 ini.

“Maka berdasarkan database real pelanggan PLN yang notabene juga wajib pajak PPJ, maka angka tersebut terlalu tinggi jika jumlah pelanggan PLN atau WP tersebut dikalikan dengan jumlah KWH dikalikan tarif pajak sesuai Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 sebagai Perubahan atas Perda No 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah,” urai Sam Ade menyimpulkan. (*/gie)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Jembatan Muharto Kota Malang, Ditutup Total Mulai 15 s/d 21 Desember 2019

Diterbitkan

||

Jembatan Muharto Kota Malang, Ditutup Total Mulai 15 sd 21 Desember 2019

Memontum Kota Malang – Handi Priyanto, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, menginformasikan berdasarkan hasil keputusan rapat forum lalu lintas (13/12/2019) terkait rekonstruksi jembatan Muharto dan dalam rangka optimalisasi pengerjaan perbaikan, maka akan dilakukan penutupan total pada tanggal 15 sampai 21 Desember 2019.

“Kaitan hal tersebut, maka mohon pengertian masyarakat, para pengguna jalan sekaligus mohon maaf atas ketidaknyamanan untuk sementara waktu,” ungkap Handi, Kadishub Kota Malang.

Ditambahkan mantan Ka Satpol PP kota Malang ini, bahwa rekomendasi penutupan total, juga mempertimbangkan agar pengerjaan dapat berjalan lebih rapi, aman dan cepat sesuai tenggat waktu yang diharapkan. Adapun penutupan dilakukan mulai di pertigaan Kutobedah Polehan dan perempatan pasar Kebalen Jodipan.

Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, awal pengerjaan yang ditandai dengan kirim doa keselamatan, bahwa jembatan Muharto direhab dengan menggunakan metode Refrofit, yang hasilnya mampu mengembalikan kondisi fisik seperti semula. Menggunakan anggaran dari Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 1,3 Milyar, penanganan jembatan Muharto ditarget tuntas 1 (satu) bulan.

Metode “retrofitting” sendiri adalah metode atau teknik untuk melengkapi bangunan dengan memodifikasi atau me-restore dengan menambah bagian atau peralatan baru yang dianggap perlu karena tidak tersedia pada saat awal pembuatannya. (*yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Pemkot Malang Launching Perpustakaan Digital

Diterbitkan

||

Pemkot Malang Launching Perpustakaan Digital

Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota Malang kembali mencatatkan namanya dalam Museum Rekor Indonesia (MURI). Kali ini nama Kota Malang tercatat dalam rekor Peserta Membaca Dengan Gawai terbanyak, yaitu dengan peserta mencapai hampir 3000. Pencatatan rekor tersebut dilakukan di Halaman Balaikota Malang pada Kamis (12/12/2019) pagi.

Berdasaran pantauan di lapangan, ribuan siswa SMP dan SMA dari Kota Malang telah berkumpul di Halaman Balaikota Malang sejak pukul 6.00 WIB. Mereka pun tampak bersemangat untuk turut mensukseskan kegiatan tersebut. Di sela acara, peserta dan tamu undangan yang hadir juga dihibur oleh penampilan Izabelle Kiara, salah satu siswi di Kota Malang yang pernah mendapatkan prestasi di kancah internasional.

Pencatatan ‘Peserta Membaca Dengan Gawai Terbanyak’ tersebut juga digelar dalam rangka Pemkot Malang melalui Dinas Perpustakaan Umum dan Arsio melaunching Perpustakaan Digital. Hal itu juga dimaksudkan untuk memperkuat Kota Malang menuju Smart City.

Menurut Walikota Malang Sutiaji, dengan perpustakaan berbasis digital ini, diharapkan dapat membantu masyarakat untuk dapat membaca koleksi buku yang ada di Perpustakaan Umum Kota Malang dimana saja tanpa harus datang ke lokasi. Ia mengatakan, konsep tersebut dirasa akan lebih meningkatkan minat siswa dalam membaca. Terlebih saat ini sedang berada dalam era revolusi industri 4.0.

Untuk dapat menggunakan perpustakaan digital tersebut, masyarakat Kota Malang dapat mengunduh aplikasi “Malang Cillin Digital Access” di Google Playstore pada smartphone berbasis Android.

“Wadah untuk mewujudkan hal itu dihadirkan melalui aplikasi Malang Cilin Digital Access. Kita saat ini sudah masuk era revolusi industri 4.0. Maka ini kita gerakkan metode membaca pakai gawai dengan aplikasi yang istilahnya itu perpustakaan digital. Dan masuk rekor MURI,” ujarnya.

Dengan adanya aplikasi tersebut, maka segala akses buku digital mengenai sejarah dan budaya Kota Malang serta literasi lainnya bisa diakses oleh semua orang dengan mudah. Sehingga daya baca, khususnya masyarakat Kota Malang, juga meningkat.

“Harapannya orang mudah membaca dan itu sudah ada di playstore, walaupun masih untuk android saja. Nanti ke depan ada penyempurnaan agar di Apple juga bisa. Jadi, mereka tidak hanya baca Whatsapp, tapi melalui gawai ini meningkatkan daya baca masyarkat Kota Malang lebih luas,” tandas Sutiaji.

Kota Malang juga berhasil memecahkan rekor MURI dengan 2.929 peserta membaca serentak bukan menggunakan media buku, tetapi dengan aplikasi melalui gawai atau biasa dikenal dengan smartphone. Jumlah tersebut berhasil mematahkan rekor Muri sebelumnya yang pernah juga dilakukan di Kota Bandung pada November 2018 lalu. (iki/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Kota Malang Kembali Ukir Rekor MURI, Membaca dengan Gawai 2929 Peserta

Diterbitkan

||

Kota Malang Kembali Ukir Rekor MURI, Membaca dengan Gawai 2929 Peserta

Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota Malang kembali mencatatkan namanya di Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) melalui membaca dengan gawai diikuti sebanyak 2929 peserta di halaman depan Balaikota Malang, Kamis (12/12/2019) pagi. Prestasi spektakuler ini menambah cacatatan Rekor MURI Pemerintah Kota Malang.

Prestasi mematahkan rekor sebelumnya yang didapat oleh Bandung dalam edukasi literasi melalui gawai yang hanya diikuti 1140 peserta.

Membaca denga gawai ini mendapat rekor MURI dengan peserta terbanyak. Lebih penting juga bahwa Rekor MURI ini diharapkan dapat mendorong dan memberikan semangat kepada masyarakat agar gemar membaca sejak dini.

Dalam sambutannya, Walikota Malang Drs H Sutiaji mengatakan bahwa rekor ini sebagai penyemangat masyarakat Kota Malang untuk gemar dalam budaya membaca.

“Penyemangat kita semua. Budaya membaca harus terus ditingkatkan. Dengan membaca kita akan perkaya ilmu pengetahuan. Hanya yang memiliki ilmu pengetahuan nantinya memiliki semua kemenangan,” ujar Sutiaji di depan para peserta yang terdiri dari 27 sekolah SMP dan 3 sekolah SMA di Kota Malang dan 250 budayawan serta penari.

Diharapkan Launching Perpustakaan digital ” Malang Cillin Digital Acces” bisa semakin memperkuat Kota Malang sebagai Kota Smart City. Masyarakat bisa mengunduh aplikaai Cillin Digital Access di Google Playstore pada Smartphone yang menggunakan sistem operasi android guna meminjam serta membaca koleksi buku di Perpustakaan Umum Kota Malang.

Walikota Malang Drs H Sutiaji saat mendapat penghargaan rekor MURI. (gie)

Walikota Malang Drs H Sutiaji saat mendapat penghargaan rekor MURI. (gie)

“Konsep tersebut dirasa akan lebih meningkatkan minat baca bagi siswa. Apalagi, saat ini memasuki era revolusi industri 4.0 dan hampir semua sistem pelayanan berbasis digital. Harapannya orang mudah membaca dan itu sudah ada di playstore, walaupun masih untuk android saja. Nanti ke depan ada penyempurnaan agar di Apple juga bisa. Jadi, mereka tidak hanya baca Whatsapp, tapi melalui gawai ini meningkatkan daya baca masyarkat Kota Malang lebih luas,” ujar Sutiaji.

Dalam Perpustakaan digital ini terdapat 2132 buku konten lokal budaya Kota Malangyang bisa dilihat disana. “Semua orang bisa akses. Geratis . Kita akan terua update dengan buku yang baru. Kita kuatkan dengan gawai ini untuk meningkatkan daya baca masyarakat Kota Malang,” ujar Sutiaji.

Suwarjana SE MM, Kepala Dinas Perpustakaan Umum Daerah Kota Malang, menabahkan bahwa dengan adanya perpustakaan digital ini budaya Kota Malang juga akan semakin di kenal.

“Konten lokal Kota Malang kita angkat agar dapat dikenal di dunia. Budayanya, pariwisatanya, bahasa walikannya bahkan kuliner nya juga ada di perpustakaanya. Saat ini masih 2132 buku yang ada diperpustakaan digital. Kalau Perpuastaaan Umum Kota Malang sendiri ada lebih dari 14 ribu buku,” ujar Suwarjana.

Pemacahan rekor MURI ini dikemas cukup menarik. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip melaunching Perpustakaan Digital “Malang Ancen Mbois”dimana para siswa siswi sekolah membaca gawai bersama-sana di depan Balaikota Malang. (gie/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler