Connect with us

Pemerintahan

BP2D Kota Malang Bidik Pajak Penerangan Jalan, Lebih 1 Dekade ‘Dirahasiakan’, Akhirnya PLN Buka Data Pelanggan

Diterbitkan

||

audiensi digelar di Ruang Rapat Petugas Pajak Daerah, Kantor BP2D Kota Malang, Jumat (18/10)
audiensi digelar di Ruang Rapat Petugas Pajak Daerah, Kantor BP2D Kota Malang, Jumat (18/10)

Memontum Kota Malang – Serapan pajak dari sektor penerangan jalan di Kota Malang, rendah. Hal ini menjadi sorotan DPRD Kota Malang. Sebab target dikisaran Rp 75 milyar tahun 2019, penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) hingga pertengahan Oktober ini masih di angka Rp 44,5 Milyar. Padahal tutup buku 2019, tinggal 2 bulan lagi. Tentunya kekurangan yang harus ditutupi cukup besar.

Kondisi demikian cukup memusingkan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D). Segala strategi dan upaya telah dilakukan. Rumus dan formulasi juga telah diterapkan, tapi capaian ibarat stagnan. Sedangkan meminta database pelanggan PLN pun kesulitan.

Kedua belah pihak pun berusaha mencari titik terang. Menindaklanjuti MoU antara BP2D dengan PLN serta sesuai arahan Tim Korsubgah KPK RI Wilayah VI dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak, maka audiensi pun digelar bersama Komisi B DPRD Kota Malang, Jumat (18/10/2019) siang.

Dalam hearing yang digelar di Ruang Rapat Petugas Pajak Daerah, Jumat (18/10/2019) sore, turut hadir unsur Pemkot Malang seperti Inspektorat, Staf Ahli Bidang Ekonomi serta pihak Kejaksaan Negeri Malang dan juga perwakilan Bank Jatim.

“Agenda hari ini merupakan tindak lanjut dari hasil hearing kami sebelumnya dengan BP2D. Rekomendasi kami memang supaya ada langkah konkret upaya optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak, salah satunya dari pajak penerangan jalan,” ungkap Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono STP.

Terkait kondisi teknis di lapangan, pihak PLN menjelaskan secara detail mengenai data jumlah pelanggan serta potensi pendapatan mereka. Area Manager PLN Malang, M Eryan juga menjelaskan mengenai kendala-kendala yang dihadapi seperti piutang ragu-ragu atau PPJ yang tertinggal dan belum tertagihkan.

“Sebagai wajib pajak daerah, kami sudah punya mekanisme dan sistem pembayaran PPJ yang kami laporkan dan kami bayarkan sesuai Perda Kota Malang,” terangnya.

Sebagai informasi, pelanggan PLN di Kota Malang sejumlah 350.274 yang mana terdiri dari 208.415 pelanggan pasca bayar dan 141.859 pelanggan prabayar. Hingga akhir September lalu, penerimaan PPJ yang dicatat PLN Malang senilai Rp 44,36 Milyar.

Menyikapi rendahnya serapan ataupun PPJ yang belum tertagih, Eryan mengaku pihaknya telah menyiapkan sejumlah alternatif untuk ditawarkan kepada Pemkot Malang. Nantinya langkah-langkah solutif akan dibahas lebih mendetail dengan tim teknis.

“Kami sampaikan pula, bahwa nilai pajak tiap daerah di Jawa Timur berbeda. Untuk Malang Raya saja ada perbedaan signifikan antara Kota Malang, Kabupaten Malang maupun Kota Batu,” ulas Eryan sambil membeberkan data pelanggan PLN Area Malang.

Paparan mengenai perbedaan tarif dan nilai PPJ antar wilayah yang dipaparkan Eryan dan timnya cukup membuat peserta forum terkejut. Pihak Komisi B bahkan tak menyangka ada perbedaan cukup signifikan antara Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu.

“Baru kali ini akhirnya kami bisa mendapat akses atau informasi mengenai database pelanggan PLN. Mungkin sudah selama 10 tahun ini belum pernah dapat. Ternyata ada informasi-informasi yang benar-benar baru dan bahkan mengejutkan, contohnya seperti perbedaan tarif pajak itu,” ujar Sekretaris Komisi B, Arief Wahyudi SH.

Menurutnya, keterbukaan antara kedua belah pihak mutlak dibutuhkan demi membuka peluang lebih baik dalam hal peningkatan PAD dari sektor pajak.

“Tentu ini sebuah langkah awal yang patut diapresiasi. Berikutnya antara Pemkot dengan PLN bisa saling bersinergi dalam hal teknis, misalnya Pemkot bisa mulai menata regulasi baru terkait pemungutan PPJ maupun membuat program dan melakukan pendataan wajib pajak terkait,” jelas Arief.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi B Dr Jose Rizal Joesoef SE, MSi menyarankan pentingnya sinkronisasi data antara BP2D dengan PLN. “Dengan begitu ada transparansi dalam hal pertukaran data. Baiknya perlu dilakukan MoU antara Pemkot dengan PLN, sehingga Pemkot bisa memanfaatkan data yang dimiliki PLN untuk melakukan kajian potensi dan penghitungan proyeksi pendapatan ataupun sebaliknya,” tutur anggota dewan yang sebelumnya dikenal sebagai dosen ini.

Apresiasi disampaikan perwakilan Inspektorat Pemkot Malang, S Nurmala. Pihaknya beranggapan bahwa PPJ PLN seharusnya bisa menjadi primadona dalam peningkatan PAD dari sektor pajak daerah.

“Jadi soal regulasi menyangkut PPJ ini penting. Setidaknya nanti bisa dikaji kembali oleh legislatif, sehingga ada formulasi terbaik dalam pemungutan PPJ misalnya terkait besaran tarif atau prosentasenya,” kata Nurmala dalam forum.

Selain masalah regulasi, kajian potensi pajak terkait menjadi hal yang substantif dilakukan. Pendapat tersebut dikemukakan Tim Ahli Ekonomi Pemkot Malang, Bahrul Ulum. “Kajian mengenai potensi pajak sedang kami matangkan. Ini penting karena akan mempengaruhi langkah-langkah optimalisasi berikutnya. Selanjutnya perlu dilakukan integrasi sistem perpajakan di lingkungan Pemkot satu pintu seperti dengan OPD yang menangani perizinan, teknologi informasi dan lainnya,” ujarnya.

Usulan trial alias ujicoba sistem auto debt dalam mekanisme pembayaran tagihan listrik pun mengemuka dalam forum. Paling tidak, diujicobakan di lingkup internal BP2D lebih dulu. “Sangat memungkinkan (auto debt) dilakukan. Bahkan mungkin Pemkot bisa menggerakan OPD melalui BPKAD lalu ke dinas-dinas,” jawab Dwiana selaku perwakilan Bank Jatim Malang yang hadir.

Pihak Kajari Malang yang diwakili Kasi Datun Dian Purnama SH pun siap mengawal kebijakan dengan melakukan pendampingan hukum. Muaranya jelas, supaya upaya-upaya yang dilakukan Pemkot Malang dalam hal ini BP2D untuk optimalisasi peningkatan PAD dari sektor pajak tetap on the track.

Atas semua saran dan usulan yang muncul, Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT menyatakan pihaknya akan melakukan yang terbaik. “Dalam waktu dekat memang harus sinkronisasi data atau digitasi. Kami punya aplikasi Singo Pajak untuk pemetaan potensi berbasis spasial. Berikutnya dilakukan integrasi sistem perpajakan dengan para stakeholder seperti PLN dan juga unsur Pemkot seperti DPM PTSP, Satpol PP, Diskominfo dan lainnya,” beber Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya.

Selain melakukan trial mulai dari sistem auto debt dengan Bank Jatim serta ujicoba dengan PLN, pihaknya juga tak menutup kemungkinan belajar langsung ke daerah yang sudah menerapkan sistem pajak terintegrasi. “Informasi yang kami peroleh, di Bali sudah diterapkan. Ada di Denpasar dan Kabupaten Badung. Bisa jadi kami perlu studi banding ke sana, agar bisa kami pelajari dan segera terapkan di Kota Malang,” tandas pria yang juga dikenal sebagai tokoh Aremania tersebut.

Mantan Kabag Humas Pemkot Malang ini kemudian menyimpulkan, bahwa jika target pajak hanya didasarkan pada asumsi dan pola-pola perhitungan dengan pendekatan teori-teori, maka bisa saja terjadi kesalahan perencanaan yang bersifat over estimate seperti pada penetapan target PPJ sebesar Rp 75 Milyar pada tahun 2019 ini.

“Maka berdasarkan database real pelanggan PLN yang notabene juga wajib pajak PPJ, maka angka tersebut terlalu tinggi jika jumlah pelanggan PLN atau WP tersebut dikalikan dengan jumlah KWH dikalikan tarif pajak sesuai Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 sebagai Perubahan atas Perda No 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah,” urai Sam Ade menyimpulkan. (*/gie)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Controlled Landfill TPA Talangagung Masuk 15 Besar KIPP

Diterbitkan

||

Controlled Landfill TPA Talangagung Masuk 15 Besar KIPP

Memontum Kabupaten Malang – Salah satu inovasi dengan Penggunaan sistem Controlled Landfill TPA Talangagung berhasil Masuk 15 besar, di Kompetisi inovasi Pelayanan Publik (KIPP) (11/7/2020).

TPA Talangagung mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik (KIPP) yang di gelar oleh Kementrian Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan berhasil masuk dalam deretan 15 besar finalis dalam kompetisi tersebut.

Saat berada dalam kegiatan presentasi dan wawancara kompetisi inovasi secara online yang di lakukan oleh Bupati Kabupaten Malang Sanusi (10/7) kepada tim juri, Sanusi memberikan Paparan berupa inovasi-inovasi yang ada di TPA Talangagung.

Menurut Bupati Sanusi Salah satu inovasi yang dianggap sangat berpengaruh untuk membuat TPA Talangagung berada di posisi 15 besar ini adalah penggunaan sistem Controlled Landfill. Karena pada umumnya pengoprasian sampah di Indonesia masih banyak menggunakan sistem Open Dumping sehingga membuat pencemaran lingkungan dan konflik sosial.

Oleh karena itu dari TPA Talangagung yang menggunakan sistem Controlled Landfill ini bisa digunakan sebagai Contoh untuk seluruh TPA di Kabupaten Malang kedepannya.

“Semoga TPA Talangagung menjadi rule model untuk Indonesia. Karena TPA ini menggunakan inovasi sistem Controlled Landfill. kami berharap apa yang sudah dikembangkan di TPA Talangagung ini bisa direplikasi oleh kabupaten lainnya.”ujar Bupati Sanusi. (mg1/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

PSBL Mergosono, Warga Luar Kampung Harap Putar Balik

Diterbitkan

||

PSBL Mergosono, Warga Luar Kampung Harap Putar Balik

Memontum Kota Malang – Mulai hari Jumat (10/7/2020) Jl Kolonel Sugiono, Kelurahan Mergosono menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) dengan ketat yang dijaga oleh kepolisian dan TNI yang dibantu oleh beberapa warga setempat. Inisiatif dari warga setempat atas kegelisahan dengan terjadinya pandemi Covid 19.

Warga sepakat melakukan pembatasan bagi warganya sendiri dan warga dari luar untuk memasuki wilayah Mergosono. Ini menyusul telah terjadi kasus di 2 RW ini, yang membuat warga sekitar mulai memperketat wilayahnya untuk menangani penyebaran lebih lanjut.

Untuk PSBL yang dilaksanakan akan memperketat apalagi dari warga luar, itu akan diproses mulai dari KTP hingga ditanyakan untuk kepentingannya seperti apa dan mendesak atau tidak.

“Kami akan melakukan PSBL ini untuk tahap pertama 14 hari. Kemudian 7 hari pertama akan dilakukan evaluasi dan 7 hari berikutnya juga akan dilakukan evaluasi. Untuk warga luar jika tidak ada kepentingan mending putar balik aja. Kita akan perketat mulai dari KTP hingga urusannya untuk masuk di wilayah mergosono seperti apa,” ujar Lurah Mergosono Karliono.

Wali Kota Malang yang terjun langsung ke lokasi akan meninjau seberapa efektif dan ketertiban masyarakat terhadap PSBL ini. Mulai dari pemeriksaan suhu tubuh, psychal distancing yang di terapkan dan juga penanganannya seperti apa akan langsung di tinjau oleh beliau.

“Dari hasil swab yang telah keluar 4 orang akan langsung kami larikan ke save house untuk mendapatkan perawatan yang intensif, tidak ada yang namanya isolasi mandiri semua yang reaktif dan positif akan kami bawa ke save hous langsung yang berada di Jl. Kawi,” ujar Wali Kota Malang Sutiaji.

Dari awal penerapan pagi tadi hingga siang telah diperiksa sekitar 4 orang yang suhu tubuhnya di atas rata-rata dan itu langsung dilakukan penanganan secara cepat oleh warga dan pihak puskesmas. Pos penjagaan yang juga masih belum sempurna akan dilakukan evaluasi dan juga pemberian pos jaga yang lebih layak dan efektif agar semua bisa terkendali dan lancar.

“Untuk post kami akan koordinasi dengan RW setempat untuk penyempurnaannya. Kami juga akan berkoordinasi dengan puskesmas setempat untuk melakukan rapid test kepada warga yang di temukan suhunya tinggi, agar penanganannya lebih cepat dan efektif,” ujar Lurah Mergosono Karliono.

Dari permasalahan pandemi ini yang perlu ditekan kan adalah kesadaran dari masyarakat untuk benar-benar mematuhi protokol kesehatan agar dapat menghentikan penyebaran Covid 19. Wali Kota Malang selalu mengingatkan dan menghimbau bahwa psychal distancing, pemakaian masker dan kebersihan benar-benar harus diterapkan.

“Tadi saja bisa kita lihat masih banyak orang yang tidak memakai masker, itu akan kita beri masker dan langsung kita himbau. Sebenarnya kesadaran masyarakat ini sangat penting kita akan terus melakukan himbauan secara masif, intinya disiplin adalah solusinya. Kalo warganya gak disiplin ya gimana kita harus tetap memberi peringatan dan hukuman agar jera,” tutup Wali Kota Malang Sutiaji. (mg1/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Urban Farming Lesanpuro Wakili Kota Malang Lomba Bejo Jahe Merah

Diterbitkan

||

Urban Farming Lesanpuro Wakili Kota Malang Lomba Bejo Jahe Merah

Memontum Kota Malang – Di masa pandemi ini, masyarakat Kota Malang mulai menunjukan inovasi-inovasinya untuk menangkal virus Covid 19. Tidak hanya dengan kedisiplinan untuk menerapkan protokol kesehatan seperti physical distancing, menggunakan masker dan handsinitizer. Salah satu inovasi yaitu budi daya herbal seperti jahe.

Pada hari jumat (10/7/2020) di kawasan Urban Farming Jl Danau Kerinci 7 RT 4 RW 7 Lesanpuro digelar pembinaan terkait lomba Bejo Jahe Merah.

RW 7 mewakili Kota Malang, bersaing dengan beberapa kota lain. Sebelumnya bersaing dengan kecamatan lain di Kota Malang.

“Bejo ini ada 7 kota. Malang dibagi 5 wilayah. Per kecamatan dibagi 3, yang masuk kecamatan Kedungkandang 2, sama Sukun Mulyorejo untuk mewakili Kota Malang,” ujar Lurah Lesanpuro Ahmad Zhuri.

Selain digelar lomba, sosialisasi juga sangat penting. Walikota Malang yang datang melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar. Sebelum terjadinya pandemi Covid 19 ini Malang Herbal jauh-jauh hari sudah direncanakan untuk menguatkan imune masyarakat dari segala virus.

“Kami secara masif per kelurahan akan melakukan gerakan penanaman herbal. Kami juga bekerjasama dengan Bintang 7 dan nanti kita tambah juga dengan penanaman sirih,” ujar Walikota Malang Sutiaji.

Kesadaran masyarakat yang sangat penting juga akan diimbaukan, ini sangat bermanfaat dan seharusnya seluruh masyarakat Kota Malang dapat berinovasi lebih lagi agar dapat bermanfaat bagi semuanya.

“Ketika masyarakat sudah sadar akan peran tumbuhan ini walaupun Covid 19 sudah selesai. Apapun jenis penyakit yang berkaitan dengan virus, bisa tertahan dengan herbal ini. Namun tetap saja kebersihan lingkungan juga penting,” ujarnya.

Walikota Malang juga mengimbau untuk meningkatkan Urban Farming ini lebih luas lagi. Bukan hanya tanaman herbal tetapi juga ada tanaman sayuran dan rempah sehingga juga dapat bermanfaat lebih lagi bagi masyarakat.

“Namanya juga Urban Farming ya nanti bisa di tanam di sekitar rumah di teras. Di lahan-lahan kosong di sekitar rumah. Kita akan membiasakan masyarakat untuk penanaman rempah lalu di konsumsi,” tegasnya.

Ekonomi sekarang yang sedang merosot, membuat pemerintah semakin tertantang untuk dapat memaksimalkan potensi-potensi dari masyarakat. Pemerintah Kota Malang juga akan berencana, memberikan bantuan kepada masyarakat yang kreatif seperti ini agar dapat lebih meningkat dan baik.

“Bantuan dari pemerintah untuk relokasi pendanaan dari kelurahan nanti kita akan buatkan. Ada sekitar 57 kelurahan kita akan proses nanti, semoga ini akan meningkatkan kreatifitas masyarakat dan kita akan memaksimalkan,” tutupnya. (mg1/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler