Connect with us

Kota Malang

Dindik Kota Malang Raih Tiga Penghargaan Dalam Ajang AIKID 2019

Diterbitkan

||

Dindik Kota Malang Raih Tiga Penghargaan Dalam Ajang AIKID 2019

Memontum Kota Malang – Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Malang berhasil menyabet sederet penghargaan dalam ajang Anugerah Inovasi dan Kreatifitas Informasi Digital (AIKID) 2019 yang digelar pada Rabu (16/10/2019). Ajang tersebut merupakan event yang digelar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) untuk menilai media sosial dan website di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang.

Total ada sebanyak 3 piala yang berhasil disabet oleh Dindik Kota Malang. Antara lain juara 2 pada kategori Media Sosial Terbaik, juara 1 pada kategori Website Terbaik OPD dan Sekretariat dan Website Terfavorit kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Malang.

Piala juga diserahkan langsung oleh Walikota Malang Sutiaji kepada Dindik Kota Malang, Zubaidah. Sedangkan untuk website terfavorit diserahkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang Widayati Sutiaji.

Saata ditemui di ruang kerjanya, Zubaidah mengatakan bahwa dirinya sangat bangga dan senang atas prestasi yang diraihnya tersebut. Ia menyebut, penghargaan yang diperoleh merupakan buah dari kerja keras seluruh pihak.

“Itu semua kan bukan kita yang menilai. Tanpa kerja keras dari kami (staf dan jajaran) Dindik Kota Malang, prestasi tersebut juga tidak akan bisa diraih,” ujae Zubaidah.

Zubaidah juga mengatakan rasa terima kasihnya kepada seluruh masyarakat Kota Malang, hingga penghargaan tersebut dapat diraih. Menurutnya, dalam ajang tersebut, masyarakat juga sangat berperan penting hingga Dindik Kota Malang dapat meraih prestasi.

“Itu kan penilaian masyarakat. Dan saya sendiri juga kaget, ternyata website dan akun media sosial milik kami (Dindik) juga dapat membantu masyarakat dalam mencari informasi seputar pendidikan. Bahkan kami juga membuka semacam portal untuk menampung keluhan masyarakat seputar dunia pendidikan,” jelasnya kepada Memo X.

Namun begitu, Zubaidah mengatakan, bahwa dengan prestasi yang telah diraih kini, tidak lantas membuat dirinya beserta seluruh staf dan jajajaran Dindik Kota Malang berpuas diri. Ia mengatakan, bahwa pihaknya harus tetap membuat inovasi-inovasi baru yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan masyarkat terlebih dalam dunia pendidikan.

“Sudah jelas kami semua sangat bangga dengan prestasi ini. Namun saya berharap hal itu tidak cukup sampai disini dan tidak membuat kami mudah berpuas diri. Ini harus bisa menjadi motivasi bagi kami untuk tetap berinovasi dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Kota Malang,” jelasnya.

Ia mengaku, capaian tersebut bukan berarti diraih tanpa tantangan. Namun menurutnya, hal itu menjadi koreksi dan memotivasi dirinya untuk tetap menjadi lebih baik.

“Yang namanya tantangan pasti ada, namun semuanya kembali kepada masyarakat. Prestasi yang kita raih kan juga penilaian masyarakat,” pungkasnya. (*gie/yan)

 

Kota Malang

Sego Pecel Mepet Sawah, Semangat Kerja Bapenda Kota Malang

Diterbitkan

||

oleh

Pimpinan Cabang Bank Jatim Malang, Herry Setya Yudakka (kiri) menerima Buku '50 Inovasi Peningkatan PAD dari Sektor Pajak' dari Kepala Bapenda Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT dalam kunjungannya ke kantor Bapenda, siang kemarin
Pimpinan Cabang Bank Jatim Malang, Herry Setya Yudakka (kiri) menerima Buku '50 Inovasi Peningkatan PAD dari Sektor Pajak' dari Kepala Bapenda Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT dalam kunjungannya ke kantor Bapenda, siang kemarin

Memontum Kota Malang – Bukan prasmanan mewah. Tanpa gebyar yang meriah. Hangat dengan obrolan renyah, meski menu hanya sego pecel mepet sawah. Begitulah suasana syukuran sederhana di ruang rapat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) siang kemarin. Seiring pergantian identitas dari sebelumnya mengusung nama Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D), semangat baru diusung OPD yang masih dikomandani Ir H Ade Herawanto MT, tersebut.

Jika sebelumnya tugas BP2D sesuai nomenklatur dan tusi dalam Perda serta Perwal terdahulu hanya menangani pelayanan masyarakat dan pemungutan terhadap pajak daerah, kini tugas Bapenda bertambah. Sesuai peraturan perundangan, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah, Bapenda Kota Malang tetap bertugas menangani pelayanan dan pemungutan terhadap sembilan jenis pajak daerah.

Suasana makan siang dan syukuran sederhana di ruang rapat Bapenda Kota Malang

Suasana makan siang dan syukuran sederhana di ruang rapat Bapenda Kota Malang

“Serta ditambah fungsi-fungsi koordinasi dan akuntansi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang yang meliputi pemungutan dan pembukuan pajak daerah. Semua retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lain yang sah seperti sewa aset dan lain-lain,” beber Wakil Walikota Malang, Ir H Sofyan Edi Jarwoko.

Wawali yang akrab disapa Bung Edi itu berharap agar amanat UU No 28 Tahun 2009 dapat dilaksanakan dengan baik oleh Bapenda.

“Harapan kedua, terkait peran tugas fungsi koordinasi dan akuntasi PAD supaya semakin jelas siapa berwenang dan bertanggung jawab sehingga tidak terjadi over lapping antar perangkat daerah,” jelasnya.

Ketiga, Edi berharap Bapenda di bawah komando Sam Ade tetap optimal dalam melakukan upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi demi meningkatkan PAD dari sektor pajak. Untuk tahun 2020, target PAD Kota Malang sebesar lebih dari Rp 731 Milyar. Bapenda sendiri ditarget mampu membukukan pendapatan dari sektor pajak hingga Rp 621 Milyar alias naik 23% dari target tahun 2019 sebesar Rp 501 Milyar. Sementara nilai retribusi berkisar Rp 110 Milyar lebih.

“Dengan tugas yang semakin bertambah dan target yang kian meningkat, artinya segenap awak Bapenda harus makin bekerja keras dan harus tetap optimis mampu memenuhi target,” tandas Sofyan Edi.

Pendapat senada diamini Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, H Asmualik. Pihaknya berharap seiring perubahan nama dan nomenklatur BP2D menjadi Bapenda, kinerja ke depannya dapat lebih maksimal dalam upaya memenuhi target.

“Spirit perubahan ini harus bisa dibawa dalam setiap kerja-kerja nyata Bapenda dalam menghimpun uang pajak dari masyarakat, sehingga peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pajak dan retribusi dapat terus digenjot,” ujar Asmualik.

“Harapan kita bersama bahwa dengan kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak, dapat memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat dalam bentuk program pembangunan dan kesejahteraan rakyat oleh Pemkot Malang,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bapenda Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT memastikan segenap jajarannya akan tetap bekerja dengan giat, gembira dan integritas tinggi.

“Kami akan berusaha lebih baik. Para petugas pajak juga harus lebih tertib dalam menjalankan tugasnya sehingga memberi contoh nyata bagi para Wajib Pajak,” seru Sam Ade d’Kross, sapaan akrab pria yang juga dikenal sebagai tokoh Aremania itu.

Meski punya ‘bendera’ baru dan mengusung paradigma anyar dengan tugas dan fungsi yang lebih diperkaya, kinerja Bapenda akan terus dikawal dan disupervisi ketat oleh Tim Korsupgah KPK RI Wilayah VI yang sejak tahun lalu melakukan pendampingan terhadap BP2D dan Pemkot Malang.

Sebagai langkah gerak cepat, Rabu (29/1/2020) siang, Sam Ade dan jajarannya langsung menggelar rapat koordinasi bersama para stakeholder untuk aktualisasi sistem pajak online.

“Harapannya mulai awal Februari nanti kita sudah bisa menerapkan sistem pajak online atau e-Tax yang lebih update dan terintegrasi,” tuturnya. Pria yang juga dikenal sebagai tokoh olahraga nasional itu menambahkan, yang dimaksud antara lain e-Tax meliputi pelayanan online terhadap pajak hotel/ kost, resto, pajak parkir, e-BPHTB dan e-Reklame bekerjasama dengan Bank Jatim sesuai MoU serta mengacu arahan-arahan dari Tim Korsupgah KPK.

“Sehingga dapat mengcover para pelaku usaha yang terdaftar sebagai Wajib Pajak, baik itu Wajib Pajak lama yang sudah ada ataupun yang baru terdaftar,” papar Sam Ade.

Pimpinan Cabang Bank Jatim Malang, Herry Setya Yudakka menegaskan, pihaknya selaku mitra kerja bakal mengapresiasi dan mendukung penuh program-program Bapenda.

“Selain menjalankan tugas sebagai bank persepsi, kami juga siap mensupport pajak online atau e-Tax yang diterapkan Bapenda melalui aplikasi dan sistem inovatif kami,” terangnya di Kantor Bapenda. Herry bahkan langsung menerjunkan tim IT Bank Jatim untuk proaktif dan hadir langsung dalam rapat koordinasi yang berlangsung tadi siang.

“Upaya optimalisasi dan sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan bagi masyarakat serta menunjang upaya Pemkot Malang untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak,” pungkasnya.(*yan)

 

Lanjutkan Membaca

Kota Malang

Pemutihan Pajak Kota Malang hingga 17 November 2019, Ayo Buruan…!

Diterbitkan

||

oleh

Pemutihan Pajak Kota Malang hingga 17 November 2019, Ayo Buruan...!

Memontum Kota Malang – Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang terus bersemangat dan tancap gas jelang akhir triwulan ketiga tahun ini. Dengan target sebesar Rp 501 Milyar, realisasinya telah menyentuh angka kisaran 64%. Mengacu data yang telah dihimpun BP2D hingga 13 September 2019, jumlah anggaran yang telah dibukukan ke kas daerah sudah mencapai Rp 317 Milyar.

Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT, optimis target tersebut bisa terpenuhi saat tutup tahun nanti.

“Kami terus berupaya maksimal, Insyallah sebelum akhir tahun (target) sudah tercapai. Syukur jika bisa melampaui,” tuturnya optimis.

Keyakinan mantan Kabag Humas Setda Kota Malang ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, selama lima tahun belakangan, BP2D yang sebelumnya bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) memang selalu dapat memenuhi target dengan catatan memuaskan, bahkan selalu melampaui target dengan nilai progresif.

“Artinya kami harus tetap bekerja keras menjalankan langkah-langkah intensifikasi maupun ekstensifikasi, serta terus memetakan potensi yang masih bisa digali. Berbagai inovasi dan gebrakan akan terus kami geber hingga akhir tahun nanti,” seru Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya.

Dalam kesempatan yang sama, pria yang juga dikenal sebagai tokoh Aremania ini tak lupa mengingatkan, kepada Wajib Pajak (WP), khususnya yang melaporkan pajaknya sendiri alias self assesment supaya tertib dalam melaporkan omsetnya untuk pembayaran pajak daerah.

Menurut ketentuan, setiap bulannya mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 WP harus melaporkan omset bulan sebelumnya atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk ketetapan pajaknya.

Karena kalau melewati ketentuan tersebut, WP akan dikenai denda sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Menindaklanjuti arahan Tim Korsupgah KPK RI Wilayah VI tanggal 6 September 2019 tentang optimalisasi PAD, pihak BP2D pun secara intensif melakukan upaya persuasif kepada para WP dalam melakukan penagihan pajak.

“Tentunya berbagai upaya optimalisasi telah kami lakukan sesuai dengan arahan atau supervisi Tim Korsupgah KPK RI Wilayah VI, hasilnya pun kami laporkan langsung,” tegas Sam Ade.

Sedangkan WP yang melakukan pelaporan pajak secara online tetap bisa melakukannya hingga tanggal 10, seperti biasa.
Apalagi saat ini sudah hadir aplikasi SAMPADE yang terus dioptimalisasi dan proses upgrade sehingga terintegrasi dengan sistem online banking yang dapat diakses kapan pun dan dimana pun melalui gadget, real time selama 24 jam.

Sementara bagi warga Malang yang belum memanfaatkan program ‘pemutihan’ Sunset Policy IV, diimbau bergegas karena pelaksanaannya hanya sampai 17 November mendatang.

“Bagi warga Kota Malang yang masih memiliki tunggakan dan belum memenuhi kewajiban pembayaran PBB, jangan sia-siakan waktu selagi program Sunset Policy berjalan selama dua bulan ke depan,” imbau Walikota Malang, Drs H Sutiaji.

Dengan memanfaatkan program Sunset Policy, para Wajib Pajak (WP) PBB Perkotaan mendapat keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan PBB yang belum terbayar sejak tahun 1990’an hingga kurun waktu 2018.

Sebab, realita yang ada di lapangan membuktikan banyak masyarakat kecil alias kalangan bawah yang menunggak PBB sejak tahun 90’an dan kesulitan membayar denda sebesar 2 persen per bulan.

“Semoga dalam penerapannya tepat sasaran dan ke depannya semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya,” sambung orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang tersebut.

Tercatat sejauh ini sudah ada 1.529 WP yang memanfaatkan program Suncet Policy dengan realisasi pembayaran PBB Perkotaan mencapai Rp 1.061.893.391. (hms/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Hukum & Kriminal

Bibit Samad Imbau 19 Anggota Dewan Kota Malang Legowo Undur Diri

Diterbitkan

||

oleh

Bibit Samad Imbau 19 Anggota Dewan Kota Malang Legowo Undur Diri
Prof Achmad Shodiqi dan praktisi hukum Gunadi Handoko menjadi pembicara saat peresmian kantor GMPK Jatim. (man )

Memontum Kota Malang — Carut marutnya sistem pemerintahan di Pemkot Malang kini menyita perhatian publik didaerah hingga pusat. Perlu ada terobosan hukum dan kelegowoaan dari 19 orang anggota DPRD Kota Malang yang ditahan KPK.

Supaya roda pemerintahaan di Pemkot Malang tidak stagnan. Dua langkah itu sekiraanya bisa menyelamatkan ribuan kepetingan warga Kota Malang dari pada harus mengantung seperti sekarang ini.

Mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto Ph.D usai menghadiri pembukaan kantor Gerakan Masyarakat Pemberantas Korupsi (GMPK) Jatim di Jalan Candi III, No 16, Kota Malang menjelaskan, upaya yang dilakukan KPK untuk menegakan hukum di Kota Malang sudah benar.

Selama ada alat bukti, keterangan saksi. Maka KPK berhak menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi. “Saya tidak akan mengomentari tindakan KPK di Kota Malang pasti semua berdasar,” sebutnya, Kamis (12/4/2018) siang.

Dalam masalah ini perlu ada revisi UU Pilkada dan Pemilu. Mestinya siapa saja calon kepala daerah yang terjerat masalah tindak pidana korupsi harus mengundurkan diri dari pencalonannya.

Demikian halnya dengan anggota DPR, DPRD yang terjerat masalah tindak pidana korupsi secara legowo segera mengundurkan diri dari jabatannya. Supaya segera ada penggantinya digedung dewan.

“Kalau harus menunggu hasil keputusan pengadilan tipokor. Maka negara menjadi tersandra. Calon kepala daerah yang tersandung masalah korupsi harusnya mundur. Tapi UU Pilkada belum mengatur masalah itu. Jadi UU Pilkada harus direvisi demi kebaikan masyarakat,” tandas Bibit.

Ucapan senada dilontarkan oleh pakar hukum Unversitas Brawijaya (UB) Prof Achmad Shodiqi. Katanya walaupun terasa pahit. Lebih baik 19 anggota DPRD Kota Malang yang ditahan KPK mengundurkan diri.

Daripada menunggu kepastian hukum yang belum jelas ujung pangkalnya. “Ini terkait dengan etika politik. Kalau 19 anggota dewan yang ditahan KPK tidak mengundurkan diri. Parpol tidak bisa segera melakukan PAW. Akhirnya pimpinan DPRD kosong. Rapat anggota dewan tidak pernah kuorum,” jelasnya.

Kata Shodiqi dalam persoalan ini yang jadi korban warga Kota Malang. Akibat ulah dari 19 anggota dewan itu. Maka agenda digedung dewan terbengkalai.

“Kemendagri harus segera merespon persoalan yang terjadi di Kota Malang. Supaya roda pemerintahan tetap berjalan. Walaupun unsur pimpinan DPRD Kota Malang tidak ada,” tambah dia.

Praktisi hukum Gunadi Handoko menyatakan, harus ada bukti tertulis untuk menguatkan kebijakan yang ditempuh Kemendagri untuk mengatasi masalah di Kota Malang.

Tidak bisa hanya sekedar dengan perintah lisan. Nanti dikemudian hari bisa menimbulkan masalah baru lagi. “Jawaban paling cepat untuk mengatasi di Kota Malang anggota DPRD yang tersandung masalah pidana korupsi harus mengundurkan diri. Supaya segeta ada PAW dan tidak terjadi kekosongan jabatan digedung dewan,” pungkasnya. (man/nay)

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler