Memontum, Kota Malang – Sukadi (58) warga Lesanpuro Gang II, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jumat (24/1/2020) pukul 09.00, akhirnya meninggal dalam perawatan di IGD RSSA Malang.

Dia adalah salah satu korban kecelakaan lalu lintas yang ditabrak Mobil Patroli yang dikemudikan oleh Aiptu CI, anggota Sabhara Polsekta Kedungkandang pada Selasa (21/1/2020) pukul 09.00 di Jl Ki Ageng Gribik, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

Sukadi adalah salah satu dari 4 korban yang dirawat di IGD RSSA Kalang pasca kecelakaan tersebut. Namun karena luka parah pada bagian kepala, Sukadi tidak tertolong meskipun sudah 3 kali menjalani operasi. Jenazah Sukadi kemudian dibawa ke rumah duka dan dimakamkan usai salat Jumat.

Kejadian ini membuat duka bagi keluarga Sukadi. Begitu juga dengan Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Dr Leonardus Harapantua Simarmata Permata S Sos SIK MH.

Orang nomor satu di kepolisian Kota Malang ini terlihat sangat berduka dengan meninggalnya Sukadi. Kombes Pol Leonardus bersama para perwiranya segera hadir di rumah duka dan pemakaman umum RW 01, Kelurahan Lesanpuro.

Fahrizal Ilham (30), anak kedua Sukadi, mengatakan bahwa pihak keluarga sudah ikhlas karena ini adalah musibah.

“Cukuplah ini yang terakhir jangan ada lagi. Kami tidak menuntut. Untuk pelakunya biarlah hukum yang berjalan. Kita sebagai perwakilan keluarga sudah bisa ikhlas karena ini jalan yang diberikan yang kuasa,” ujar Fahrizal.

Pihak PT Jasa Raharja (Persero) juga datangi rumah duka. Penanggung Jawab Pelayanan Perwakilan Malang Raya Jasa Raharja, Andhie Cristian mengatakan, santunan kepada keluarga korban meninggal dunia sebesar Rp 50 juta yang akan diberikan kepada ahli warisnya.

“Nilai itu di luar santunan biaya berobat di rumah sakit yabg nasing-masing korba sebesar Rp 20 juta,” papar Andhie.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pada Selasa (21/1/2020) pukul 09.00, mobil Patroli Sabhara Mitsubishi Kuda X 2302-33 Polsekta Kedungkandang kehilangan kendali saat melaju di Jl Raya Ki Ageng Gribik.

Mobil yang dikemudikan Aiptu CI, anggota Shabara Polsekta Kedungkandang ink alami kecelakaan laku lintas hingga 5 TKP (Tempat Kejadian Perkara). Yakni menabrak 5 motor dan 2 mobil. Akibatnya 4 orang dilarikan ke IGD RSSA Malang.

Awalnya Aiptu CI baru saja mengisi BBM di SPBU JL Ki Ageng Gribik. Saat perjalanan menuju ke Polsekta Kedungkandang, Mobil Patroli Sabhara melaju kencang tidak terkontrol menabrak sejumlah pengendara kendaraan di depannya.

TKP 1 di Jl Ki Ageng Gribik depan kantor BKKBN, mobil Patroli menabrak motor Honda Beat. TKP 2 di Jl Ki Ageng Gribik depan SD Negeri 1 Kecamatan Kedungkandang menabrak 2 pengendara motor.

TKP 3 di Jl Ki Ageng Gribik depan bengkel cat mobil sahabat, mobil tersebut menabrak motor Vixion. TKP 4 di Jl Ki Ageng Gribik depan warung Bu, menabrak sepeda motor Honda Beat dan Supra serta mobil Xenia hitam nopol N 1620 CL.

TKP 5 di Jl Ki Ageng Gribik depan Polsek Kedungkandang. Mobil Patroli tersebut berhenti setelah menabrak mobil Ertiga warna abu abu.

BACA : Mobil Patroli Polisi Tabrak Beruntun, Gegerkan Kedungkandang, 4 Luka Parah, 3 Ringan

Adapun korban yang dirawat di IGD RSSA adalah Sukadi (60), warga Lesanpuro , Muchammad Fahmi Fikri (29), warga Jl Kebalen Wetan VIII, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Mengeluhkan nyeri dikepala disertai pusing, nihil mual muntah, Aulia Fahda (19), warga Jl. Jagung Suprapto, Asrikaton Pakis Kabupaten Malang, terdapat luka robek pada bagian dahi, luka robek pada tumit kiri.

Ardi Kusuma (18), warga Jl. Banyu Anyar 2 RT05, RW 01, Bululawang Kota Malang. Usai kejadian itu, Aiptu CI menjalani pemeriksaan kesehatan dan kejiwaanya di Polda Jatim. (gie/oso)

 

Memontum, Kota Malang – Sebanyak 19 warga pemilik rumah di Perum Prisma Cluster Jl Candi VI, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, hingga Kamis (23/1/2020) siang, masih terus mencari keadilan. Bagaimana tidak, rumah yang dibelinya secara resmi dan sudah ber SHM (Surat Hak Milik), saat ini terancam direbut orang lain.

Mereka mempertahankan rumahnya dan bakal terus melakukan perlawanan. Sebab sejak Tahun 2018 lalu, mereka digugat perdata oleh kakak adik Eddy Susanto dan Agus Susanto, keduanya warga Denpasar Bali.

Menurut keterangan Fikri Alamudi SE, salah satu warga Prisma Cluster menceritakan bahwa dia membeli rumah di Prisma Cluster pada Tahun 2014.

“Saya beli secara resmi dan sudah ber SHM. Sama sekali tidak ada masalah. Namun pada Tahun 2016, saat saya mau menjual rumah saya sendiri, ternyata diblokir BPN Kota Malang tanpa surat blokir resmi. Diblokir selama bertahun-tahun tanpa surat blokir resmi,” ujar Fikri.

Tidak hanya itu, diveloper Prisma Cluster dan 19 warga yang telah membeli rumah di Prisma Cluster juga digugat perdata pada Tahun 2018.

“Kemudian ada gugatan kira-kira pertengahan Tahun 2018. Bahwa katanya sertifikat induk di Prisma Cluster, double,” ujar Fikri.

Dalam berjalannya waktu setelah diteliti kembali dipengadilan mengginakan aplikasi resmi Sentuh Tanahku dari ATR/BPN Pusat Kementerian Agraria, ternyata ada perbedaan lokasi.

“Setelah diteliti kembali di pengadilan menggunakan aplikasi sentuh resmi BPN, ternyata lokasi penggugat dengan yang digugat berjarak sekitar 1,5 km.Jadi ini sesuatu yang tidak masuk akal tapi dipaksakan untuk masuk akal. Penggugatnya di wilayah sigura-gura. Sangat jauh dengan Perumahan Prisma Cluster.Keseluruhan yang digugat dan diblokir ada 19 warga, semuanya tidak bisa transaksi,” ujar Fikri.

Pihaknya juga sudah mendapat informasi kalau pihak Diveloper yakni Totok, sudah pernah dipanggil polisi pada Tahu 2015.

“Kita sudah tanya ke developer, Pak Totok. Dia mengakui bahwa pernah dipanggil polisi tahun 2015 untuk membuktikan surat-surat induk untuk Prisma Cluster Luasnya sekitar 3900 m2 kemudian dipecah pecah menjadi 19 Kavling, semuanya SHM dan semuanya resmi tidak ada masalah,” ujar Fikri.

Apakah disini ada indimasi mafia tanah atau tidak harapannya segera terbongkar. “Apakah ada indikasi mafia tanah atau tidak semoga segera terbongkar. Pastinya juru ukur BPN dari pihak penggugat, saat ini ditahan oleh Kejaksaan karena tersandung kasus tanah Pemkot di Oro-Oro Dowo yang dikuasai pihak ke tiga yang tahun 2019 kemarin mencuat,” ujar Fikri.

Drs EC Mujianto SH MHum, kuasa hukum warga Prisma Cluster mengatakan bahwa ada perbedaan lokasi jika dilihatndari aplikasi Sentuh Tanahku BPN.

“Kalau dalam gambar situasi, itu sertifikatnya sama-sama menunjuk di Prisma Cluster, tapi setelah kita selidiki di dalam ATR BPN melalui Sentuh Tanahku di pusat, itu beda alamat. Milik penggugat sejauh 1,5 km dimana disana juga ada bangunan ruko yang dibuat Gym. Jadi lucu, di dalam buku tanah secara fisik itu gambarnya sama, tetapi kalau kita teliti melalui ATR BPN secara satelit itu beda jauh. Disinilah yang membedakan, maka kita harus perlu diluruskan ini biar terang benderang,” ujar Mujianto.

Diceritakan kembali bahwa bahwa penggugat adalah anak Sutrisno alm. “Menurut keterangan disitu anaknya Sutrisno yang rumahnya di Bali. Jadi tidak pernah mendiami disitu, tapi punya surat keterangan waris. Namun informasi kami peroleh Pak Sutrisno tidak mempunyai anak. Surat itu dibuat oleh notaris Luluk Waghfiroh SH Mkn,” kata Mujianto.

“Harapannya kita tetap memperoleh hak kami yang sebenarnya, karena kami mempunyai SHM yang sesuai prosedur. Kalau dia mengklaim membeli mulai tahun 1993 ya, tapi 2007 kan beralih ke Pak Yamin. Tapi kenapa penggugat itu tidak menguasai obyeknya, nggak pernah tau tempatnya. Baru setelah beberapa tahun timbul masalah ini,” ujar Mujianto lagi. (gie/oso)

 

Memontum, Kota Malang – Sidang dengan terdakwa Sugeng Santoso (49) warga Jodipan Gang III, Kota Malang, cukup menyedot perhatian. Bagaimana tidak, penasehat hukumnya dari tim Peradi Malang Raya bahkan sampai menghadirkan satu-satunya guru besar hukum pidana Universitas Brawijaya Malang Prof Masruchin Roba’i SH MS dalam persidangan, Kamis (23/1/2020) siang.

Ahli ini dihadirkan berdasarkan pengetahuannya untuk membuka tabir apakah terdakwa ini melakukan pembunuhan biasa, pembunuhan berencana seperti yang didakwakan JPU yakni Pasal 340 KUHP dan Pasal 338 KUHP.

Prof MAsruchin dengan gamblang menjelaskan terkait Pasal 340 KUHP dan Pasal 338 KUHP. Bahwa dalam persidangan apa yang didakwakan oleh JPU harus bisa dibuktikan.

Iwan Kuswardi SH MH, ketua tim penasehat hukum Sugeng usai persidangan menjelaskan bahwa pihaknya mendatangkan ahli untuk membuka tabir yang selama ini dirasa masih sedikit remang-remang.

“Tadi ahli menyebut kalau pembunuhan biasa adalah seketika itu dilakukan mengakibatkan hilangnya nyawa. Kalau pembunuhan berencana ada jeda waktu untuk berpikir membuat keputusan menghilangkan nyawa. Selama ini ke 2 dakwaan JPU sama sekali tidak bisa dibuktikan, ” urai Iwan.

“Dalam persidangan sama sekali tidak ada hal itu. Tugas jaksa adalah membuktikan surat dakwaan pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa. Keterangan ahli hubungan kausalitas antara perbuatan si pelaku dengan akibat yang ditimbulkan harus ada,” ujar Iwan.

Dari hasil visum et repertum disebutkan semua anggota badan korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

“Hasil visum jelas menyebut bahwa tubuh korban dipotong post mortem yang artinya sudah dalam kondisi meninggal dunia. Sedangkan dakwaan Jaksa dikatakan Sugeng menghilangkan nyawa dengan menggorok leher korban. Namun hasil visum menyebutkan leher dipotong Post mortem, ” papar Iwan.

“Apakah perbuatan itu harus dibuktikan dengan adanya saksi? Tidak perlu. Dengan surat saja cukup asalkan ada 2 alat bukti. Persoalannya dalam kasus ini, visum tidak ditemukan penyebab kematian,” ujar Iwan.

Dalam persidangan-persidangan sebelumnya Sugeng mengaku memutilasi korban, namun tidak membunuh. Menurutnya korban meninggal karena sakit baru dimutilasi.

Iwan Kuswardi mengatakan bahwa hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat harus jelas.

“Misalkan diracun, maka hasil otopsinya akan berbunyi bahwa meninggal karena racun, namun dalam kasus ini tidak ditemukan penyebab kematian. JPU telah hadirkan 2 ahli yakni ahli kedokteran kehakiman forensik yang telah menjelaskan dengan terang dan jelas hasil visum dan kesimpulannya, ” jelas Iwan.

BACA : Kasus Mutilasi Pasar Besar, Iwan Kuswardi : Belum Tentu Sugeng Pembunuhnya

“Sekali lagi bahwa kepala dipotong saat kondisi Post mortem. Satu lagi yakni ahli dari psikolog yang menjelaskan kerakteristik si pelaku. Ya memang benar psikolog bilang bahwa Sugeng tidak jujur dan tidak valid,” ujar Iwan.

Pihaknya memberikan saran kepada kepolisian, jika terjadi kasus seperti ini harusnya selain menghadirkan psikolog juga hatus dihadirkan pula psikiater.

BACA JUGA : Lanjutan Mutilasi Pasar Besar, Sugeng Mengaku “Membunuh” Saat Korban Tidak Lagi Bernafas

Kata Iwan, untuk menentukan kejiwaan mampu atau tidak seseorang bertanggungjawab terhadap perbuatannya harusnya adalah psikiater. Seperti halnya Sugeng saat ditanya jaksa jawabnya A ditanya kembali oleh hakim jawabnya B, ditanya sama penasehat hukumnya jawabnya C.

“Hal itulah yang perlu digali lagi. Orang yang waras memutilasi memiliki tujuan jelas. Orangnya dibunuh dulu kemudian dimutilasi untuk hilangkan jejak. Kalau kasusnya Sugeng, ada mayat kemudian dimutilasi. Selama 3 hari Sugeng berada di samping mayat. Ini waras atau tidak, apakah orang ini waras, harusnya digali lagi,” ujar Iwan Kuswardi. (gie/oso)