Connect with us

Pemerintahan

Wapres Jusuf Kalla Apresiasi Inovasi Brexit di Kota Malang

Diterbitkan

||

Wapres Jusuf Kalla Apresiasi Inovasi Brexit di Kota Malang

Memontum Jakarta – Sejalan visi Indonesia maju, inovasi menjadi kekuatan penting guna menghadirkan pelayanan pemerintah yang semakin diinginkan publik. Sejak 2013, melalui gerakan one agency, one innovation, pelayanan publik pada setiap instansi semakin bergairah, paradigma melayani menjadi nilai dan budaya baru yang mendorong reformasi birokrasi baik di pusat hingga daerah. Inilah yang menjadi ruh dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla didampingi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, menyerahkan secara langsung penghargaan kepada 45 inovasi terbaik di Istana Wakil Presiden. Walikota Malang Drs. H. Sutiaji menerima langsung penghargaan atas inovasi Brexit (Braille E-Ticket And Extraordinary Access For Visual Disabilities) atau etiket obat braille dan akses bagi peyandang disabilitas netra, Selasa (15/10/2019).

Walikota Malang Sutiaji menyampaikan apresiasi atas pencapaian ini dan berharap akan muncul terus inovasi-inovasi di Kota Malang.

“Inovasi ini adalah simbol kuatnya upaya pemerintah untuk menghadirkan kualitas pelayanan publik yang menjawab harapan masyarakat,” jelasnya.

Menteri PANRB Syafruddin menyampaikan bahwa juara bukanlah menjadi tujuan akhir dari inovasi itu sendiri. “Bahwa mempertahankan inovasi, melanggengkan inovasi, serta kebermanfaatan inovasi agar berguna bagi kemaslahatan masyarakat, serta adaptif menjawab dinamika permasalahan bangsa, itulah tujuan utama inovasi” ujarnya.

Setelah menyerahkan penghargaan, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meminta inovasi dalam bidang teknologi ditingkatkan untuk melayani masyarakat.

BACA : Walikota Malang Berkunjung ke Kemenkominfo, Menteri Rudiantara: Brexit adalah Real Smart City

“Pentingnya inovasi yang memberikan nilai tambah lebih tinggi dan lebih cepat. Kalau kita menghasilkan nilai tambah dengan teknologi, maka itu bisa berkembang lebih baik dan lebih tinggi. Jadi yang akan menyelesaikan negeri ini ialah produktivitas.” ujar JK sebutan akrab Wakil Presiden RI.

Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019 ini terdiri dari 8 kementerian dengan 9 inovasi, 4 lembaga sebanyak 4 inovasi, 5 provinsi dengan 5 inovasi, 16 kabupaten dengan 17 inovasi, 9 kota sebanyak 9 inovasi, dan 1 BUMN dengan 1 inovasi. Semua ini tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB No. 18/2019 tentang Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019. Instansi yang berpartisipasi pada KIPP 2019 juga berkesempatan mengikuti kompetisi tingkat dunia yaitu The United Nations Public Service Awards (UNPSA) yang diselenggarakan PBB. (hms/gie)

 

Pemerintahan

Evaluasi Penerapan PPKM Jilid 1, Kota Malang Mendapat Apresiasi Mendagri

Diterbitkan

||

Memontum Kota Malang – Wali Kota Malang, Sutiaji, mengikuti Rakor (Rapat Koordinasi) evaluasi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) bersama Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, secara virtual, Selasa (26/01) tadi.

Dari hasil evaluasi itu, Sutiaji menyampaikan bahwa penilaian penerapan PPKM untuk Kota Malang di jilid I, tergolong bagus.

“Alhamdulillah penilaian PPKM kita bagus. Bahkan, kita diberi apresiasi,” kata Wali Kota, seusai pelaksanaan virtual bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Wasto.

Apresiasi yang berikan kepada Kota Malang, tambah Sutiaji, karena telah berani meyakinkan Kemendagri (Kementrian Dalam Negeri), berkaitan dengan jam tutup usaha.

“Saya mampu meyakinkan Kemendagri, bahwa tutup usaha itu pukul 20.00 malam. Sehingga, sekarang sudah tidak perlu SE (Surat Edaran) lagi seperti PPKM pertama. Karena, sudah sesuai dengan Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri),” tambahnya.

Baca Juga: Penerapan PPKM Malang Mendapat Apresiasi Pemprov Jatim

Namun saat ini, diakui Sutiaji, bahwa pihaknya kembali mohon ijin kepada Kemendagri untuk diberikan kelonggaran penerapan PPKM bagi PKL (Pedagang Kaki Lima).

“Tapi tetap ada aturannya. Meski PKL boleh buka di atas jam 20.00, namun pembeli tidak boleh makan di tempat. Kenapa saya mohonkan dispensasi, karena saya pernah ngobrol dengan PKL. Mereka rata-rata, baru buka pukul 18.00 dan pukul 19.30. Sementara pembelinya, masih terbatas atau tiga (pembeli, red). Sehingga, sangat tidak manusiawi kalau kami juga terapkan tutup untuk PKL,” tambahnya. (cw1/sit)

Lanjutkan Membaca

Kota Malang

Wali Kota Sutiaji Belum Tertarik Membeli GeNose UGM

Diterbitkan

||

Memontum Kota Malang – GeNose, alat pendeteksi Covid-19 buatan UGM (Universitas Gajah Mada), akhir-akhir ini cukup menarik perhatian. Bagaimana tidak, alat ini diklaim memiliki akurasi di atas 90 persen dan sudah mendapat izin edar dari Kemenkes RI (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia).

Meski begitu, Wali Kota Malang, Sutiaji, tidak ingin terburu-buru merencanakan untuk membeli alat skrining dan diagnostik Covid-19 berbasis hembusan nafas itu. Dengan alasan, ingin lebih mengetahui kevalidan alat.

“Kita lihat kevalidannya dahulu. Kalau dari tim ahli sudah menyampaikan bahwa alat itu valid, ya enak. Semua orang jadinya bisa melakukan deteksi dini sendiri,” ujarnya.

Sutiaji menambahkan, dirinya dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, tidak ingin tergesa-gesa merencanakan pengadaan alat GeNose, sebelum adanya rekomendasi. “Kalau belum ada rekomendasi, ya salah nanti kita. Bisa-bisa, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) keluar dan kita kena KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” ujarnya.

Sutiaji menuturkan, bahwa pihaknya hanya merekomendasikan sesuatu jika sudah teruji. “Maka di kami itu relatif, BTT (Belanja Tidak Terduga) kami relatif. Saya tidak dengan gampangnya, memberi persetujuan pengajuan anggaran. Saya lihat, bagaimana dan buat apa,” tambahnya.

Sutiaji berharap, jangan sampai ada oknum pejabat yang menyalahgunakan.

“Belajar dari kasus Bansos itu lah, ya. Dan kalau tidak ada edaran, ya belum rencana membeli alat tersebut,” ujarnya. (cw1/sit)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Ini Dia 10 Nama Penerima Vaksinasi Simbolis Kota Malang, Pemilik Juragan 99 Trans Masuk Daftar

Diterbitkan

||

Ini Dia 10 Nama Penerima Vaksinasi Simbolis Kota Malang, Pemilik Juragan 99 Trans Masuk Daftar
Untuk menangkal hoax, Sutiaji bakal melibatkan kalangan milenial saat vaksinasi simbolis dilakukan Februari mendatang .

Memontum Kota Malang – Menjelang vaksinasi simbolis yang akan berlangsung bulan Februari 2021 mendatang, Wali Kota Malang, Sutiaji, mengaku sudah megantongi nama-nama yang akan divaksin.

Hal itu diungkapnya usai menghadiri acara Musrenbang anak di Ngalam Command Center (NCC), Senin (25/1) tadi.

“Kita kebagian pelaksanaan vaksinasi simbolis Februari nanti. Kota Malang akan diwaliki oleh 10 orang. Ada dari unsur Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), tokoh agama, tenaga kesehatan, dan influencer,” ungkapnya.

Secara rinci, ke 10 tokoh itu antara lain Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang, Nuruli Mahdilis, Ketua Kejaksaan Negeri Kota Malang, Andi Darmawangsa.

Kemudian ada, Dandim 0833, Letkol Arm Ferdian Primadhona, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, Waka Polresta Malang Kota, AKBP Totok Mulyanto Diyono.

“Untuk tokoh agama ada dari Muhammadiyah, Baroni dan NU diwakili oleh Isroqunnajah. Tenaga kesehatan ditunjuk dr. Putu Moda Arsana dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia),” tambahnya.

Tidak ketinggalan, sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, vaksinasi simbolis nanti juga akan menggandeng kalangan milenial.

“Dalam hal ini, influencer pemilik Juragan 99 Trans, Gilang Widya Pramana yang akan mewakili kalangan milenial,” beber Sutiaji.

Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 Kota Malang Mundur Februari

Seperti yang diketahui, orang nomor satu di Kota Malang ini memang sudah merencanakan menggandeng milenial saat vaksinasi simbolis.

Pasalnya, dia ingin ada peran serta milenial dan media dalam menangkal hoax yang tersebar di masyarakat terkait dengan vaksin sinovac. (cw1/sit)

Lanjutkan Membaca

Terpopuler