Connect with us

Pemerintahan

BKD Kota Malang Gelar Diklat Budaya Kerja Bagi ASN

Diterbitkan

||

BKD Kota Malang Gelar Diklat Budaya Kerja Bagi ASN

Memontum Kota Malang – Reformasi birokrasi pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, agar mampu mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya untuk menata ulang proses birokrasi dan aparatur pemerintah dari tingkat tertinggi hingga terendah. Untuk itu, diperlukan suatu perubahan paradigma yang memberikan kemungkinan ditemukannya terobosan atau pemikiran baru, di luar kebiasaan/rutinitas yang ada. Selain itu, juga diperlukan perubahan pola pikir dan budaya kerja.

Atas dasar hal tersebut, maka Pemerintah Kota Malang melalui BKD Kota Malang menggelar Diklat Budaya Kerja pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 di Hotel Aria Gajayana Malang.

Walikota Malang, Drs. H. Sutiaji berkesempatan hadir untuk membuka secara resmi kegiatan tersebut; dengan didampingi oleh Kepala BKD Kota Malang, Anita Sukmawati dan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan BPSDM Kemendagri, Erliana Budi Lestari selaku narasumber.

“Budaya kerja merupakan suatu komitmen organisasi, dalam upaya membangun sumber daya manusia, proses kerja, dan hasil kerja yang lebih baik; pencapaian peningkatan kualitas yang lebih baik tersebut, diharapkan bersumber dari setiap individu yang terkait dalam organisasi kerja” ujar Walikota Sutiaji.

Budaya kerja, lanjutnya, berkaitan erat dengan perilaku dalam menyelesaikan pekerjaan. Perilaku ini merupakan cerminan dari sikap kerja yang didasari oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dimiliki oleh setiap individu.

Ia juga menambahkan bahwa budaya kerja dapat positif, namun dapat juga negatif; budaya kerja yang bersifat positif dapat meningkatkan produktifitas kerja, sebaliknya yang bersifat negatif akan merintangi perilaku, menghambat efektivitas perorangan maupun kelompok dalam organisasi.

“Mendasarkan pada arti penting pengembangan budaya kerja, maka untuk mempercepat keberhasilan proses perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur, telah disusun sebuah pedoman guna memberikan panduan dalam merencanakan, melaksanakan, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan budaya kerja, sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 39 tahun 2012 tentang pedoman pengembangan budaya kerja” tambah Walikota yang kerap disapa Pak Aji itu.

Pada kesempatan tersebut, Pak Aji juga menyampaikan harapannya agar para peserta pelatihan dapat memperoleh pengetahuan terkait budaya kerja, dengan harapan nantinya mampu tercipta perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur di lingkungan Pemkot Malang, yang berperilaku kerja serta berorientasi pada hasil (outcome) yang diperoleh dari produktivitas kerja yang tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Sementara itu, Anita Sukmawati mengatakan bahwa diklat ini bertujuan untuk merubah pola pikir dan budaya kerja setiap pejabat dan pelaksana dalam meningkatkan kinerja organisasi sehingga dapat melayani publik secara akuntabel dan memegang teguh nilai-nilai dasar serta kode etik prilaku ASN.

“Menyatukan persepsi, pola pikir dan perilaku setiap ASN sesuai dengan nilai-nilai budaya kerja melalui kelompok-kelompok kerja agar kinerja mereka semakin berinovasi dan kreatif juga menjadi tujuan dilaksanakannya kegiatan ini” pungkasnya. (hms/yan)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Drainase Buntu jadi Biang Banjir di Kawasan Blimbing Kota Malang

Diterbitkan

||

Drainase Buntu jadi Biang Banjir di Kawasan Blimbing Kota Malang

Memontum Kota Malang – Hujan siang Rabu (11/12/2019) sangat lebat disertai angin kencang mengguyur sebagian besar wilayah Kota Malang. Ini menyebabkan beberapa saluran air meluap, karena tidak mampu menampung limpasan air hujan. Beberapa saluran air meluap karena tersumbat oleh sampah atau penyebab lainnya.

Tak pelak di kawasan Jl Raden Intan serta Jl Panji Suroso yang selama ini sering terjadi genangan saat hujan turun, juga lagi lagi banjir. Hari itu juga, Camat Blimbing Drs Muarib M,Si bersama beberapa staf kecamatan keliling memantau kondisi wilayah saat turun hujan lebat.

“Beberapa titik pada saluran drainase Jl Raden Intan dan Jl Panji Suroso tersumbat oleh sampah yang menyebabkan air meluap ke jalan raya,” ungkap Muarib

“Luapan air drainase di kawasan ini diakibatkan sumbatan sampah serta sedimentasi. Selain itu, dikarenakan kontur jalan maupun saluran yang berada di Jl Raden Intan. Tepatnya depan Kantor Perhutani lebih rendah dari pada di Jl Panji Suroso,” ungkap Suseno Lurah Polowijen yang juga mendampingi Camat Blimbing meninjau kawasan seputar pertigaan Raden Intan.

Saat pemantauan, didapati bangunan warung di samping Kantor Departemen Agama yang dibangun diatas saluran drainase. Sehingga menyebabkan aliran air tidak normal karena banyak sampah yang terjebak dibawah bangunan warung.

“Kami peringatkan pengelola warung selaku penyewa, untuk segera menyampaikan pada pemilik bangunan agar membongkar bangunan yang berada di atas drainase,” tambah Muarib.

Muarib, mengajak semua pihak agar bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, menumbuhkan budaya gotong royong serta kerja bakti bersama untuk membersihkan lingkungan sekitar. (*yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Pemkot Malang Raih Penghargaan Pembangunan Zona Integritas 2019

Diterbitkan

||

Pemkot Malang Raih Penghargaan Pembangunan Zona Integritas 2019

Memontum Jakarta – Bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Internasional, Pemerintah Kota Malang meraih penghargaan Pembangunan Zona Integritas 2019. “Ini patut kita syukuri dan wujud komitmen saya bersama Bung Edi (Wawali, Sofyan Edi Jarwoko) untuk terus melakukan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, ” ungkap Walikota Malang, Sutiaji usai menghadiri acara penganugerahan.

Acara ini diinisiasi dan diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), di ballroom Bidakara, Jakarta, Selasa (10/12/2019). Ditambahkan oleh Walikota penghobby bulu tangkis tersebut, bahwa penghargaan Zona Integritas berfokus kepada unit yang langsung bersentuhan dengan pelayanan publik.

Tahun 2019, keberhasilan untuk kota Malang diraih melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

“Pasti (kita) tidak berhenti di sini, semuanya (Perangkat Daerah) kita dorong untuk mampu meraihnya, dan memang dari Kemen PAN RB RI secara bertahap dan berkelanjutan memberikan asistensinya,” tambah Sutiaji.

Ikut mendampingi Walikota Malang pada ajang penghargaan Zona Integritas, Sekkota Wasto, Kadispendukcapil Eni Heri S, Kadiskominfo Tri Widyani P dan Kabag Humas, Widianto.

Pada helatan awarding tersebut, Kemen PAN RB memberi penghargaan kepada 506 unit kerja dari 63 instansi pemerintah yang berhasil membangun Zona Integritas. Pemberian penghargaan dilakukan oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin kepada 16 pimpinan kementerian/lembaga/pemda yang berhasil membangun zona integritas secara massive sehingga memdapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

WBK/WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk memberantas korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi.

“Unit kerja pelayanan tersebut, dapat menjadi contoh yang dapat menularkan virus-virus reformasi dan perbaikan tata kelola kepada unit kerja pelayanan lainnya,” jelas Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB M Yusuf Ateh.
Ateh.

Dia mengatakan, fokus pembangunan Zona Integritas tahun 2018 dan 2019 adalah pada sektor penegakan hukum yakni di instansi Polri, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung, TNI, serta Kementerian Pertahanan. Pada tahun 2019 ini pula, pembangunan Zona Integritas juga berfokus pada Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (STRANAS PK).

Ada enam tahapan dalam pembangunan Zona Integritas diantaranya. Pertama adalah Pencanangan ZI pada unit kerja. Langkah kedua, yakni pembangunan terhadap enam area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penguatan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudian langkah ketiga, penilaian oleh Tim Internal.

Tahapan tersebut dilanjutkan dengan evaluasi oleh Tim Penilai Nasional. Langkah kelima, penetapan predikat unit kerja pelayanan WBK/WBBM. Sedangkan langkah terakhir adalah penyerahan penghargaan WBK/WBBM kepada unit kerja pelayanan tersebut.
Menurut Ateh, reformasi birokrasi merupakan langkah utama bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran utamanya yaitu mewujudkan birokrasi yang semakin bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mempercepat pencapaian sasaran hasil tersebut, Zona Integritas dibangun sebagai simbol komitmen pelaksanaan reformasi birorkasi di tiap unit kerja. Setiap unit kerja yang berhasil membangun ZI akan menjadi role model bagi unit kerja lainnya untuk menuju WBK/WBBM.

“Momen Hari Anti Korupsi Internasional ini, harus mampu menjadi pemicu bagi seluruh Instansi Pemerintah untuk melakukan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara konkrit, sistematis, dan berkelanjutan melalui penerapan program reformasi birokrasi yang telah di tetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025,” pungkas Ateh. (*yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Trantib Kecamatan Blimbing Kota Malang Preteli Peraga Reklame Rawan Roboh

Diterbitkan

||

Trantib Kecamatan Blimbing Kota Malang Preteli Peraga Reklame Rawan Roboh

Memontum Kota Malang – Langkah pro aktif terus didorong pada setiap jiwa aparatur Pemkot Malang. “Iya, pada setiap arahan senantiasa kita tekankan langkah tanggap. Terlebih sedemikian tingginya perhatian dan respon publik terhadap jalannya pembangunan dan apa pun yang terjadi di setiap sudut kota Malang ini. Maka saya apresiasi dan terima kasih atas respon cepat Camat dan jajaran Seksi Trantib Kecamatan Blimbing dalam mengamankan reklame yang rawan roboh serta membahayakan masyarakat sekitarnya,” ungkap Walikota Malang Sutiaji merespon tindakan anak buahnya.

Sebagaimana diinformasikan Camat Blimbing, Muarif, pada kegiatan Patroli Wilayah yang dilakukan anggota Seksi Trantib Kecamatan Blimbing (10/12/2019), telah mengamankan 2 unit billboard singlepole yang dalam kondisi sangat membahayakan para pengguna jalan.

“Kondisinya sudah hampir roboh, dan hanya diamankan dengan penopang bambu serta tali seadanya. Bisa dibayangkan apabila terkena hujan angin sekali lagi dapat dipastikan akan roboh serta sangat membahayakan pengguna jalan,” ujar Muarif.

Ada pun beberapa alat peraga reklame yang diamankan adalah billboard yang berlokasi di Jl Sunandar Priyo Sudarmo (selatan perempatan J LA Sucipto) berisi iklan dari “M” Gallery, Grosir Mart & Pusat Oleh Oleh dan bilboard yang berlokasi di Jl Panji Suroso (depan Ruko Trade Center Araya) berisi iklan dari OT Group.

Saat patroli, kami juga mengamankan (menegur) pekerja yang sedang memasang media promosi ilegal berisi iklan dari OT Group (Wafer Chizmill Keju) berupa pamflet yang ditempel pada pagar pagar di Jl. Raden Intan.

“Seperti yang dipesankan Pimpinan (Walikota Malang, red), kami juga dipesani untuk mampu mewujudkan lingkungan yang bersih dan tertib. Tentu perilaku pelaku jasa yang seenaknya menempel pamflet pada dinding dinding bangunan, pagar, tiang listrik atau pohon, tentu itu sangat tidak bagus dan menjadikan lingkungan jadi terkesan kotor, makanya kita tertibkan juga,” tegas Camat Blimbing, Muarif. (*yan)

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler