Connect with us

Pemerintahan

Lantik Pengurus Baru, Ketua Kadin Jatim Harapkan Komitmen Untuk Bangkit Bersama

Diterbitkan

||

Lantik Pengurus Baru, Ketua Kadin Jatim Harapkan Komitmen Untuk Bangkit Bersama

Memontum Kota Malang – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur menggelar Dialog Ekonomi sekaligus pelantikan pengurun Kadin Kota Malang dan Kabupaten Malang pada Kamis (10/10/2019). Kegiatan tersebut dihadiri oleh ratusan pengusaha asal Kota Malang dan Kabupaten Malang.

Saat ditemui di sela kegiatan, Ketua Umum Kadin Jatim, Basa Alim Tualeka mengatakan apresiasinya dalam kegiatan tersebut. Kadin merupakan mitra yang strategis Pemerintah yang juga berperan dalam dunia dagang dan industri internasional, sebagai suatu organisasi yang ada di Indonesia dan diakui oleh dunia.

“Kadin itu organisasi dagang dan industri di Indonesia yang diakui dunia. Siapapun yang ingin berdagang di pasar internasional, harus ada rekom dari kadin, atau yang ingin bekerja di internasional juga sama. Makanya saya sebut mitra strategis pemerintah,” ujarnya.

Untuk itu, ia mengatakan, bahwa siapapun nantinya yang akan menjadi ketua dan pengurus diharapkan mampu berkomitmen dan kompak dan konsisten untuk tetap mengedepankan tujuan bersama.

“Kadin itu bukan tempat cari untung, tapi para pengusaha yang ada di dalamnya yang cari profit. Maka dari itu, harus ada usaha bersama untuk mampu bangkit bersama. Jika hal itu sudah dilakukan, bisa membuat perusahaan konsorsium. Dan siap berkontribusi untuk pemerintah, pemerintah butuh konsep apa, Kadin sia,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Kadin Kota Malang, Heru Pamungkas mengatakan, bahwa sebagai seorang pengusaha yang harus dikedepankan adalah karakter. Untuk itu, apapun program-program yang akan direncanakan akan terus dikonsolidasikan.

“Yang pertama dan utama adalah jujur, karena yang tidak jujur itu adalah sampah. Seseorang pintar bisa berbahaya dengan ketidaknujujurannya. Untuk itu, kalau dari saya, yang saya kedepankan adalah memperbaiki akhlak,” ujarnya.

Direktur Memo X Group saat mendampingi Ketua Umum Jatim Basa Alim Tualeka

Direktur Memo X Group saat mendampingi Ketua Umum Jatim Basa Alim Tualeka

Sementara itu, Ketua Kadin Kabupaten Malang H. Makhrus Soleh mengatakan bahwa pihaknya menargetkan adanya peningkatan omset atas usaha-usaha yang dimiliki oleh anggotanya. Namun menurutnya bukan hanya sekedar omset yang dikejar, melainkan, menurutnya jika usaha yang dimiliki berkembang, secara tidak langsung akan membuka lapangan kerja baru.

“Kalau omsetnya semakin besar, yang jelas, lapangan kerja terbuka, atau karyawannya semakin sejahtera, lalu keuntungan perusahaan juga meningkat, kalau keuntungannya meningkat, otomatis pajak ke pemerintah juga meningkat. Dengan pajak yang semakin tinggi, kan juga berguna untuk pembangunan, membantu fakir miskin. Sehingga muaranya, kesejahteraan masyarakat tercapai,” pungkasnya. (iki/yan)

 

Pemerintahan

Hindari Penumpukan dan Pembusukan Sampah di TPS, Wali Kota Sutiaji Bidik Jam 6 Pagi Sampah TPS Bersih

Diterbitkan

||

Hindari Penumpukan dan Pembusukan Sampah di TPS, Wali Kota Sutiaji Bidik Jam 6 Pagi Sampah TPS Bersih

Memontum Kota Malang – Wali Kota Malang, Sutiaji, tekankan perlu adanya percepatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang. Percepatan yang dimaksud, berkaitan dengan penanganan sampah, khususnya pengambilan sampah di lingkungan masyarakat.

Orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Malang itu menilai, pengambilan sampah di masyarakat, dirasa kurang cepat.

“Banyak Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang ditolak oleh masyarakat. Kenapa? Karena mungkin kurang cepat pengambilannya. Sehingga, selain terjadi penumpukan, juga terjadi pembusukan,” ungkap Sutiaji, Kamis (25/02) tadi.

Oleh karena itu, dirinya menganjurkan melalui kepala Rt dan Rw, untuk menghimbau masyarakat memiliki jadwal tertata berkaitan dengan pembuangan sampah.

“Sehingga, memang perlu dianjurkan melalui Pak Rt dan Rw, bahwa harus ada jam maksimal membuang sampah. Jadi, dari pihak DLH pengambilannya bisa pas. Misalkan, jam 6 pagi sudah steril semua,” tambahnya.

Dengan kondisi steril sampah, menurut pria berkacamata itu, akan membuat lingkungan enak dipandang.
“Tentu ini harus ada percepatan, sehingga kalau jam 6 atau jam 7 sudah tidak ada sampah, itu kan indah. Sehingga harapan kami, nanti membuang dan menarik sampah bisa dilakukan sebelum jam tersebut,” terangnya.

Baca juga: Pasar Besar Akan Dirubah Jadi Pasar Modern yang Ramah Lingkungan

Kepala DLH Kota Malang, Wahyu Setianto, menanggapi hal itu mengatakan, bahwa pihaknya akan lakukan sosialisasi.

“Terkait percepatan itu, kami juga akan sosialisasi ke camat dan lurah. Agar masyarakat nanti ketika membuang sampah jangan siang-siang,” tegasnya.

Namun, tambahnya, apabila ada masyarakat yang terlambat membuang sampah di TPS, ujar Wahyu, bisa disimpan di rumah masing-masing terlebih dahulu.

Meski begitu, pria yang juga menjabat Plt. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) itu, menyampaikan bahwa konsentrasi DLH ada pada pengurangan sampah di Kota Malang.

“Tapi terlepas dari itu semua, saat ini DLH sedang konsentrasi perihal pengurangan sampah. Karena baru saja beberapa hari lalu kita menerima Dana Insentif Daerah (DID) pengelolaan sampah dari Kementrian Lingkungan Hidup,” paparnya. (cw1/sit)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Hadiri Forum Diskusi Lintas Perangkat Daerah, Wali Kota Sutiaji Minta Guru Pendamping ABK Diberi Penekanan Transfer Knowledge

Diterbitkan

||

Hadiri Forum Diskusi Lintas Perangkat Daerah, Wali Kota Sutiaji Minta Guru Pendamping ABK Diberi Penekanan Transfer Knowledge

Memontum Kota Malang – Wali Kota Malang, Sutiaji, menghadiri Forum Diskusi Lintas Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Malang, yang berlangsung di salah satu hotel Kota Malang, Rabu (24/02) siang.

Dalam kesempatan itu, Sutiaji menyampaikan bahwa sejak tahun 2011, Kota Malang sudah menjadi kota inklusi. Dimana, SD dan SMP tidak boleh menolak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), untuk mengenyam pendidikan di sekolah tersebut.

“Sebenarnya, sudah sejak 2011, Malang menjadi kota inklusi. Maka, sebenarnya saat ini PR kita berkaitan dengan guru atau tenaga pendidik untuk sekolah inklusi,” ungkap Sutiaji.

Dirinya menegaskan, bahwa guru pendamping ABK di tiap sekolah inklusi, harus lebih banyak diberikan penekanan transfer knowledge. Pasalnya, para guru pendamping itu akan lebih banyak mobile.

“Karena sebetulnya, kaitannya itu dengan psikologi anak ketika di sekolah khusus. Orang tua juga demikian,” tambah orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Malang itu.

Selain itu, Sutiaji juga mengatakan, bahwa forum ini menjadi langkah lanjutan respon dari Musrenbang tematik, yang telah berlangsung.

Dimana, segala hal yang menjadi rancangan harus terhubung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“RPJMD kita sudah masuk pada waktu musrenbang itu. Nanti akan ada pagu indikatif, tidak semua yang diusulkan bisa masuk, karena ada keterbatasan anggaran,” paparnya.

Baca juga: Hastag Ajorji Dianggap Wali Kota Malang Sebagai Bentuk Kritis Warganet

Menanggapi perihal masukan Wali Kota tentang sekolah inklusi, Kepala Dikbud, Suwarjana, memberikan pernyataan bahwa Kota Malang sudah miliki Pusat Layanan Autis (PLA)

“Untuk inklusi, Insya Allah kami punya PLA yang ada di dekat Block Office. Kemudian sekolah-sekolah sudah diwajibkan untuk menerima ABK, dimulai tahun 2011,” jelasnya.

Hanya saja, ujarnya, untuk tahun ini akan menambah diklat dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal itu, pun senada dengan apa yang sudah diarahkan oleh Wali Kota Sutiaji.

“Di tahun 2022, kami titik beratkan untuk menambah Diklat ataupun SDM pengetahuan guru terhadap penanganan inklusif. Bagaimanapun juga penanganan inklusi pasti berbeda,” terangnya.

Menurut pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah, Pemkot Malang berprinsip semua ABK bisa bersekolah dengan biaya murah atau bahkan gratis. (cw1/sit)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Kemenkes Rencana Tunjuk Kota Malang Jadi Pilot Project Vaksinasi Covid-19

Diterbitkan

||

Kemenkes Rencana Tunjuk Kota Malang Jadi Pilot Project Vaksinasi Covid-19

Memontum Kota MalangKota Malang rencana didapuk menjadi pilot project vaksinasi Covid-19 oleh Kementrian Kesehatan.

Hal itu disampaikan Wali Kota Malang, Sutiaji, seusai memberi pengarahan pada acara Sosialisasi dan Advokasi Imunisasi Covid-19, yang dihelat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Selasa (22/02) pagi.

“Malang rencananya akan menjadi pilot project untuk vaksinasi dari Kementerian Kesehatan,” kata Sutiaji.

Baca: Vaksinasi Tahap II Gunakan Vaksin Buatan Bio Farma, Ini Penjelasan Satgas Covid-19 Malang

Bahkan, dirinya sudah meminta untuk dibuatkan proposal berkaitan dengan rencana kegiatan tersebut. Menurut Sutiaji, ditunjuknya Kota Malang menjadi pilot project vaksinasi Covid-19, karena ketertiban pihaknya dalam memberikan laporan kepada pusat.

“Indikatornya, mungkin kita siap dan kita laporannya tertib. Kita termasuk kota kecil, tetapi jumlah yang terpapar lumayan banyak, tapi di bawah Surabaya,” tambahnya.

Tidak hanya itu, terkait dengan upaya pengendalian penyebaran virus Covid-19, yang bagus juga dirasa menjadi salah satu faktor mengapa Kota Malang terpilih.

Di sisi lain, orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Malang itu, menuturkan bahwa pernah memikirkan rencana reward untuk para vaksinator.

“Kurang lebih vaksinator kita ada 200-an, saya kira mereka perlu diberi rewardlah. Entah itu basicnya perorangan atau berdasarkan banyaknya pasien yang mereka vaksin,” tambahnya.

Bagi Sutiaji, reward diperlukan mengingat resiko pekerjaan mereka yang cukup tinggi. Untuk diketahui, Sutiaji menghadiri acara sosialisasi dan advokasi yang dihelat Dinkes.

Di mana, kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan kesepahaman Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes) yang ditunjuk untuk lakukan vaksinasi Covid-19.

“Jadi tujuannya kita untuk melakukan koordinasi sinkronisasi dan kesepahaman dengan Fasyankes di kota Malang yang ditunjuk untuk melakukan vaksinasi Covid-19. Supaya kita bisa mencapai cakupan sasaran yang sudah ditentukan dengan menyesuaikan ketersediaan vaksin,” terang Plt Kepala Dinkes Kota Malang, Sri Winarni.

Diharapkan, dengan agenda yang juga turut mendatangkan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Provinsi Jawa Timur, drg MVS Mahanani MKes, peserta dapat saling berdiskusi dan bertukar solusi.

Baca Juga: Wali Kota Sutiaji Siapkan Perda Sapu Jagad Untuk Penanganan Covid, Apa Saja Isinya ?

“Kemarin dari tahap 1 termin 2 sudah kita laksanakan untuk tenaga kesehatan (Nakes), artinya bahwa teman-teman di Fasyankes yang melaksanakan vaksinasi ini sudah pengalaman. Dan tentu dari pengalaman itu ada masukan, bahkan mungkin masalah atau kendala dan lain sebagainya. Sehingga, kita harapkan hari ini bisa kita diskusikan bersama Kabid P2P Dinkes Provinsi,” bebernya.

Dengan bertukar saran dan masukan dalam kegiatan tersebut, wanita yang juga menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Malang ini, menginginkan kedepan vaksinasi Covid-19 berjalan makin lancar dan mencapai target yang telah ditentukan. (cw1/sit)

Lanjutkan Membaca

Terpopuler