Connect with us

Pemerintahan

Komitmen Cegah Korupsi, Pemkot Malang Segera Terapkan Pelayanan Pajak Berbasis Online

Diterbitkan

||

Komitmen Cegah Korupsi, Pemkot Malang Segera Terapkan Pelayanan Pajak Berbasis Online

Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berkomitmen dalam upaya pencegahan korupsi, terutama dari sektor pajak. Penerapan wajib pajak dan wajib pungut sendiri, juga masih menjadi persoalan. Pasalnya, juga masih ditemukan beberapa wajib pengusaha yang disinyalir belum tertib dalam pembayaran pajak. Padahal, sektor pajak menjadi salah satu fokus Pemkot Malang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagai langkah serius menangani hal tersebut, Pemkot Malang melalui Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Program Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Pajak Daerah melalui Sistem Online. Dalam kegiatan tersebut, BP2D Kota Malang juga menggandeng Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

FGD tersebut diikuti oleh setidaknya 200 peserta yang merupakan wajib pajak dari kalangan pengusaha dengan berbagai bidang. Mulai dari hotel, restoran, hingga tempat hiburan.

Kepala BP2D Kota Malang, Ade Herawanto mengatakan, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melakukan upaya pencegahan pajak, yang nantinya diharapkan berdampak pada pendapatan dari sektor pajak. Selain itu, juga melakukan sosialisasi dalam upaya optimalisasi pajak melalui sistem online atau e-tax.

“Sudah sejak 2013 dimulai dan pernah berguru juga ke Jakarta untuk pelaksanaan pajak online. Bahasa mesin ini lebih jujur daripada manusia atau orang,” ujar Ade di sela kegiatan.

Menurut pria yang akrab disapa Sam Ade tersebut, jika nantinya pajak menggunakan sistem online diterapkan lebih gencar dan maksimal, ia optimis bahwa pendapatan dari sektor pajak juga akan semakin optimal.

“Pengusaha sudah jujur, tapi mungkin kecantol ke pelaksana atau apa. Jadi, ada selisih. Maka dengan sistem online, insya Allah lebih baik, transparan, tak terlalu banyak memakan waktu,” imbuh Ade.

Sedangkan menurut Walikota Malang, Sutiaji, penerapan pajak menggunakan sistem online tersebut, juga harus diikuti penguatan sistem manajemen internal. Namun tidak hanya pada lingkup pemerintah saja, melainkan juga perlu ada pemantauan yang melibatkan masyarakat.

“Kalau ini benar-benar kita kuatkan, kita akan berpikir bagaimana Malang ini pendapatannya tinggi. Yang penting kita ada komitmen dan sama-sana mengontrol, baik dari kami maupun dari masyarakat,” ujar Sutiaji.

Sementara itu, terkait dengan kegiatan FGD yang menghadirkan Korsupgah KPK tersebut, Ia berharap masalah wajib pajak di Kota Malang dapat yerupdate, terutama dengan penerapan sistem onlinenya.

“Memastikan WP terupdate, kemudian dengan kita melakukan online sistem. Dari situ goalsnya adalah pendapatan daerah. Karena nilai PAD 1,2 triliun di 2023 ternyata dari banyak analisa termasuk Korsupgah itu terlalu kecil,” pungkasnya. (iki/yan)

 

Pemerintahan

Drainase Buntu jadi Biang Banjir di Kawasan Blimbing Kota Malang

Diterbitkan

||

Drainase Buntu jadi Biang Banjir di Kawasan Blimbing Kota Malang

Memontum Kota Malang – Hujan siang Rabu (11/12/2019) sangat lebat disertai angin kencang mengguyur sebagian besar wilayah Kota Malang. Ini menyebabkan beberapa saluran air meluap, karena tidak mampu menampung limpasan air hujan. Beberapa saluran air meluap karena tersumbat oleh sampah atau penyebab lainnya.

Tak pelak di kawasan Jl Raden Intan serta Jl Panji Suroso yang selama ini sering terjadi genangan saat hujan turun, juga lagi lagi banjir. Hari itu juga, Camat Blimbing Drs Muarib M,Si bersama beberapa staf kecamatan keliling memantau kondisi wilayah saat turun hujan lebat.

“Beberapa titik pada saluran drainase Jl Raden Intan dan Jl Panji Suroso tersumbat oleh sampah yang menyebabkan air meluap ke jalan raya,” ungkap Muarib

“Luapan air drainase di kawasan ini diakibatkan sumbatan sampah serta sedimentasi. Selain itu, dikarenakan kontur jalan maupun saluran yang berada di Jl Raden Intan. Tepatnya depan Kantor Perhutani lebih rendah dari pada di Jl Panji Suroso,” ungkap Suseno Lurah Polowijen yang juga mendampingi Camat Blimbing meninjau kawasan seputar pertigaan Raden Intan.

Saat pemantauan, didapati bangunan warung di samping Kantor Departemen Agama yang dibangun diatas saluran drainase. Sehingga menyebabkan aliran air tidak normal karena banyak sampah yang terjebak dibawah bangunan warung.

“Kami peringatkan pengelola warung selaku penyewa, untuk segera menyampaikan pada pemilik bangunan agar membongkar bangunan yang berada di atas drainase,” tambah Muarib.

Muarib, mengajak semua pihak agar bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, menumbuhkan budaya gotong royong serta kerja bakti bersama untuk membersihkan lingkungan sekitar. (*yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Pemkot Malang Raih Penghargaan Pembangunan Zona Integritas 2019

Diterbitkan

||

Pemkot Malang Raih Penghargaan Pembangunan Zona Integritas 2019

Memontum Jakarta – Bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Internasional, Pemerintah Kota Malang meraih penghargaan Pembangunan Zona Integritas 2019. “Ini patut kita syukuri dan wujud komitmen saya bersama Bung Edi (Wawali, Sofyan Edi Jarwoko) untuk terus melakukan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, ” ungkap Walikota Malang, Sutiaji usai menghadiri acara penganugerahan.

Acara ini diinisiasi dan diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), di ballroom Bidakara, Jakarta, Selasa (10/12/2019). Ditambahkan oleh Walikota penghobby bulu tangkis tersebut, bahwa penghargaan Zona Integritas berfokus kepada unit yang langsung bersentuhan dengan pelayanan publik.

Tahun 2019, keberhasilan untuk kota Malang diraih melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

“Pasti (kita) tidak berhenti di sini, semuanya (Perangkat Daerah) kita dorong untuk mampu meraihnya, dan memang dari Kemen PAN RB RI secara bertahap dan berkelanjutan memberikan asistensinya,” tambah Sutiaji.

Ikut mendampingi Walikota Malang pada ajang penghargaan Zona Integritas, Sekkota Wasto, Kadispendukcapil Eni Heri S, Kadiskominfo Tri Widyani P dan Kabag Humas, Widianto.

Pada helatan awarding tersebut, Kemen PAN RB memberi penghargaan kepada 506 unit kerja dari 63 instansi pemerintah yang berhasil membangun Zona Integritas. Pemberian penghargaan dilakukan oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin kepada 16 pimpinan kementerian/lembaga/pemda yang berhasil membangun zona integritas secara massive sehingga memdapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

WBK/WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk memberantas korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi.

“Unit kerja pelayanan tersebut, dapat menjadi contoh yang dapat menularkan virus-virus reformasi dan perbaikan tata kelola kepada unit kerja pelayanan lainnya,” jelas Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB M Yusuf Ateh.
Ateh.

Dia mengatakan, fokus pembangunan Zona Integritas tahun 2018 dan 2019 adalah pada sektor penegakan hukum yakni di instansi Polri, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung, TNI, serta Kementerian Pertahanan. Pada tahun 2019 ini pula, pembangunan Zona Integritas juga berfokus pada Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (STRANAS PK).

Ada enam tahapan dalam pembangunan Zona Integritas diantaranya. Pertama adalah Pencanangan ZI pada unit kerja. Langkah kedua, yakni pembangunan terhadap enam area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penguatan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudian langkah ketiga, penilaian oleh Tim Internal.

Tahapan tersebut dilanjutkan dengan evaluasi oleh Tim Penilai Nasional. Langkah kelima, penetapan predikat unit kerja pelayanan WBK/WBBM. Sedangkan langkah terakhir adalah penyerahan penghargaan WBK/WBBM kepada unit kerja pelayanan tersebut.
Menurut Ateh, reformasi birokrasi merupakan langkah utama bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran utamanya yaitu mewujudkan birokrasi yang semakin bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mempercepat pencapaian sasaran hasil tersebut, Zona Integritas dibangun sebagai simbol komitmen pelaksanaan reformasi birorkasi di tiap unit kerja. Setiap unit kerja yang berhasil membangun ZI akan menjadi role model bagi unit kerja lainnya untuk menuju WBK/WBBM.

“Momen Hari Anti Korupsi Internasional ini, harus mampu menjadi pemicu bagi seluruh Instansi Pemerintah untuk melakukan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara konkrit, sistematis, dan berkelanjutan melalui penerapan program reformasi birokrasi yang telah di tetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025,” pungkas Ateh. (*yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Trantib Kecamatan Blimbing Kota Malang Preteli Peraga Reklame Rawan Roboh

Diterbitkan

||

Trantib Kecamatan Blimbing Kota Malang Preteli Peraga Reklame Rawan Roboh

Memontum Kota Malang – Langkah pro aktif terus didorong pada setiap jiwa aparatur Pemkot Malang. “Iya, pada setiap arahan senantiasa kita tekankan langkah tanggap. Terlebih sedemikian tingginya perhatian dan respon publik terhadap jalannya pembangunan dan apa pun yang terjadi di setiap sudut kota Malang ini. Maka saya apresiasi dan terima kasih atas respon cepat Camat dan jajaran Seksi Trantib Kecamatan Blimbing dalam mengamankan reklame yang rawan roboh serta membahayakan masyarakat sekitarnya,” ungkap Walikota Malang Sutiaji merespon tindakan anak buahnya.

Sebagaimana diinformasikan Camat Blimbing, Muarif, pada kegiatan Patroli Wilayah yang dilakukan anggota Seksi Trantib Kecamatan Blimbing (10/12/2019), telah mengamankan 2 unit billboard singlepole yang dalam kondisi sangat membahayakan para pengguna jalan.

“Kondisinya sudah hampir roboh, dan hanya diamankan dengan penopang bambu serta tali seadanya. Bisa dibayangkan apabila terkena hujan angin sekali lagi dapat dipastikan akan roboh serta sangat membahayakan pengguna jalan,” ujar Muarif.

Ada pun beberapa alat peraga reklame yang diamankan adalah billboard yang berlokasi di Jl Sunandar Priyo Sudarmo (selatan perempatan J LA Sucipto) berisi iklan dari “M” Gallery, Grosir Mart & Pusat Oleh Oleh dan bilboard yang berlokasi di Jl Panji Suroso (depan Ruko Trade Center Araya) berisi iklan dari OT Group.

Saat patroli, kami juga mengamankan (menegur) pekerja yang sedang memasang media promosi ilegal berisi iklan dari OT Group (Wafer Chizmill Keju) berupa pamflet yang ditempel pada pagar pagar di Jl. Raden Intan.

“Seperti yang dipesankan Pimpinan (Walikota Malang, red), kami juga dipesani untuk mampu mewujudkan lingkungan yang bersih dan tertib. Tentu perilaku pelaku jasa yang seenaknya menempel pamflet pada dinding dinding bangunan, pagar, tiang listrik atau pohon, tentu itu sangat tidak bagus dan menjadikan lingkungan jadi terkesan kotor, makanya kita tertibkan juga,” tegas Camat Blimbing, Muarif. (*yan)

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler